BELAJAR DARI PENGALAMAN TERDAKWA YUSNIAR

Pepatah orangtua yang mengatakan, “Pengalaman adalah guru yang paling baik.” Perlu untuk dicermati bagi kalangan pemerhati hukum, terutama terhadap pengalamannya Yusniar seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan kepada Polisi oleh Sudirman Sijaya, karena mengunggah status di Facebook. Sebagaimana yang diberitakan di Kompas, Rabu tanggal 12 April 2017 di halaman 21, Yusniar dibebaskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 4 April 2017. Majelis hakim menyatakan Yusniar tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik.

Lanjutkan membaca ‘BELAJAR DARI PENGALAMAN TERDAKWA YUSNIAR’

Iklan

PENGADUAN PERIHAL BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, bahwa banyaknya laporan dari tidak tepatnya pelaksanaan pemeriksaan setempat di pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan setempat menjadi sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara perdata yang terkait dengan barang-barang tidak bergerak sebagai objek sengketa.

Hal yang terkait dengan pemeriksaan setempat mempunyai bidang aspek yang luas, sehingga tulisan ini hanya difokuskan kepada perihal biaya pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan objek pengaduan. Bilamana dikaitkan dengan biaya dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, maka penulisan ini tidak terlepas dari dasar hukumnya, yakni “tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi Majelis/Panitera Pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi.” (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.

Lanjutkan membaca ‘PENGADUAN PERIHAL BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT’

GELOMBANG TSUNAMI PERUBAHAN DARI LEDAKAN PENERIMAAN CAKIM TAHUN ANGGARAN 2017

Penerimaan Calon Hakim di Tahun Anggaran 2017 memiliki auro yang berbeda dengan penerimaan calon hakim sebelumnya. Pada penerimaan cakim di tahun ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dikarenakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melibatkan 87 akademisi dari 21 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi swasta untuk menguji calon hakim.

Angka kramat “tujuh tahun” tidak ada penerimaan juga mewarnai penerimaan calon hakim pada tahun ini, sehingga tidak tanggung-tanggung pemerintah membuka kran penerimaan calon hakim dengan jumlah 1.684 orang. Walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia masih kekurangan hakim sebanyak 4.858 orang.

Dengan jumlah 1.684 orang calon hakim dapat membawa pergerakan yang cukup signifikan dalam perubahan di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan  pada tahun 2003 yang mana diantara tahun 2003 dan tahun 2002 semasa Menteri Yusril Ihza Mahendra penerimaan calon hakim dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur umum dan jalur khusus. Penulis “menduga” kebijakan Menteri Hukum pada saat itu adalah sebagai jalan untuk mengaplikasikan teori “potong generasi” secara tidak murni.

Lanjutkan membaca ‘GELOMBANG TSUNAMI PERUBAHAN DARI LEDAKAN PENERIMAAN CAKIM TAHUN ANGGARAN 2017’

LOMPATAN MA MENUJU DATA TEKNOLOGI

Smartphone  bukan lagi benda asing bagi kalangan masyarakat. Dari tukang ojek sampai dengan pejabat pemerintahan RI 1 sudah tidak asing lagi. Gelombang teknologi tidak hanya menerpa  pribadi-pribadi,  swasta, komersil, perusahaan,  kota dan desa. Dampak gelombang terpaan teknologi smartphone yang memudahkan peradaban manusia juga berdampak kepada institusi Yudikatif, yang tidak lain adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gelombang arus peradaban manusia sudah beranjak kepada “data teknologi” dan bukan lagi pada pusaran “information teknologi”. Informasi teknologi juga dapat dipahami sebagai mesin yang menjalankan otomatisasi untuk melayani manusia, sesuatu yang saya punya dan kamu tidak punya, sedangkan data teknologi adalah mesin yang dibuat untuk memahami manusia, sesuai yang kamu punya dan saya tidak punya.

Lanjutkan membaca ‘LOMPATAN MA MENUJU DATA TEKNOLOGI’

HAKIM TIDAK BOLEH MENILAI PUTUSAN PENGADILAN

Selama penulis berdinas di lingkungan pengadilan, penulis mengamati dan mencermati bahwa perkataan Yang Mulia Hakim bisa berdampak hukum dan sosial di lingkungan sekitarnya. Ucapan hakim adalah ucapan yang memberi makna dan arti terhadap dirinya dan sekitarnya. Karena profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium nobile).

Kemulian seorang hakim membuat dirinya tidak boleh menilai putusan pengadilan, baik itu putusan yang dijatuhkan oleh dirinya ataupun oleh rekan sejawatnya. Sehingga kemuliaan hakim terwujud dalam perilaku yang arif dan bijaksana, salah satunya adalah pemberitan pendapat atau keterangan kepada publik harus dilakukan secara hati-hati.

Sebagaimana dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada  point angka 3.2 ayat (6): “Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.” dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 7 ayat (3) huruf h: “Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.”

Kemudian, apakah hakim dapat mengirimkan artikel karya ilmiah ke Jurnal Yudisial?

Lanjutkan membaca ‘HAKIM TIDAK BOLEH MENILAI PUTUSAN PENGADILAN’

Perkara Pasal 363 KUHP Diperiksa Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, bahwa penanganan perkara pencurian ringan dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa, diadili dan diputus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan oleh Hakim;

Bagaimana jika dalam perkara a quo, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya?

Lanjutkan membaca ‘Perkara Pasal 363 KUHP Diperiksa Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012’

PERAN HAKIM DALAM PELESTARIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR

Zaenal Arifin dan Farid Hadi dalam bukunya “1001 Kesalahan Berbahasa” telah menyinggung berkenaan pemakai bahasa Indonesia tidak dibenarkan menggunakan lafal bahasa daerah atau lafal bahasa asing dalam berbahasa Indonesia. Penulis buku juga mengungkapkan bahwa tidak terpujilah orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang kosakatanya bercampur dengan kata asing hanya karena ingin tampak “gagah” atau karena ingin memperlihatkan tingkat keintelektualnya.

Penulis buku juga memaparkan hasil salah satu putusan Kongres V Bahasa Indonesia 1988 yang menyatakan bahwa dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada prinsip anutan, kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.

Penulis buku hanya mengungkapkan yang patut menjadi anutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar hanyalah antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Menko dan Menteri, Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Pemimpin ABRI, guru dan dosen, wartawan dan penerbit, sekretaris dan pengonsep pidato, pemuka agama. Penulis buku tidak menyinggung mengenai peranan hakim dan panitera pengganti dalam menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Blogger menilai peranan hakim dan panitera pengganti dalam menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah memegang peran penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena  berita acara persidangan dan putusan sebagai produk karya dan cipta dari hakim dan panitera pengganti adalah akta otentik yang bersinggungan dengan dunia hukum. Di samping itu, putusan adalah menghidupkan pasal-pasal yang mati di peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jumlah total putusan yang terupload sudah berjumlah 2.335.025 putusan. Putusan tersebut berasal dari kurang lebih 800 satuan kerja/pengadilan dari Sabang sampai Marauke. Hal ini membuktikan produk pengadilan dari hasil cipta karya hakim dan panitera pengganti bukanlah hal yang dianggap sebelah mata. Dari para hakim dan panitera pengganti yang ada diseluruh Indonesia sebagai figur yang memegang peranan penting dalam pelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

 

 

 

Referensi:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, diakses tanggal 22 Agustus 2017.

  1. Zaenal Arifin dan Farid Hadi, 1001 Kesalahan Berbahasa, Jakarta, Akademika Pressindo, 2009.

 


Jumlah Pengunjung

  • 150,661 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 11 pengikut lainnya

Top Rating