Remisi bagi Narapidana, Apakah Perlu?

Sebelum membahas apakah remisi perlu bagi para narapidana, maka terlebih dahulu harus ada kesamaan pemahaman antara pemenjaraan dengan pemasyarakatan (lapas) yang selama ini berlaku di ranah Hukum Nasional Indonesia.

Bagi negara Indonesia yang beridiologi Pancasila, fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, yang dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964.

Pemidanaan yang berjalan di Indonesia bukan lagi pemidanaan yang bertujuan untuk balas dendam, tetapi sudah sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika narapidana pada sistem pemasyarakatan ini bukan lagi sebagai objek tetapi sudah menjadi subyek, maka posisi masyarakat dalam sistem pemasyarakatan masih sebagai objek, karena kerjasama masyarakat dalam pembinaan masih dalam tahap sikap untuk bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, yang mana tidak ada peran aktif dari masyarakat sebagai stake holder (pemangku kepentingan) dari sistem hukum pidana Indonesia, walaupun sudah adanya Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Jika pembaca dan penulis sepakat akan pemahaman pemenjaraan dan pemasyarakatan, maka sudah dipastikan bahwasanya remisi itu adalah diperlukan dalam proses pembinaan narapidana, karena remisi itu adalah hak bagi narapidana untuk pengurangan masa pidananya.

Pemberian remisi adalah amanat dari undang-undang yang memberikan kewenangan atributif bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tetapi dalam proses peradilan dalam penegakan hukum, pranata remisi yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM tidak ada instansi lain yang mengawasi, sebagaimana pada institusi penegakan hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Padahal keseluruhan proses peradilan adalan penegakan hukum yang berujung kepada pemberian sanksi, dalam hal ini pencabutan hak asasi merdeka bagi narapidana.

Jika pemberian remisi hanyalah sekedar tugas administratif pelaksanaan undang-undang tanpa melihat dari peran chek and balances dari kegiatan pemerintahan dan bernegara, maka kewenangan demikian dapat dengan mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Tidak ada salahnya melihat posisi masyarakat sebagai tempat kembali dari para narapidana untuk diminta pendapatnya dalam proses sistem pemberian remisi ini. Oleh karena pihak yang berdampak langsung kepada remisi dan kembalinya narapidana yang dipotong masa pidananya adalah masyarakat itu sendiri.

Oleh demikian, sudah seyogyanya para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengeluarkan wacana pembentukan DEWAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PERKARA KHUSUS, misalkan narapidana kasus narkotika, teorisme, koruptor, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak.

Ada pun anggota-anggota yang duduk dalam Dewan Pemberian Remisi adalah tokoh masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Di mana dewan ini memberikan REKOMENDASI dan Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk mentaati rekomendasi tersebut.

Sehingga pemberian remisi bagi perkara-perkara khusus (misalkan koruptor, terorisme) adalah tidak semudah pelaksanaan aturan administrasi belaka yang tidak memberikan aspek jera atas hukuman yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan.

Pemberian "remisi yang bersifat terbatas" ini dapat sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila, karena tugas administratif belaka tidak boleh mengendurkan pelaksanaan proses peradilan yang melibatkan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga seyogyanya pula instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini lapas harus melibatkan stake holders (pemangku kepentingan) untuk pemberian remisi yang bersifat terbatas ini, karena yang merasakan langsung akibat  pemberian remisi untuk perkara terorisme dan korupsi adalah masyarkat itu sendiri.

KUTIPAN BERITA:

PEMBERANTASAN KORUPSI

Hentikan Remisi bagi Koruptor

Selasa, 6 September 2011 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diminta untuk segera melakukan moratorium atau menghentikan sementara pemberian remisi bagi para narapidana korupsi. Alasannya, pemotongan hukuman itu bakal melemahkan gerakan pemberantasan korupsi karena mengurangi efek jera bagi para koruptor.

Desakan itu disampaikan anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, dan Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq secara terpisah di Jakarta, Senin (5/9). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi bagi ratusan terpidana korupsi saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus dan perayaan Lebaran.

Emerson mengungkapkan, menurut catatan ICW, ada sekitar 600 terpidana koruptor di Indonesia yang mendapat remisi dari pemerintah selama Agustus dan Lebaran 2011. Para terpidana tersebut berasal dari anggota legislatif, eksekutif, dan pejabat yudikatif.

Remisi merupakan hak narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur narapidana berhak mendapat remisi setelah menjalani sepertiga hukuman dan berkelakuan baik. Namun, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penerapan peraturan itu khusus kasus korupsi.

Bagi Fajar, remisi bagi koruptor justru memperlemah hukuman yang berfungsi memberikan efek jera. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, sebagian koruptor yang dihukum di penjara sebenarnya sudah memperoleh perlakuan khusus, seperti kamar berbeda atau bisa keluar pada saat tertentu. Remisi semakin meringankan hukuman bagi perampok uang rakyat itu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin berharap, pemerintah memiliki sensitivitas saat membuat kebijakan, seperti pemberian remisi untuk koruptor. ”Remisi itu hak untuk narapidana. Namun, untuk terpidana perkara korupsi, pemberian remisi harus dilakukan selektif dan jangan hanya berdasarkan ketentuan normatif,” kata Lukman, Senin, di Jakarta.

