HAKIM TIDAK BOLEH MENILAI PUTUSAN PENGADILAN

Selama penulis berdinas di lingkungan pengadilan, penulis mengamati dan mencermati bahwa perkataan Yang Mulia Hakim bisa berdampak hukum dan sosial di lingkungan sekitarnya. Ucapan hakim adalah ucapan yang memberi makna dan arti terhadap dirinya dan sekitarnya. Karena profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium nobile).

Kemulian seorang hakim membuat dirinya tidak boleh menilai putusan pengadilan, baik itu putusan yang dijatuhkan oleh dirinya ataupun oleh rekan sejawatnya. Sehingga kemuliaan hakim terwujud dalam perilaku yang arif dan bijaksana, salah satunya adalah pemberitan pendapat atau keterangan kepada publik harus dilakukan secara hati-hati.

Sebagaimana dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada  point angka 3.2 ayat (6): “Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.” dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 7 ayat (3) huruf h: “Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.”

Kemudian, apakah hakim dapat mengirimkan artikel karya ilmiah ke Jurnal Yudisial?

Lanjutkan membaca ‘HAKIM TIDAK BOLEH MENILAI PUTUSAN PENGADILAN’

Iklan

Perkara Pasal 363 KUHP Diperiksa Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, bahwa penanganan perkara pencurian ringan dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa, diadili dan diputus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan apabila terhadap Terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan oleh Hakim;

Bagaimana jika dalam perkara a quo, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya?

Lanjutkan membaca ‘Perkara Pasal 363 KUHP Diperiksa Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012’

PERAN HAKIM DALAM PELESTARIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR

Zaenal Arifin dan Farid Hadi dalam bukunya “1001 Kesalahan Berbahasa” telah menyinggung berkenaan pemakai bahasa Indonesia tidak dibenarkan menggunakan lafal bahasa daerah atau lafal bahasa asing dalam berbahasa Indonesia. Penulis buku juga mengungkapkan bahwa tidak terpujilah orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang kosakatanya bercampur dengan kata asing hanya karena ingin tampak “gagah” atau karena ingin memperlihatkan tingkat keintelektualnya.

Penulis buku juga memaparkan hasil salah satu putusan Kongres V Bahasa Indonesia 1988 yang menyatakan bahwa dalam konteks budaya yang memberi penekanan pada prinsip anutan, kongres mengimbau agar para pejabat lebih berhati-hati dalam memakai bahasa Indonesia sehingga masyarakat mendapat masukan bahasa yang baik dan benar.

Penulis buku hanya mengungkapkan yang patut menjadi anutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar hanyalah antara lain Presiden dan Wakil Presiden, Menko dan Menteri, Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Pemimpin ABRI, guru dan dosen, wartawan dan penerbit, sekretaris dan pengonsep pidato, pemuka agama. Penulis buku tidak menyinggung mengenai peranan hakim dan panitera pengganti dalam menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Blogger menilai peranan hakim dan panitera pengganti dalam menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah memegang peran penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena  berita acara persidangan dan putusan sebagai produk karya dan cipta dari hakim dan panitera pengganti adalah akta otentik yang bersinggungan dengan dunia hukum. Di samping itu, putusan adalah menghidupkan pasal-pasal yang mati di peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jumlah total putusan yang terupload sudah berjumlah 2.335.025 putusan. Putusan tersebut berasal dari kurang lebih 800 satuan kerja/pengadilan dari Sabang sampai Marauke. Hal ini membuktikan produk pengadilan dari hasil cipta karya hakim dan panitera pengganti bukanlah hal yang dianggap sebelah mata. Dari para hakim dan panitera pengganti yang ada diseluruh Indonesia sebagai figur yang memegang peranan penting dalam pelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

 

 

 

Referensi:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id/, diakses tanggal 22 Agustus 2017.

  1. Zaenal Arifin dan Farid Hadi, 1001 Kesalahan Berbahasa, Jakarta, Akademika Pressindo, 2009.

 

​SIAPA AKU, MAU KE MANA AKU

Buku berjudul “Duniaku untuk Akhiratku, Man Ana Ila Aina Ana, Rahasia Hidup Berkah dan Bahagia Selamanya” karangan dari Ust. Taufik Nuh memberikan pencerahan dan pemahaman akan hidup dan akhirat. Penulis menjabarkan hakikat diri manusia, hakikat keberadaannya di dunia, dan hendak ke mana manusia nanti. Penulis menginginkan pembacanya untuk mejadi lebih cerdas dalam menjalani kehidupan untuk menuju akhiratnya.

