GRATIFIKASI/HADIAH BAGI SEORANG HAKIM

Sebagaimana pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim tertanggal 22 Desember 2006, khususnya kepada point angka 2. Berprilaku Jujur, di bagian Penerapan point angka 2.2. Pemberian Hadiah, yaitu:

"Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orangtua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:


a. Advokat;

b. Penuntut;

c. Orang yang sedang diadili;

d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili; atau

e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yagn secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalaml Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi."

Sedangkan untuk point angka 2.3. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan.

"2.3.1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30  (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima."

Adapun pengertian gratifikasi yang berkembang di dunia maya adalah:

"Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima." (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi, diakses hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 pukul 13.40 WIB)

Adapun pengertian gratifikasi dari norma/kaidah undang-undang adalah:

"Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

      • Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah:

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar." (Sumber: http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_gratifikasi.php?id=43, diakses hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 pukul 14.03 WIB)

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
  3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.�

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

  1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B

  1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

  4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (Sumber:  http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_other.php?id=46, diakses hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 pukul 14.06 WIB)"

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Bahwa dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bagi seorang hakim selaku pegawai negeri ataupun sebagai penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman, HARUS MENCEGAH KELUARGANYA DAN DIRINYA UNTUK TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA JANJI, HADIAH, WARISAN, PEMBERIAN, PENGHARGAAN DAN PINJAMAN ATAU FASILITAS DARI SEMUA ORANG, terkecuali PEMBERIAN DARI SAUDARA ATAU TEMAN DALAM KESEMPATAN TERTENTU YANG NILAINYA TIDAK MELEBIHI Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Walaupun adanya pengecualian atas pemberian dari sauara dan teman, hal demikian juga termasuk sebagai GRATIFIKASI yang HARUS DICATAT DAN DILAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK).

Hal sebaliknya sangat berbeda dengan profesi di lingkungan pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya yang pada prinsipnya SEMUA GRATIFIKASI DIANGGAP PEMBERIAN SUAP TERKECUALI JIKA PEMBUKTIAN GRATIFIKASI TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN SUAP, YANG MANA UNTUK NILAI DI ATAS Rp10 JUTA RUPIAH DIBUKTIKAN OLEH PENERIMA GRATIFIKASI DAN UNTUK NILAINYA DI BAWAH Rp10 JUTA DIBUKTIKAN OLEH PENUNTUT UMUM.

Sehingga ada norma/kaidah tersembunyi, atau bisa dikatakan "membolehkan adanya gratifikasi, selama dapat dibuktikan itu bukan merupakan suap berapapun nilainya."

Atas adanya celah hukum di atas tersebut, maka dalam Pedoman Perilaku Hakim, ada batasan maksimal dari suatu pemberian, yakni nilainya TIDAK MELEBIHI Rp500 RIBU RUPIAH dan itupun harus pula dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PEMBERIAN ITU PUN HARUS BERASAL DARI SAUDARA ATAU TEMAN DALAM KESEMPATAN TERTENTU.

Jika seandainya masyarakat luas dan sesama profesi penegakan hukum mengetahui hal demikian, maka sudah sepatut dan sewajarnya bagi para pimpinan daerah, penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, advokat), untuk HATI-HATI dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan kepada hakim.

Bagi diri hakim, dengan adanya Pedoman Perilaku Hakim tersebut yang menutup CELAH-CELAH HUKUM demikian, sudah sepantasnya pula untuk BERSIKAP HATI-HATI, terutama dalam hal pengangkatan sebagai Ketua/Wakil Pengadilan untuk tidak menerima fasilitas dari pemerintah daerah setempat yang memfasilitasi pelantikan serah terima jabatan, untuk tidak menerima penghargaan dari lembaga manapun, untuk pula hati-hati dalam mengadakan persepsi pernikahan anak maupun keluarga besarnya untuk memberitahukan agar "tanda kasih" (uang amplop) tidak melebihi Rp500 ribu rupiah.

Sedangkan untuk diri hakim, sudah sepantas dan sewajarnya untuk memberikan "tanda kasih" (cindera mata) tidak melebihi Rp500 ribu rupiah dalam acara pengantar tugas hakim lainnya.

Pedoman Perilaku Hakim tersebut tidak menghilangkan adat kebiasaan orang timur untuk saling memberikan hadiah kepada sesama saudara atau teman dalam kesempatan tertentu dalam lingkungan hakim, tetapi dengan adanya Pedoman Perilaku Hakim tersebut telah melahirkan dan melembagakan pemberian yang ada batas nilai tertingginya untuk seorang hakim, yang mana batas tertinggi kewajaran dan kepantasannya adalah tidak melebihi Rp500 ribu rupiah.

1 Response to “GRATIFIKASI/HADIAH BAGI SEORANG HAKIM”


  1. 1 agen99bet.com berhadiah samsung s4 tiap bulan depo 20rb Mei 15, 2014 pukul 11:30 pm

    It’s nearly impossible to find well-informed people for this topic, but you seem like you know what you’re
    talking about! Thanks


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated