​SIAPA AKU, MAU KE MANA AKU

Buku berjudul “Duniaku untuk Akhiratku, Man Ana Ila Aina Ana, Rahasia Hidup Berkah dan Bahagia Selamanya” karangan dari Ust. Taufik Nuh memberikan pencerahan dan pemahaman akan hidup dan akhirat. Penulis menjabarkan hakikat diri manusia, hakikat keberadaannya di dunia, dan hendak ke mana manusia nanti. Penulis menginginkan pembacanya untuk mejadi lebih cerdas dalam menjalani kehidupan untuk menuju akhiratnya.

Penulis mendeskripsikan pertanyaan tentang kedudukan manusia, yang mana kedudukan di sisi Allah adalah yang utama, dengan mengajukan pertanyaan, “siapa nama Anda di sisi Allah?” Pertanyaan tersebut akan menuntun pembaca kepada pemahaman penciptaan dirinya, yaitu manusia diciptakan tiada lain untuk beribadah kepada-Nya.

Penulis buku Duniaku untuk Akhiratku mengajak pembaca untuk memahami keberadaannya di dunia ini dengan penjelasan-penjelasan dari pertanyaan “Man Ana, Siapa Aku”, dan selanjutnya menyadari pertanyaan dari “Ila Aina Ana, Mau Kemana Aku”. 

Penjelasan atas pertanyaan Ila Aina Ana dari penulis buku tersebut adalah dengan mengajak pembacanya untuk bersikap cerdas dalam mengarungi kehidupan di dunia, yaitu dengan memperbanyak mengingat kematian serta dengan terus berusaha mencari bekal, beramal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kematiannya. Sehingga adanya motivasi dari pembaca, yaitu hidup di dunia dengan berorientasi akhirat.

​KRITERIA HAKIM

Penilaian masyarkat tentang pelayanan hukum tidak terlepas dari sosok hakim yang berada di pengadilan setempat. Pelayanan hukum yang baik tidak semata-mata pelayanan non-yudisial sebagai supporting unit pelayanan hukum,  tetapi pelayanan yudisial (penanganan perkara) juga menjadi hal yang tidak dapat terlepas tersendiri. Hakim dapat berperan dalam dua bidang itu sekaligus, yudisial dan non yudisial. 
Profesi hakim sebagai profesi yang unik dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain dapat menangani pekerjaan yudisial (penanganan perkara) atau biasa dikenal dengan kepaniteraan, hakim dapat pula menangani pekerjaan non yudisial atau biasa dikenal dengan kesekretariatan. Profesi yang unik, karena hakim di Indonesia ”dituntut” sebagai seorang manusia yang serba tahu dan pandai dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam dunia pelayanan hukum.

Oleh karena itu, ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu terhadap baik dan buruknya, atau salah dan benarnya, terhadap sesosok hakim di Indonesia adalah tidak terlepas dari uniknya pekerjaan pelayanan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hakim di Indonesia dapat bekerja di hadapan persidangan, yakni di belakang meja hijaunya, atau juga hakim dapat bekerja di belakang meja kerjanya untuk melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan kesekretarian di suatu pengadilan.

Penulis mengamati dalam perjalanan pekerjaan di pelayanan hukum, bahwa sosok hakim haruslah memiliki kriteria di antaranya adalah:

Pertama, Hakim haruslah sebagai figur manusia yang dapat menjadi pendengar yang baik.

Pendengar yang baik menjadi hal yang wajib dalam penanganan perkara. Hakim wajib untuk mendengar kedua belah pihak tanpa berat sebelah. Hakim mendengar secara seksama dalil-dalil yang diajukan para pihak. Pendengar yang baik wajib memiliki ilmu psikologi tentang membaca gerak tubuh lawan bicara. Pendengar yang baik memerlukan kesabaran yang lapang untuk menampung keluh kesah, curhatan emosi, dan sebagainya. Pendengar yang baik memerlukan ilmu komunikasi seperti layaknya seorang customer service.

Kedua, Hakim haruslah sebagai manusia yang mampu berbicara.

Kemampuan berbicara dalam tugas-tugas  kedinasan tidak hanya semata suara, tetapi dengan sikap diamnya atau gerakan tubuh juga simbol-simbol yang dapat berbicara. Kemampuan berbicara dalam meja persidangan berbeda dengan kemampuan berbicara yang dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis, seperti putusan perkara dan surat-surat kedinasan.

Ketiga, hakim di Indonesia  wajib sebagai pembaca fanatik.

