UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA DI PERADILAN UMUM

Salah satu hak terdakwa pada persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri adalah hak untuk segera diberitahukan sesudah putusan pemidanaan diucapkan, yakni hak segera menerima atau segera menolak putusan; hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (KUHAP; hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (KUHAP) dalam hal ia menolak putusan; dan hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (KUHAP). (vide Pasal 196 KUHAP).

Pertanyaan Hukum:

Dalam praktek persidangan kerap timbul permasalahan, bagaimana jika terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, maka sejak kapankah putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Atau, manakala terdakwa dan penuntut umum menerima, tetapi selanjutnya penuntut umum mencabut pernyataan penerimaan putusan yang masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding, apakah hal ini dapat dimunginkan?

Atau, jika penuntut umum dan terdakwa terlambat mengajukan banding ke kepaniteraan, apakah masih bisa diterima permohonan banding tersebut?

Atau, jika penuntut umum dan terdakwa tidak bisa datang ke kepaniteraan pengadilan negeri karena suatu hal, dan permohonan tersebut dilakukan melalui lisan dengan menggunakan perangkat elektronik (telepon/handphone)?

Permasalahan teknis seperti hal tersebut di atas kerap muncul dalam praktek keseharian di pengadilan, yang mana hal teknis tersebut dianggap sepele dan sederhana tetapi dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak sepele/sederhana.

Upaya hukum biasa berupa banding adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (vide Pasal 67 KUHAP)

Norma/kaidah tentang tata cara pengajuan banding terkandung pada Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP.

Norma/kaidah yang terkandung pada pasal-pasal tersebut adalah berupa:

SUBYEK HUKUM

Untuk permintaan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi hanya dapat dilakukan oleh terdakwea atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

Kepaniteraan Pengadilan Negeri hanya menerima permintaan banding dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Apabila tenggang waktu tujuh hari telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan.

BUKTI PERMINTAAN BANDING ATAU MENERIMA PUTUSAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri membuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal tersebut harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan itu harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.

Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan permintaan banding dari satu pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Jika telah lewat tujuh hari waktu untuk pengajuan banding tanpa ada yang mengajukan permintaan banding, maka penuntut umum atau terdakwa dianggap menerima putusan, yang hal ini oleh panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut dan melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

MENCABUT PERMINTAAN BANDING

Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Tetapi apabila perkara telah diperiksa dan belum diputus, sedangkan pemohon banding mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutan permintaan bandingnya.

PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Paling lambat empat hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan bundel A dan  B ke Pengadilan Tinggi.

Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara dalam tingkat banding, terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi.

MENELITI DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA

Pemohon banding diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi.

Pemohon banding wajib diberikan kesempatan untuk meneliti keaslian berkas perkaranya yang ada di Pengadilan Tinggi.

Dari norma/kaidah tersebut di atas, maka dapatlah digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di muka penulisan ini.

Jawaban Pertanyaan Hukum:

Dalam praktek persidangan kerap timbul permasalahan, bagaimana jika terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, maka sejak kapankah putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Pada KUHAP tidak terdapat norma/kaidah yang tegas mengatur, sejak kapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (BHT).

KUHAP hanya mengatur tentang sahnya putusan dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, vide Pasal 195 KUHAP.

Tetapi sudah lajim di praktek keseharian di lingkungan penegakan hukum, bahwa suatu putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tidak adanya lagi "upaya hukum biasa", yakni banding atau pun kasasi.

Bagaimanakah jika seandainya terdakwa atau penuntut umum langsung menerima putusan setelah putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum, apakah langsung pula dianggap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT).

Filosofi hukum dari "putusan berkekuatan hukum tetap" adalah putusan tersebut sudah tidak dapat lagi dirubah, terkecuali dengan upaya hukum luar biasa. Jadi bukan berarti mengenai eksekusi putusan.

Dengan adanya titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan putusan pengadilan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan demikian sudah mempunyai kekuatan hukum.

Putusan sudah dapat dieksekusi walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh perintah untuk memasukkan terdakwa dalam tahanan. Hal tersebut sudah dapat dilakukan oleh jaksa/penuntut umum untuk mengeksekusi terdakwa ke dalam tahanan dan tidak perlu menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jadi seandainya terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan segera setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, maka putusan pengadilan tersebut masih belum "berkekuatan hukum tetap" tetapi sudah "mempunyai kekuatan hukum". Sehingga untuk supaya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus menunggu tenggang waktu permintaan banding habis, dengan kata lain sudah tidak ada lagi kesempatan untuk upaya hukum biasa (banding atau kasasi).

Untuk pengajuan permintaan upaya hukum banding, tenggang waktunya adalah selama tujuh hari setelah putusan diucapkan atau sejak diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Seandainya sidang putusan pengadilan adalah hari Senin dan terdakwa atau pun penuntut umum menerima putusan tersebut pada hari itu, putusan pengadilan demikian masih menunggu Senin depan untuk berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, walaupun terdakwa atau penuntut umum bersikap mempelajari putusan selama tujuh hari sejak putusan diucapkan dan diberitahukan.

Kesimpulan dari jawaban pertanyaan hukum di atas adalah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (BHT) sejak tenggang waktu upaya hukum biasa terlampui.

Jawaban Pertanyaan Hukum:

Atau, manakala terdakwa dan penuntut umum menerima, tetapi selanjutnya penuntut umum mencabut pernyataan penerimaan putusan yang masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding, apakah hal ini dapat dimunginkan?

