KEDALUWARSA PENGADUAN YANG TERSANDERA

Dengan bergulirnya pelayanan publik dalam era Jokowi menjadikan pencari keadilan yang mencari keadilan di lingkungan empat peradilan di Indonesia memiliki peluang untuk mengadukan permasalahan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan.

Hal demikian lebih dimudahkan lagi dengan bergulirnya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, seperti dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tanggal 26 Juli 2016.

Kebijakan baru ini mensyaratkan tentang pengaduan yang tidak dilanjuti adalah pengaduan dengan salah satu kriterinya adalah pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Adapun yang dimaksud dengan pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Sedangkan Pelanggaran adalah sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim atau pegawai Apartus Sipil Negara di lingkungan badan peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas.

Keunikan dalam kebijakan baru ini adalah dapat mensandera Aparatur Sipil Negera di lingkungan empat badan peradilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuatu hal yang mungkin dapat terjadi, bilamana seorang hakim dapat berulangkali diadukan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dan jangka waktu kedaluwarsa tidak dapat berlaku pada diri hakim tersebut.

Kedaluwarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo, sebagaimana pada KBBI daring (online).

Perma 9 tidak mensyaratkan apakah yang dimaksud dengan “pengaduan sebelumnya”. Oleh karena ada kemungkinan pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.

Keunikan tersendiri pada Perma 9 ini adalah adanya hak pelapor dan terlapor, seperti dalam penanganan pengaduan, terlapor memiliki hak untuk “mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti”, dan “terhadap terlapor yang pengaduannya tidak terbukti dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keternagan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.”

Hal demikian menjadikan adanya kepastian bagi pihak terlapor tentang statusnya sebagai terlapor dalam pengaduan, adapun terhadap pelapor yang pengaduannya tidak dapat ditindaklanjuti diberitahukan alasannya kepada pelapor, dalam hal pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum; terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

Dengan berlakunya Perma 9/2016, masyarakat pencari keadilan dan warga pengadilan yang menginginkan perubahan terhadap perilaku warga pengadilan yang sering kali bertindak melanggar kode etik, kode perilaku, pelanggaran hukum acara, peraturan disiplin, maladministrasi, pelayanan publik, ataupun pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara, dapat membantu visi dan misi Mahkamah Agung RI terwujud.

Dengan adanya Perma 9/2016 dapat menyebabkan sebagai stimulus untuk warga pengadilan agar menjadi lebih baik dalam sikap, perilaku, dan pelayanan kepada para pencari keadilan. Bilamana tidak menginginkan dirinya  tersandera dengan Perma 9/2016, maka warga peradilan harus berani melakukan perubahan, reformasi birokrasi adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi.

Sebagai cambuk hati, kiranya selalu ingat dan pahami bahwa gaji yang kita terima adalah uang rakyat. Selalu melayani dan bukan untuk dilayani.

 

HAKIM ADIL VS. HAKIM BIJAKSANA

Keunikan mencari keadilan bagi pencari keadilan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kriteria hakim yang menyidangkan perkaranya;

Sebagian besar profesi hakim mendeklarasikan dirinya sebagai profesi yang bukan corong undang-undang, dan sebagian besar lainnya menyatakan dirinya bukan penganut asas preseden;

Di lain pihak, bilamana dalam suatu perkara hakim mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan perkara, dirinya secara tidak sadar memakai undang-undang ataupun yurisprudensi sebagai dasar hukum untuk memutus perkara yang diadilinya; Lanjutkan membaca ‘HAKIM ADIL VS. HAKIM BIJAKSANA’

INTERVENSI POLITIK DALAM RANAH HUKUM

Peradaban manusia terbentuk dari budaya dan agama, hal ini terletak dari tidak terpisahnya peradaban bangsa-bangsa besar dari budaya dan agama yang dianutnya. Sedangkan kejayaan suatu bangsa dan negara adalah terletak pada keadilan sebagai pengawal peradaban.

Keadilan terbentuk dari memuliakan peradilan yang dimulai dari hakim. Adakalanya pemuliaan peradilan tidak terwujud karena tidak pahamnya hakim dalam menilai dirinya.