Pembaca fanatik tidak semata-mata membaca buku-buku akademis semata, tetapi hakim juga dapat sebagai pembaca yang tidak terlihat. Pembaca yang dapat membaca hakikat kehidupan. Kemampuan baca bagi seorang hakim dapat meliputi membaca tanda-tanda sosial di sekitar lingkungan kerjanya. Selain itu, hakim harus mampu membaca dengan hati nuraninya yang dapat membimbing hakim dalam penanganan perkara.

Keempat, hakim adalah penulis.

Putusan adalah mahkotanya hakim. Istilah demikian adalah benar, sedangkan untuk membuat putusan terlebih dahulu hakim wajib mampu menuangkan pikirannya ke susunan kata-kata sebagai simbol alat komunikasi. 

Penanganan perkara adalah sebuah keunikan tersendiri di antara perkara-perkara satu sama lainnya. Satu perkara memiliki perbedaan tersendiri dengan perkara lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan hakim menulis pertimbangannya secara unik antara satu perkara dengan perkara lainnya. Sebagai hakim kelahiran setelah tahun 1980, yang mana generasi kelahiran tahun 1980 adalah generasi X yang tidak terlepas dari gadget elektronik, maka hakim generasi X haruslah sebagai penulis yang mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.

Integritas hakim dapat terlihat dengan rekam jejak terhadap putusan-putusan, artikel, blog, dan jurnal ilmiah yang telah ditulis oleh hakim. Kesatuan yang utuh antara apa yang ada dalam alam pikiran yang telah dituangkan dalam sebuah tulisan dengan keadaan perilaku hakim dapat menunjukkan mutu dan sifat dari seorang hakim. Alam pikiran hakim hanya dapat diselami dengan tulisan-tulisan yang telah dibuatnya, sehingga bilamana ada kesatuan antara tulisan dengan perilakunya dapat menunjukkan kejujuran dari seorang hakim.

​TIM PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dibidani dengan landasan hukum Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melaket.
Pada awal tahun 1980 dengan melihat keberadaan lahirnya peraturan tersebut, terlihat betapa pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan negara, sehingga sampai dengan tahun 2001 fungsi pengawasan yang dilaksanakan di Mahkamah Agung RI adalah dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung Jawab Pengawasan Wilayah tanpa memiliki struktur dan supporting unit. Kemudian, atas usulan dari Mahkamah Agung RI mengajukan konsep pembentukan unit pengawasan dan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, diundangkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Tetapi sekali lagi, pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan tidak dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak tersedianya supporting unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Selanjutnya pada tahun 2002, Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI menindaklanjuti persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan membentuk Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI. Sehingga keberadaan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agugn RI secara struktural organisatoris berada di bawah Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.

Keberadaan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI akibat dampak dari sistem peradilan satu atap (tahun 2004) adalah berada di bawah Wakil ketua Bidang Non-Yudisial yang membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan, yang mana secara organisatoris berada di bawah Sekretaris Mahkamah Agung RI yang membawahi beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan yang sejak saat itu terdapat Badan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Fungsional di Mahkamah Agung RI dan seluruh badan peradilan di bawahnya dengan nama “Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI”.

Pada tanggal 12 April 2007 dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/BP/03/SK/IV/2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI baru dikenal istilah Tim Pengawasan.

Adapun Tim Pengawasan yang berada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah Tim yang dibentuk secara insidental beradasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang dapat berupa: Tim Pemeriksaan Reguler; Tim Pemeriksaan Pengaduan atau Laporan (untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau investigasi); Tim Audit Keuangan dan Barang Milik Kekayaan Negara; Tim Review Laporan Keuangan dan Neraca; Tim Monitoring; Tim Observasi; Tim Pencari Informasi dan Fakta; Tim Pengumpul dan Pengolah Data; dan Tim Evaluasi.

Selain itu dapat juga dikatakan tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan Reguler, Pengawasan Keuangan, dan Penanganan Pengaduan.

Kewenangan Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya adalah berdasarkan penunjukan dari Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebagaimana pada Surat Keputusan Kabawas tahun 2007.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Tim Pengawasan berkewajiban untuk antara lain: memberitahukan objek pengawasan terlebih dahulu kecuali dalam hal pemeriksaan mendadak, dengan memperhatikan tenggang waktu yang pantas melalui surat pemberitahuan dan secara lisan melalui telepon; menggunakan biaya secara efisien, efektif dan ekonomis; menghindari pelaksanaan pengawasan seperti layaknya sebuah persidangan perkara; melakukan tugas pada jam kerja dan apabila harus dilakukan di luar jam kerja atau pada hari libur haruslah berdasarkan persetujuan objek pengawasan; berpakaian dinas bila melakukan tugas dalam jam kerja dan berpakaian pantas jika melakukan tugas di luar jam kerja; dalam hal melakuan pemeriksaan harus bertempat di kantor objek pemeriksaan atau di kantor atasannya; didampingi oleh objek pemeriksaan dalam hal melakukan pemeriksaan on the spot kecuali untuk kepentingan survey pendahuluan atau pemeriksaan mendadak; meminta izin terlebih dahulu dari pimpinan kantor objek pengawasan apabila membutuhkan salinan atau copy surat-surat dan harus dilegalisasi; meminta izin terlebih dahulu dari pimpinan kantor objek pengawasan apabila memerlukan fasilitas kedinasan; dan menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.