Penulis mendeskripsikan pertanyaan tentang kedudukan manusia, yang mana kedudukan di sisi Allah adalah yang utama, dengan mengajukan pertanyaan, “siapa nama Anda di sisi Allah?” Pertanyaan tersebut akan menuntun pembaca kepada pemahaman penciptaan dirinya, yaitu manusia diciptakan tiada lain untuk beribadah kepada-Nya.

Penulis buku Duniaku untuk Akhiratku mengajak pembaca untuk memahami keberadaannya di dunia ini dengan penjelasan-penjelasan dari pertanyaan “Man Ana, Siapa Aku”, dan selanjutnya menyadari pertanyaan dari “Ila Aina Ana, Mau Kemana Aku”. 

Penjelasan atas pertanyaan Ila Aina Ana dari penulis buku tersebut adalah dengan mengajak pembacanya untuk bersikap cerdas dalam mengarungi kehidupan di dunia, yaitu dengan memperbanyak mengingat kematian serta dengan terus berusaha mencari bekal, beramal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kematiannya. Sehingga adanya motivasi dari pembaca, yaitu hidup di dunia dengan berorientasi akhirat.

​KRITERIA HAKIM

Penilaian masyarkat tentang pelayanan hukum tidak terlepas dari sosok hakim yang berada di pengadilan setempat. Pelayanan hukum yang baik tidak semata-mata pelayanan non-yudisial sebagai supporting unit pelayanan hukum,  tetapi pelayanan yudisial (penanganan perkara) juga menjadi hal yang tidak dapat terlepas tersendiri. Hakim dapat berperan dalam dua bidang itu sekaligus, yudisial dan non yudisial. 
Profesi hakim sebagai profesi yang unik dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain dapat menangani pekerjaan yudisial (penanganan perkara) atau biasa dikenal dengan kepaniteraan, hakim dapat pula menangani pekerjaan non yudisial atau biasa dikenal dengan kesekretariatan. Profesi yang unik, karena hakim di Indonesia ”dituntut” sebagai seorang manusia yang serba tahu dan pandai dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam dunia pelayanan hukum.

Oleh karena itu, ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu terhadap baik dan buruknya, atau salah dan benarnya, terhadap sesosok hakim di Indonesia adalah tidak terlepas dari uniknya pekerjaan pelayanan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hakim di Indonesia dapat bekerja di hadapan persidangan, yakni di belakang meja hijaunya, atau juga hakim dapat bekerja di belakang meja kerjanya untuk melakukan pengawasan di bidang kepaniteraan dan kesekretarian di suatu pengadilan.

Penulis mengamati dalam perjalanan pekerjaan di pelayanan hukum, bahwa sosok hakim haruslah memiliki kriteria di antaranya adalah:

Pertama, Hakim haruslah sebagai figur manusia yang dapat menjadi pendengar yang baik.

Pendengar yang baik menjadi hal yang wajib dalam penanganan perkara. Hakim wajib untuk mendengar kedua belah pihak tanpa berat sebelah. Hakim mendengar secara seksama dalil-dalil yang diajukan para pihak. Pendengar yang baik wajib memiliki ilmu psikologi tentang membaca gerak tubuh lawan bicara. Pendengar yang baik memerlukan kesabaran yang lapang untuk menampung keluh kesah, curhatan emosi, dan sebagainya. Pendengar yang baik memerlukan ilmu komunikasi seperti layaknya seorang customer service.

Kedua, Hakim haruslah sebagai manusia yang mampu berbicara.

Kemampuan berbicara dalam tugas-tugas  kedinasan tidak hanya semata suara, tetapi dengan sikap diamnya atau gerakan tubuh juga simbol-simbol yang dapat berbicara. Kemampuan berbicara dalam meja persidangan berbeda dengan kemampuan berbicara yang dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis, seperti putusan perkara dan surat-surat kedinasan.

Ketiga, hakim di Indonesia  wajib sebagai pembaca fanatik.