Kurangnya pemahaman hakim dalam menilai posisi kekuasaan kehakiman yang terkait dengan independensinya peradilan menyebabkan kelemahan peradilan yang akhirnya melemahkan dan meruntuhkan keadilan tersebut dan berujung kepada ketidakjayaannya suatu bangsa dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan tidak dapat disamakan dengan pemisahan kekuasaan, seperti halnya hukum dan politik yang mana diantaranya tidak dapat bisa dipisahkan.

Pembagian kekuasaan memungkinkan adanya intervensi politik kepada hukum, terutama intervensi politik terhadap independensi kehakimanan/peradilan.

Sebagai kelaziman peradaban demokrasi, bahwa hukum dan politik tidak bisa dipisahkan, tetapi intervensi politik kepada hukum juga tidak boleh. Tidak boleh dapat diartikan juga dimungkinkan adanya intervensi.

Politik dapat mengintervensi hukum (kehakiman/peradilan) dengan melalui produk legislatif, yaitu undang-undang. Dengan undang-undang para legislator dan eksikutor dapat mengintervensi hukum (peradilan/hakim).

Sehingga letak independensinya hakim hanyalah terletak pada hakim melaksanakan perundang-undang. Bekerjanya hakim dalam melaksanakan dan mewujudkan perundangan-undangan adalah letak independensinya hakim yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutor. Inilah letak hakikat kemandirian hakim.

Bekerjanya hakim dalam melaksanakan dan mewujudkan kata-kata mati dalam perundangan-undangan dalam suatu putusan tanpa adanya campur tangan kekuasaan lainnya adalah letaknya kemandirian hakim.

PENGEMIS dan HAKIM

Sejak tahun 1918, dengan diberlakukannya Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, telah mulai berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang sekarang ini dipakai di Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sejak tahun tersebut telah pula diatur tentang delik mengemis di muka umum, yaitu tepatnya pada Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”

Kemudian, apa hubungannya dengan pengemis dan hakim. Penulis sengaja menulis dari sudut pandang tempat terjadinya delik.

Lanjutkan membaca ‘PENGEMIS dan HAKIM’

KRITERIA HAKIM

Pengalaman perjalanan hidup membuahkan intisari pegangan mengarungi gejolak badai dunia fana. Selama menekuni profesi hakim, penulis mendapatkan ilmu dan hikmah tentang kriteria hakim yang ideal, di antaranya adalah:

Lanjutkan membaca ‘KRITERIA HAKIM’

TIPS PERSELINGKUHAN YANG AMAN

Selingkuh adalah sesuatu yang membawa ketegangan sendiri dan berakibat membawa kenikmatan tersendiri bagi para pelakunya.

Bagi suami istri yang telah menjalani  kehidupan keluarga, perselingkuhan adalah kondisi yang disebabkan oleh kebosanan bagi pasutri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga.

Sehingga penulisan ini bermaksud untuk membagi pengalaman penulis bagi pembaca, yaitu tips aman perselingkuhan.

Tips pertama: Selalu mencari partner selingkuh yang di bawah rating pasangan sah; Tips kedua: Selingkuhan kita mempunyai kemampuan finansial lebih dari kita; Tips ketiga: Calon selingkuhan mempunyai intelektual lebih; dan Tips keempat: Jangan sekali-kali berselingkuh dengan teman kantor atau rekan sejawat apalagi dalam jam kantor, dan apabila terpaksa carilah yang jelak sehingga tidak ada teman kantor yang iri.

Demikian tips perselingkuhan yang aman, alias saudara tidak akan bisa berselingkuh. Semoga bermanfaat.

PERUBAHAN TANGGAL LAHIR

Adakalanya tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penulis berpendapat Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi. Walaupun demikian merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”, serta ketentuan Pasal 10 dari undang-undang tersebut yang memberikan pedoman kepada hakim untuk tidak menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Lanjutkan membaca ‘PERUBAHAN TANGGAL LAHIR’


Jumlah Pengunjung

  • 111,168 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rating