Norma sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas adalah melarang Tim Pengawasan untuk membebani objek pengawasan dalam hal pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan, meminta dan atau menerima pemberian-pemberian dalam bentuk: tiket transportasi, biaya akomodasi; jamuan makan atau konsumsi; uang; buah tangan; kenang-kenangan; dan lain-lain dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Ditambahkan pula, Tim Pengawasan dilarang untuk antara lain: menggunakan fasilitas kedinasan objek pengawasan untuk keperluan di luar pelaksanaan tugas; melakukan pencoretan pada register, buku-buku, surat-surat dan dokumen lainnya; membawa ke luar lingkungan kantor objek pengawasan; menyampaikan opini/pendapat, kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan kapada pihak yang tidak berkepentingan.

Semoga tulisan di atas dapat menambah informasi pembaca terkait dengan Tim Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Terima kasih.

MATERI PENGADUAN TERHADAP APARAT LEMBAGA PERADILAN

Pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan pelayanan pengadilan mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terhadap kinerja pelayanan aparatur pengadilan. Hal demikian telah diatur pada Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yakni pengaduan yang ditujukan terhadap aparatur lembaga peradilan meliputi hal-hal antara lain:

  1. Penyalahggunaan wewenang/jabatan;
  2. Pelanggaran sumpah jabatan;
  3. Dugaan melakukan tindak pidana;
  4. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administrasi;
  5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
  6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku;
  7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct hakim;
  8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat;
  9. Tindakan indisipliner;
  10. Tindakan arogansi;
  11. Dan lain-lain;

Bilamana seluruh materi pengaduan adalah seperti demikian, maka dapat dipastikan pelyanan yang diberikan oleh aparatur lembaga peradilan adalah pelayanan yang sempurna tanpa ada cela.

Apakah demikian?

Penulis berpendapat bahwa materi pengaduan adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan terkait dengan hak-hak masyarakat yang bersentuhan dengan pemberian keadilan, tetapi hal demikian pada materi pengaduan juga tidak terlepas dari kriteria yang digunakan dalam penanganan pengaduan, sebagai tolak ukur dan atau acuan dalam pemeriksaan pengaduan. Kriteria tersebut terdapat juga pada Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yaitu:

  1. Hukum acara dan praktek peradilan;
  2. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
  3. Peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil;
  4. Kode etik dan code of conduct hakim;

Setelah dipaparkan tentang materi pengaduan dan kriteria yang digunakan dalam penanganan pengaduan, maka dapat harus dipahami oleh para aparatur lembaga peradilan, bahwa harus adanya perubahan mentalitas dari “yang dilayani” menjadi aparatur “yang melayani”. Bilamana pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah sosial dan hukum, dapat dipastikan masyarakat tidak akan menyampaikan pengaduannya.

Sumber pustaka:

Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

​SABAR DAN SYUKUR, RESEP KEBAHAGIAN HIDUP

Pergaulan hidup membawakan kebijakan dalam menyikapi ujian kehidupan yang fana. Penulis mendapatkan dari perbincangan keseharian tentang hikmah hidup.
Lawan bicara mensarikan perjalanan hidupnya dengan dua kata yang sederhana. Sabar dan Syukur. Sabar dalam menjalani musibah dan syukur dalam mendapatkan kenikmatan.

Benar ada kiranya, kedua hal yang sederhana tersebut dapat membawakan kebahagian hidup, sebagaimana firman Allah: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan barangsiapa bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmat-Nya

Sabar dalam artian tiada kediaman, tetapi keadaan bergerak dan berusaha dalam beramal, sedangkan syukur dalam artian selalu RKS (rawat, kembangkan, dan selamatkan).

Ketidaksabaran menyebabkan iblis keluar dari surga, karena ia tidak sabar dalam menjalani perintah Allah untuk hormat kepada Adam, dan ketidaksyukuran menyebabkan Adam keluar dari surga karena Adam dan Hawa tidak merasa cukup atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka.