Pembaca fanatik tidak semata-mata membaca buku-buku akademis semata, tetapi hakim juga dapat sebagai pembaca yang tidak terlihat. Pembaca yang dapat membaca hakikat kehidupan. Kemampuan baca bagi seorang hakim dapat meliputi membaca tanda-tanda sosial di sekitar lingkungan kerjanya. Selain itu, hakim harus mampu membaca dengan hati nuraninya yang dapat membimbing hakim dalam penanganan perkara.

Keempat, hakim adalah penulis.

Putusan adalah mahkotanya hakim. Istilah demikian adalah benar, sedangkan untuk membuat putusan terlebih dahulu hakim wajib mampu menuangkan pikirannya ke susunan kata-kata sebagai simbol alat komunikasi. 

Penanganan perkara adalah sebuah keunikan tersendiri di antara perkara-perkara satu sama lainnya. Satu perkara memiliki perbedaan tersendiri dengan perkara lainnya. Sehingga hal ini menyebabkan hakim menulis pertimbangannya secara unik antara satu perkara dengan perkara lainnya. Sebagai hakim kelahiran setelah tahun 1980, yang mana generasi kelahiran tahun 1980 adalah generasi X yang tidak terlepas dari gadget elektronik, maka hakim generasi X haruslah sebagai penulis yang mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.

Integritas hakim dapat terlihat dengan rekam jejak terhadap putusan-putusan, artikel, blog, dan jurnal ilmiah yang telah ditulis oleh hakim. Kesatuan yang utuh antara apa yang ada dalam alam pikiran yang telah dituangkan dalam sebuah tulisan dengan keadaan perilaku hakim dapat menunjukkan mutu dan sifat dari seorang hakim. Alam pikiran hakim hanya dapat diselami dengan tulisan-tulisan yang telah dibuatnya, sehingga bilamana ada kesatuan antara tulisan dengan perilakunya dapat menunjukkan kejujuran dari seorang hakim.

​TIM PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dibidani dengan landasan hukum Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melaket.
Pada awal tahun 1980 dengan melihat keberadaan lahirnya peraturan tersebut, terlihat betapa pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan negara, sehingga sampai dengan tahun 2001 fungsi pengawasan yang dilaksanakan di Mahkamah Agung RI adalah dengan menunjuk Hakim Agung Penanggung Jawab Pengawasan Wilayah tanpa memiliki struktur dan supporting unit. Kemudian, atas usulan dari Mahkamah Agung RI mengajukan konsep pembentukan unit pengawasan dan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, diundangkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Tetapi sekali lagi, pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan tidak dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak tersedianya supporting unit untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Selanjutnya pada tahun 2002, Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI menindaklanjuti persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan membentuk Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI. Sehingga keberadaan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agugn RI secara struktural organisatoris berada di bawah Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.

Keberadaan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI akibat dampak dari sistem peradilan satu atap (tahun 2004) adalah berada di bawah Wakil ketua Bidang Non-Yudisial yang membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan, yang mana secara organisatoris berada di bawah Sekretaris Mahkamah Agung RI yang membawahi beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur Jenderal dan Kepala Badan yang sejak saat itu terdapat Badan yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Fungsional di Mahkamah Agung RI dan seluruh badan peradilan di bawahnya dengan nama “Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI”.

Pada tanggal 12 April 2007 dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/BP/03/SK/IV/2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI baru dikenal istilah Tim Pengawasan.

Adapun Tim Pengawasan yang berada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah Tim yang dibentuk secara insidental beradasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang dapat berupa: Tim Pemeriksaan Reguler; Tim Pemeriksaan Pengaduan atau Laporan (untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau investigasi); Tim Audit Keuangan dan Barang Milik Kekayaan Negara; Tim Review Laporan Keuangan dan Neraca; Tim Monitoring; Tim Observasi; Tim Pencari Informasi dan Fakta; Tim Pengumpul dan Pengolah Data; dan Tim Evaluasi.

Selain itu dapat juga dikatakan tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan Reguler, Pengawasan Keuangan, dan Penanganan Pengaduan.

Kewenangan Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya adalah berdasarkan penunjukan dari Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebagaimana pada Surat Keputusan Kabawas tahun 2007.