Untuk kasus demikian, KUHAP tidak mengatur untuk kepentingan penuntut umum, tetapi untuk kepentingan terdakwa sudah jelas tercantum pada Pasal 196 KUHAP ayat (3), yakni terdakwa berhak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHAP, yakni banding selama tujuh hari dan kasasi selama empat belas

Sehingga bagi terdakwa yang menerima putusan masih dimungkinkan untuk mencabut pernyataan menerima putusan pengadilan selama dalam tenggang waktu tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Sedangkan untuk penuntut umum, hal demikian tidak diatur secara tegas dan terperinci. Tetapi pada Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP ada norma/kaidah bahwa penuntut umum mempunyai hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama  dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

Selain itu, pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI 2004, halaman 17, yakni:

"Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan."

Sehingga dari aturan-aturan yang ada, telah tersimpulkan bahwasanya tidak ada kewenangan pada Panitera Pengadilan Negeri untuk menolak permintaan banding yang diajukan oleh penuntut umum yang masih dalam tenggang waktu pengajuan banding, yakni dalam tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, walaupun pada mulanya penuntut umum tersebut telah menerima putusan segera putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Solusi dalam permasalahan pertanyaan hukum di atas adalah seyogyanya dan sebijaksana mungkin untuk Penitera Pengadilan Negeri menerima permintaan banding dari penuntut umum selama masih dalam jangka waktu untuk banding, walaupun penuntut umum tersebut menerima dengan segera setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Sehingga hal demikian, Panitera hanyalah membuat catatan keterangan keadaan tentang penerimaan penuntut umum atas putusan pengadilan yang selanjutnya penuntut umum mencabut pernyataan menerima putusan dan mengajukan banding, yang mana catatan keadaan tersebut dituangkan di dalam akta pernyataan banding.

Hal-hal tersebut adalah sebagai solusi praktis dan bijaksana yang dapat dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri, oleh karena Panitera Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menolak permintaan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan banding.

Kewenangan untuk menolak banding untuk kasus demikian hanyalah ada di tangan hakim tinggi pada peradilan tingkat banding.

Jawaban Pertanyaan Hukum:

Atau, jika penuntut umum dan terdakwa terlambat mengajukan banding ke kepaniteraan, apakah masih bisa diterima permohonan banding tersebut?

Pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI 2004, halaman 17, yakni:

"Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan."

Dari adanya pedoman demikian maka sudah jelas jawaban dari pertanyaan hukum di atas bahwa permintaan banding yang melampuai tenggang waktu tujuh hari sesudah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir adalah "tidak dapat diterima/ditolak" oleh Panitera Pengadilan Negeri.

Jawaban Pertanyaan Hukum:

Atau, jika penuntut umum dan terdakwa tidak bisa datang ke kepaniteraan pengadilan negeri karena suatu hal, dan permohonan tersebut dilakukan melalui lisan dengan menggunakan perangkat elektronik (telepon/handphone)?

Bahwa dari norma/kaidah di KUHAP telah menggariskan bahwasanya permintaan banding tersebut harus dibuatkan surat keterangan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang kemudian ditandatangani oleh panitera dan si pemohon.

Sedangkan untuk pemohon yang tidak dapat menghadap, hal tersebut harus dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dlaam berkas perkara serta juga ditulis dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam dakftar perkara pidana (vide Buku II MARI halaman 17).

Jadi dengan adanya surat keterangan demikian, maka sudah jelas bahwa permintaan banding itu harus dibuatkan secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh panitera dan si pemohon. Sehingga penggunaan perangkat elektronik untuk permintaan banding tidak dimungkinkan oleh KUHAP, tetapi adakalanya dalam praktek keseharian karena adanya hubungan baik dengan penuntut umum, hal penggunaan pemberitahuan melalui telepon dapat dimungkinkan selama masih dalam tenggang waktu pengajuan banding.

TIPS DAN TRIK TERHADAP PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN ATAS PUTUSAN HAKIM

BAGI TERDAKWA

Selama putusan pemidanaan dari majelis hakim berada di bawah atau sama dengan tuntututan pidana dari penuntut umum, maka seyogyanya terdakwa menerima putusan pengadilan tersebut.

Tetapi jika putusan demikian berada di atas tuntutan pidana dari penuntut umum, maka seyogyanya pula untuk terdakwa mengajukan permintaan banding untuk kiranya berharap putusan pengadilan tingkat banding sama atau di bawah dari tuntutan pidana dari penuntut umum.

BAGI PENUNTUT UMUM

Apapun putusan pemidanaan dari pengadilan, penuntut umum untuk TIDAK SERTA MERTA segera menerima putusan pengadilan tersebut. Karena dalam KUHAP sudah ada norma/kaidah bahwa jika tidak ada yang mengajukan permintaan banding dan telah terlewatkan jangka waktu permintaan banding maka terdakwa atau penuntut umum dianggap menerima putusan.

Untuk perkara khusus, misalkan narkotika, anak, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, maka penuntut umum untuk TIDAK SERTA MERTA segera menerima putusan, apalagi terhadap putusan pemidanaan yang berbeda jauh dari tuntutan pidana penuntut umum.

Seyogyanya untuk hal demikian, penuntut umum untuk segera minta banding terhadap putusan pemidanaan yang berbeda jauh dari tuntutan pidananya. Karena hal banding tersebut masih dimungkinkan untuk dicabut:

  1. Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, karena pada tahap ini panitera masih dalam persiapan untuk mengirimkan bundel A dan B.
  2. Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan jika sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi untuk yang kedua kalinya. Akibat hukum yang lainnya adalah jika perkara telah diperiksa dan belum diputus, sedangkan penuntut umum mencabut permintaan bandingnya, maka kepada penuntut umum dibebani membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutan bandingnya tersebut.

0 Responses to “UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA DI PERADILAN UMUM”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 38,865 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.

Top Rated


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.