Sabar dan syukur bagaikan dua bola yang harus diikat dengan tali KEYAKINAN. Keyakinan kepada Allah untuk selalu sabar dan syukur yang melahirkan kebahagian hidup.

Ketidakyakinan iblis atas ketetapan Allah mengakibatkan iblis terusir dari surga, dan ketidakyakinan Adam dan Hawa kepada perintah Allah mengakibatkan mereka terusir dari surga pula.

PESAN KETUA

Tiga pesan dari Bapak Ketua pada pengadilan negeri di wilayah hukum Jawa Tengah yang diberikan kepada penulis untuk mengarungi kehidupan penegakan hukum adalah hal yang mudah dibaca tetapi sulit untuk diamalkan, yaitu:

Pertama: jujur. Penulis memahami jujur yang dimaksud adalah apa adanya. Pesan pertama ini adalah pondasi dari pesan berikutnya. Dengan jujur yang terlebih dahulu diamalkan, maka pesan berikutnya mudah untuk diamalkan. 

Kedua: sederhana. Kesederhanaan memerlukan jujur untuk pelaksanaannya. Jujur untuk tidak cinta dunia, karena apa adanya dan tidak diada-adakan. Sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan semata. 

Ketiga: berani. Dengan jujur dan sederhana melahirkan keberanian. Berani berbeda dengan nekat. 

Itulah pesan dari Yang Mulia Hakim kepada penulis. Semoga pesan ini dapat berguna untuk pembaca dalam mengarungi kehidupan. 

KEDALUWARSA PENGADUAN YANG TERSANDERA

Dengan bergulirnya pelayanan publik dalam era Jokowi menjadikan pencari keadilan yang mencari keadilan di lingkungan empat peradilan di Indonesia memiliki peluang untuk mengadukan permasalahan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan.

Hal demikian lebih dimudahkan lagi dengan bergulirnya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, seperti dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tanggal 26 Juli 2016.

Kebijakan baru ini mensyaratkan tentang pengaduan yang tidak dilanjuti adalah pengaduan dengan salah satu kriterinya adalah pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Adapun yang dimaksud dengan pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Sedangkan Pelanggaran adalah sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim atau pegawai Apartus Sipil Negara di lingkungan badan peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku, serta petunjuk atau pedoman pelaksanaan tugas.

Keunikan dalam kebijakan baru ini adalah dapat mensandera Aparatur Sipil Negera di lingkungan empat badan peradilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuatu hal yang mungkin dapat terjadi, bilamana seorang hakim dapat berulangkali diadukan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dan jangka waktu kedaluwarsa tidak dapat berlaku pada diri hakim tersebut.

Kedaluwarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo, sebagaimana pada KBBI daring (online).

Perma 9 tidak mensyaratkan apakah yang dimaksud dengan “pengaduan sebelumnya”. Oleh karena ada kemungkinan pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.

Keunikan tersendiri pada Perma 9 ini adalah adanya hak pelapor dan terlapor, seperti dalam penanganan pengaduan, terlapor memiliki hak untuk “mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengaduan atas dirinya tidak terbukti”, dan “terhadap terlapor yang pengaduannya tidak terbukti dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keternagan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.”

Hal demikian menjadikan adanya kepastian bagi pihak terlapor tentang statusnya sebagai terlapor dalam pengaduan, adapun terhadap pelapor yang pengaduannya tidak dapat ditindaklanjuti diberitahukan alasannya kepada pelapor, dalam hal pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum; terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

Dengan berlakunya Perma 9/2016, masyarakat pencari keadilan dan warga pengadilan yang menginginkan perubahan terhadap perilaku warga pengadilan yang sering kali bertindak melanggar kode etik, kode perilaku, pelanggaran hukum acara, peraturan disiplin, maladministrasi, pelayanan publik, ataupun pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara, dapat membantu visi dan misi Mahkamah Agung RI terwujud.

Dengan adanya Perma 9/2016 dapat menyebabkan sebagai stimulus untuk warga pengadilan agar menjadi lebih baik dalam sikap, perilaku, dan pelayanan kepada para pencari keadilan. Bilamana tidak menginginkan dirinya  tersandera dengan Perma 9/2016, maka warga peradilan harus berani melakukan perubahan, reformasi birokrasi adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi.

Sebagai cambuk hati, kiranya selalu ingat dan pahami bahwa gaji yang kita terima adalah uang rakyat. Selalu melayani dan bukan untuk dilayani.

 


Jumlah Pengunjung

  • 126,106 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 11 pengikut lainnya

Top Rating