Hal yang perlu diperhatikan adalah Tim Pengawasan berkewajiban untuk antara lain: memberitahukan objek pengawasan terlebih dahulu kecuali dalam hal pemeriksaan mendadak, dengan memperhatikan tenggang waktu yang pantas melalui surat pemberitahuan dan secara lisan melalui telepon; menggunakan biaya secara efisien, efektif dan ekonomis; menghindari pelaksanaan pengawasan seperti layaknya sebuah persidangan perkara; melakukan tugas pada jam kerja dan apabila harus dilakukan di luar jam kerja atau pada hari libur haruslah berdasarkan persetujuan objek pengawasan; berpakaian dinas bila melakukan tugas dalam jam kerja dan berpakaian pantas jika melakukan tugas di luar jam kerja; dalam hal melakuan pemeriksaan harus bertempat di kantor objek pemeriksaan atau di kantor atasannya; didampingi oleh objek pemeriksaan dalam hal melakukan pemeriksaan on the spot kecuali untuk kepentingan survey pendahuluan atau pemeriksaan mendadak; meminta izin terlebih dahulu dari pimpinan kantor objek pengawasan apabila membutuhkan salinan atau copy surat-surat dan harus dilegalisasi; meminta izin terlebih dahulu dari pimpinan kantor objek pengawasan apabila memerlukan fasilitas kedinasan; dan menjaga kerahasiaan hasil pengawasan.

Norma sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas adalah melarang Tim Pengawasan untuk membebani objek pengawasan dalam hal pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan, meminta dan atau menerima pemberian-pemberian dalam bentuk: tiket transportasi, biaya akomodasi; jamuan makan atau konsumsi; uang; buah tangan; kenang-kenangan; dan lain-lain dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Ditambahkan pula, Tim Pengawasan dilarang untuk antara lain: menggunakan fasilitas kedinasan objek pengawasan untuk keperluan di luar pelaksanaan tugas; melakukan pencoretan pada register, buku-buku, surat-surat dan dokumen lainnya; membawa ke luar lingkungan kantor objek pengawasan; menyampaikan opini/pendapat, kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan kapada pihak yang tidak berkepentingan.

Semoga tulisan di atas dapat menambah informasi pembaca terkait dengan Tim Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Terima kasih.

MATERI PENGADUAN TERHADAP APARAT LEMBAGA PERADILAN

Pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan pelayanan pengadilan mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terhadap kinerja pelayanan aparatur pengadilan. Hal demikian telah diatur pada Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yakni pengaduan yang ditujukan terhadap aparatur lembaga peradilan meliputi hal-hal antara lain:

  1. Penyalahggunaan wewenang/jabatan;
  2. Pelanggaran sumpah jabatan;
  3. Dugaan melakukan tindak pidana;
  4. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administrasi;
  5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
  6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku;
  7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct hakim;
  8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat;
  9. Tindakan indisipliner;
  10. Tindakan arogansi;
  11. Dan lain-lain;

Bilamana seluruh materi pengaduan adalah seperti demikian, maka dapat dipastikan pelyanan yang diberikan oleh aparatur lembaga peradilan adalah pelayanan yang sempurna tanpa ada cela.

Apakah demikian?

Penulis berpendapat bahwa materi pengaduan adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan terkait dengan hak-hak masyarakat yang bersentuhan dengan pemberian keadilan, tetapi hal demikian pada materi pengaduan juga tidak terlepas dari kriteria yang digunakan dalam penanganan pengaduan, sebagai tolak ukur dan atau acuan dalam pemeriksaan pengaduan. Kriteria tersebut terdapat juga pada Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yaitu:

  1. Hukum acara dan praktek peradilan;
  2. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
  3. Peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil;
  4. Kode etik dan code of conduct hakim;

Setelah dipaparkan tentang materi pengaduan dan kriteria yang digunakan dalam penanganan pengaduan, maka dapat harus dipahami oleh para aparatur lembaga peradilan, bahwa harus adanya perubahan mentalitas dari “yang dilayani” menjadi aparatur “yang melayani”. Bilamana pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah sosial dan hukum, dapat dipastikan masyarakat tidak akan menyampaikan pengaduannya.

Sumber pustaka:

Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.


Jumlah Pengunjung

  • 137,648 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 11 pengikut lainnya

Top Rating