”Saya setuju penghapusan remisi untuk koruptor. Namun, jika putusan perkara korupsi masih ringan hingga tidak menimbulkan efek jera, penghapusan remisi itu tidak banyak berarti,” ujar Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III dari F-PDIP.

Saan Mustopa, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menambahkan, hukuman maksimal memang perlu di samping penghapusan remisi untuk mereka. (IAM/NWO)

(Sumber: nasional.kompas.com, diakses hari Kamis, tanggal 15 September 2011)

Remisi, Pemerintah Berdalih Berlindung di Balik Undang-undang 

Senin, 05 September 2011 | 07:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berlindung di balik undang-undang mengenai pemberian remisi terhadap para terpidana koruptor. Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Martua Batubara mengatakan peraturan remisi dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
"Jika mengubah atau revisi peraturan, tentu melalui inisiatif legislasi DPR maupun pemerintah," kata Martua kemarin. Karena itu, ia menganggap remisi tetap sah sepanjang undang-undang tak diubah.
Martua menegaskan mustahil mengubah peraturan pemerintah tanpa revisi undang-undang. Sesuai dengan aturan pemasyarakatan, negara wajib memberi remisi kepada narapidana tanpa pengecualian. Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, termasuk pengurangan masa pidana.
Remisi terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. "Undang-undang itu mengatur kewajiban negara memberikan hak-hak bagi narapidana, salah satunya remisi," kata Martua.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas sebelumnya menolak pemberian remisi atau pengurangan hukuman bagi koruptor. Alasannya, koruptor merugikan negara dan membuat sengsara rakyat miskin. Hukuman koruptor harus disamakan dengan teroris, yang tak bisa mendapatkan remisi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar setuju menghapus remisi koruptor. Namun Kementerian terlebih dulu meminta masukan masyarakat.
Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., di Yogyakarta, menganggap negara masih didikte para koruptor. Ia mencontohkan permintaan pindah tahanan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga tersangka korupsi, Muhammad Nazaruddin, dari Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, ke Cipinang. "Kasus ini telah membuat bangsa diombang-ambingkan oleh opini sesat," kata Mahfud di sela-sela open house Syawalan di rumahnya di Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, kemarin.
Sikap kompromi pemerintah terlihat sejak Nazaruddin lari ke luar negeri. Saat Nazaruddin ditangkap, pemerintah disalahkan karena Nazar tak didampingi pengacara. Kasus Nazaruddin dinilai penuh intervensi sehingga merugikan publik. "Jangan takluk oleh koruptor yang ingin menguasai negara," kata Mahfud.
MUH SYAIFULLAH | KARTIKA CANDRA

(Sumber: www.tempo.co, diakses hari Kamis tanggal 15 September 2011)

Penghapusan Remisi Koruptor Perlu Revisi UU

06 September 2011 | 23:45 wib

Semarang, CyberNews. Banyak pihak mendukung wacana penghentian atau penghapusan remisi bagi koruptor. Sebab, praktik kejahatan korupsi ini merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa dampak buruknya.

Namun, penghapusan itu dinilai juga perlu merevisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/ 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32/ 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengatakan, remisi berhak diberikan pada setiap narapidana dengan kejahatan apapun, hal ini dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan PP tersebut. Narapidana penerima remisi ini tentunya yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan tersebut.

Karena itu, penghentian atau penghapusan remisi bagi koruptor maupun narapidana kasus terorisme perlu didahului dengan revisi undang-undang dan peraturan pemerintah.

"Penghentian remisi bagi koruptor harus dimulai dari revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28/ 1999. Jika pemerintah tetap bersikeras melakukan penghapusan remisi bagi koruptor tanpa melakukan revisi, maka hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap aturan," kata politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Pihaknya menegaskan, dalam peraturan tidak dijelaskan narapidana kasus kejahatan apa saja yang berhak mendapatkan remisi. Hal ini berarti semua narapidana kasus apapun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan bisa menerima remisi, termasuk koruptor dan teroris.

Sesuai ketentuan, syarat remisi di antaranya diberikan kepada narapidana yang telah menjalankan hukumannya lebih dari enam bulan. Selain itu, yang bersangkutan juga berkelakuan baik selama dalam masa hukumannya tersebut.

Sementara, remisi terhadap terpidana korupsi, terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia serta transnasional ini diberikan bila narapidana berkelakukan baik dan sudah menjalani sepertiga masa hukumannya. Sebagai informasi, pada hari raya Idul Fitri 1432 H, total koruptor yang mendapatkan remisi di Indonesia ada 235 orang.

( Royce Wijaya / CN26 / JBSM )

(Sumber: suaramerdeka.com, diakses hari Kamis tanggal 15 September 2011)

 

0 Responses to “Remisi bagi Narapidana, Apakah Perlu?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 34,050 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 1.005 pengikut lainnya.

Top Rated


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.005 pengikut lainnya.