PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA: Bagaimana seharusnya sikap hakim?

Sependapat dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H.,dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, dan diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: April 2005, yaitu “Sekadar upaya untuk menyaring dan mengontol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga.” Selain itu, prinsip umum pembuktian adalah:

Pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukm Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalalm peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran hakim bersifat pasif, dalam artian dalam proses perdata hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Bahwa prinsip umum pembuktian yang kedua adalah pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, yakni pada prinsipnya pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dalam artian pengakuan yang diberikan tanpa syarat berupa pengakuan yang secara tegas diberikan di depan persidangan secara murni dan bulat, dan tidak menyangkal secara berdiam diri.

Bahwa prinsip umum pembuktian yang ketiga adalah pembuktian perkara tidak bersifat logis, yakni hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti, dalam artian: Pertama, hakim tidak boleh menuntut pembuktian yang logis dan pasti dari para pihak yang berperkara sebagaimana halnya pembuktian berdasarkan ilmu pasti; Kedua, kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan. Bukti-bukti yang harus disampaikan bukan berisi fakta yang logis, absolut dan pasti, tetapi cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima akal sehat, artinya kebenaran fakta yang dikemukakan selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat setempat, sehingga dalam pembuktian kebenaran yang berlangsung dalam proses persidangan, terdapat kemungkinan besar melekat kebenaran berdasarkan dugaan kebohongan dan kepalsuan. Namun hal itu harus diterima hakim sepanjang dugaan, kebohongan dan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan dalam persidangan.

Bahwa prinsip umum pembuktian yang keempat adalah fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan, yakni: Kesatu, hukum positif tidak perlu dibuktikan. Sehingga pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan ditetapkan karena hal demikian dianggap sudah diketahui hakim. Oleh karenanya hakim wajib melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan dan hukum yang mesti diterapkan dan tidak boleh sedikit pun bertentangan dengan hukum positif maupun hukum objektif yang berlaku, dan diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik, juga para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan. Sehingga hakim wajib mengubah dan menyempurnakan dasar-dasar hukum yang diambilnya dari hukum kebiasaan; Kedua, fakta yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan; Ketiga, fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan; dan Keempat, fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Bahwa prinsip umum pembuktian yang kelima adalah memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan, yakni upaya yang dilakukan salah satu pihak untuk membantah dan melumpuhkan pembuktian pihak lawan dan upaya itu merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada pihak tergugat. Pada prinsip penerapan bukti lawan perlu diperhatikan dua hal pokok, yaitu: Kesatu, semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan; dan Kedua, bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, dalam artian tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Sehingga bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas, seperti alat bukti saksi, maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna, seperti akta otentik atau akta di bawah tangan. Bahwa selain itu, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asaas proporsional, artinya bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Maksudnya, yaitu mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan, alat bukti lawan yang diajukan sama jenisnya dengan alat bukti yang dilawan, dan kesempurnaan serta nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya. Sehingga dalam praktek telah dibenarkan mengajukan bukti lawan saksi terhadap akta otentik, apalagi terhadap akta di bawah tangan.

Bahwa prinsip umum pembuktian yang keenam adalah perjanjian/persetujuan mengatur pembuktian, yaitu para pihak dapat menyepakati jenis alat bukti yang dapat diajukan dan menyepekati nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan, seperti para pihak dapat menyepakati fotokopi, e-mail, atau data elektronik sebagai alat bukti, bahkan dapat dibenarkan menyepakati perubahan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi atau ahli bersifat sempurna dan mengikat. Tetapi kebolehan persetujuan pembuktian hanya terbatas pada sengketa komersil, dengan larangan berupa tidak dibolehkannya perjanjian pembuktian yang menyingkirkan hak mengajukan bukti lawan, karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Walaupun demikian, kesepakatan mengenai jenis bukti lawan yang dapat diajukan dapat dibolehkan.

Menimbang, bahwa penulis berpendapat, bahwasanya hukum materiil sendiri telah menentukan beban pembuktian, sehingga pada perkara yang permasalahan pokoknya adalah perbuatan melawan hukum, maka harus berpedoman kepada Pasal 1365 KUHPerdata, yang pada pasal ini terdapat dua unsur yang harus dibuktikan, yaitu terdiri dari adanya kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian, dan kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat.

Bahwa pembuktian dalam perkara perdata harus memenuhi batas minimal pembuktian. Dalam artian, agar alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, haruslah terlebih dahulu mencapai batas minimal. Jika tidak mencapai batas minimal, maka alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian.

Bahwa pengertian batas minimal, penulis sependapat dengan M. YAHYA HARAHAP, S.H., (2005:539), yaitu “Secara teknis dan populer dapat diartikan, suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan; apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.”

Bahwa alat bukti yang tidak mencapai batas minimal adalah alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil dan alat bukti yang diajukan berkualitas sebagai bukti permulaan.

Bahwa patokan menentukan batas minimal pembuktian adalah tidak digantungkan pada faktor kuantitas, tetapi patokannya didasarkan pada faktor kualitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan yang sah sebagai alat bukti adalah: Pertama, alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil; Kedua, antara kedua syarat itu, yaitu syarat formil dan materiil, bersifat kumulatif dan tidak bersifat alternatif, sehingga walaupun terpenuhi syarat formil tetapi syarat materil tidak, maka mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti; Ketiga, apabila syarat formil atau syarat materiil yang melekat pada alat bukti itu lebih dari satu, maka syarat itu bersifat kumulatif, sehingga harus terpenuhi seluruhnya; Keempat, untuk menentukan syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan. Oleh karena tidak sama syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap alat bukti, tetapi saling berbeda antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

Bahwa dengan demikian, tidak dengan sendirinya setiap alat bukti sah sebagai alat bukti, sehingga agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, maka harus terpenuhi secara utuh syarat formil dan syarat materiil, dan syarat tersebut bersifat imperatif (wajib) dan kumulatif, sudah ditentukan satu persatu, tidak dapat dikesampingkan, terkecuali atas persetujuan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu tanpa ada persetujuan tertulis yang tegas dari para pihak, hakim tidak dapat mengesampingkan syarat-syarat tersebut.

Bahwa berdasarkan teori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti selalu dikaitkan dengan batas minimal pembuktian.

About these ads

0 Responses to “PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA: Bagaimana seharusnya sikap hakim?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 42,836 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.

Top Rated


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.006 pengikut lainnya.