IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI/TERSANGKA PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Apakah perlu adanya izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi?

Untuk menjawab pertanyaan terlebih akan muncul pertanyaan-pertanyaan hukum berupa:

1. Bagaimana kedudukan hukum setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum?

2. Siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat negara?

3. Perlakuan istimewa seperti apa yang harus ada pada pejabat negara yang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi?

Bahwa sebagaimana pada kontrak sosial rakyat Indonesia

di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang mengandung asas norma/kaidah persamaan di hadapan hukum yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 27, yakni:

Pasal 27 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945:

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari kontrak sosial tersebut terlihat bahwa tidak ada pengecualian bagi rakyat Indonesia di hadapan hukum, setiap orang adalah sama untuk memperoleh keadilan di mata hukum tanpa adanya perlakuan istimewa.

Sedangkan yang dimaksud pejabat negara dalam hukum nasional masih belum adanya peraturan tersendiri yang mengatur mengenai pejabat negara. Peraturan tentang pejabat negara masih terdapat dalam peraturan kepegawaian, yakni Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.”

Dan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas, dalam Tahun Anggara 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan/Tunjangan, Pasal 1 angka 2:

“Pejabat Negara adalah:

a. Presiden danWakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;

e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, PeradilanTata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang diperkerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);

g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;

h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

j. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;

l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

n. Bupat/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota”

Dari ketentuan peraturan demikian, terlihat bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak termasuk sebagai pejabat negara.

Walaupun demikian, terhadap perlakuan istimewa bagi anggota DPRD terlihat dari adanya keharusan persetujuan tertulis untuk tindakan penyidikan tindak pidana, yakni dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, seperti terlihat pada Pasal 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH:

(1)Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2)Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

(3)Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

Sedangkan untuk anggota MPR, persetujuan demikian hanya dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, seperti pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Bagian Kesebelas Penyidikan Pasal 66:

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota MPR yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuantertulis dari Presiden.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota MPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap

kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Adapun bagi kepala daerah, perlakuan istimewa berupa persetujuan tertulis, juga dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, seperti pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Paragraf Kelima Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 36”

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu. Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD, yaitu:

“Pasal 36 (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut harus ditafsirkan dan perlu diperhatikan adalah tentang ‘ada/tidaknya permintaan persetujuan yang dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat permintaan dan telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari, maka izin persetujuan penyelidikan/penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagi;”

“Dari ketentuan Pasal 106 (4) tersebut (red: Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 – Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan), Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan tindak pidana ‘korupsi, terorisme dan tindak pidana lain (selain korupsi dan terorisme) tertangkap tangan’, maka penyidikan tidak perlu meminta persetujuan tertulis.”

Untuk perbaikan dan digarisbawahi terhadap SEMA RI tersebut adalah norma/kaidah yang terdapat pada Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 telah diganti (red: dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, dan untuk Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diubah oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerancuan bagi perlakuan istimewa demikian berupa persetujuan/izin tertulis untuk melakukan pemeriksaan penyidikan terjadi dalam ranah hukum nasional, yang mana perlakuan istimewa demikian berpijak pada pola berpikir yang berlatar belakang diberlakukannya ‘prosedur ijin’ sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Pejabat Negara dan Lembaga Negara merupakan personifikasi dari sebuah Negara.

Sedangkan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang personafikasi dari kepala negara tidaklah ada perlakuan istimewa untuk persetujuan tertulis untuk melakukan penyidikan, berbeda halnya dengan anggota MPR (termasuk DPR dan DPD) dan DPRD.

Sehingga sependapat dengan Pusat Litbang Kejaksaan R.I., yakni:

“6.Ketentuan perundang-undangan tentang ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara tidak sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

· Asas persamaan di depan hukum (equality before the law); karena di dalam ‘prosedur ijin’ terkandung ‘perlindungan hukum’ bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Selain itu, terhadap sesama pejabat juga ada perlakuan yang berbeda karena ada pejabat negara harus ada ijin dan ada yang tidak diharuskan ada ijin terlebih dahulu, seperti: Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri [Pasal 27 dan 28D UUD 45, Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum butir 3e KUHAP].

· Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante justitie); karena prosedur ijin memerlukan waktu yang lama dan melalui birokrasi yang panjang, sehingga secara tidak langsung membutuhkan biaya operasional untuk mengurusnya [Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum butir 3e KUHAP].

· Asas independensi kekuasaan kehakiman; karena ‘prosedur ijin’ secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi penguasa terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum. Intervensi itu bisa dilakukan dengan cara menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan bila yang tersangkut korupsi berasal dari kelompoknya dan mempercepat keluarnya ijin pemeriksaan bila berasal dari lawan politiknya [Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan R. Tresna:1977:131 ].

· Menimbulkan diskriminasi bagi aparat penegak hukum; karena hanya berlaku bagi kepolisian dan kejaksaan dan tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berarti, prosedur ijin juga menimbulkan diskriminasi bagi pejabat negara yang perkaranya ditangani oleh institusi yang berbeda, karena untuk pejabat negara yang ditangani kejaksaan dan kepolisian harus ada ijin, sedangkan untuk pejabat negara yang ditangani KPK tidak memerlukan ijin [Pasal 46 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi].

7.Prosedur ijin dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena:

· Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya ijin pemeriksaan. Bahkan, seringkali ijin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya.

· Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet.

· Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri; menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain.” (sumber: http://www.kejaksaan.go.id/unit_ kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=55&bc=, diakses hari Jumat, 5 Agustus 2011)

KESIMPULAN dari tulisan ini adalah semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama tanpa ada pengecualian, dan perlakuan istimewa berupa persetujuan tertulis untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat negara adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Hal yang melatarbelakangi pemikiran persetujuan tertulis tersebut adalah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang, oleh karena Pejabat Negara dan Lembaga Negara merupakan personifikasi dari sebuah Negara merupakan suatu bentuk kerancuan berpikir dalam tatan hukum sebagaimana pada kontrak sosial di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seyogyanya perlakukan istimewa berupa persetujuan tertulis tersebut diganti dengan pranata/lembaga PRIVILEGIATUM, yakni:

“Menurut Wahidin, Privilegiatum merupakan proses pengadilan cepat, untuk melakukan ”pemakzulan” terhadap pejabat negara di luar presiden dan wakil presiden. Melalui Privilegiatum, tidak ada lagi tahapan demi tahapan pengadilan umum yang justru membuat sektor pelayanan publik terbengkalai. …. MA dalam hal ini sebagai court of law,” kata Wahidin.” (sumber: http://www.indopos.co.id/index.php/politika/45-politika/13161-diusulkan-ma-bisa-memakzulkan.html, diakses hari Senin, 8 Agustus 2011)

Karena pada hakekatnya mereka (pejabat negara) adalah orang yang diberikan amanah untuk melakukan pemerintahan terhadap rakyat Indonesia, sehingga sudah seharusnya perlakuan istimewa bagi para pejabat adalah berupa diprosesnya perkara hukumnya secara cepat yang berkaitan dengan amanah yang diembannya, bukan kepada perlindungan hukum kepada diri pribadi dari pejabat negara tersebut. Hal yang harus diselamatkan dan dilindungi adalah amanah itu sendiri dalam rangka menyelenggarakan roda pemerintahan Indonesia.

About these ads

0 Responses to “IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI/TERSANGKA PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 42,890 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.

Top Rated


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.