"Contempt of Court" di Indonesia

Penulis mengutip berita:

"Keributan bermula ketika Jaksa Siti Mahanim menuntut Antonius hukuman lima tahun penjara. Antonius dijerat Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Saat Hakim Dwi Dayanto hendak mengetok palu, pengunjung sidang mengamuk. Mereka mendesak Antonius, warga Kebon Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Ruang sidang berubah jadi rusuh. Untuk menghindari kekerasan, terdakwa Antonius dibawa polisi dengan mobil baracuda. Emosi para pengunjuk rasa di luar pengadilan tersulut. Mereka melempari pengadilan dengan batu. Semakin banyak massa merapat ke Pengadilan Negeri Temanggung. Mereka bahkan melakukan pembakaran.
Pada sidang 20 Januari lalu keributan juga pecah seusai terdakwa keluar ruang sidang. Terdakwa disasar sejumlah anggota organisasi massa Islam. Ia dipukuli. Aksi kejar dan baku pukul berlanjut kala terdakwa dimasukkan ke mobil tahanan. Kalah jumlah personel, polisi berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Polisi berusaha membubarkan massa."

(Sumber: metrotvnews.com, diakses hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 pukul 9.42 WIB)

Peristiwa sedemikian dalam kutipan berita di atas telah dapat memperlihatkan bahwa HARAPAN RAKYAT akan keadilan adalah sesuatu yang harus niscaya ada pada bumi pertiwi Indonesia.

Walaupun demikian, keadilan pun harus diraih dengan cara –cara yang adil pula, yakni dengan proses hukum yang diakui oleh negara, dengan kata lain keadilan tidak boleh ditempuh dengan cara main hakim sendiri.

Proses hukum untuk dapatnya pencarian keadilan terlaksana dengan baik SALAH SATUNYA adalah dengan mempersiapkan perangkat legal untuk menindak pelaku-pelaku yang tidak menghormati proses persidangan itu sendiri, yang istilah asingnya "contempt of court".

Untuk ranah hukum di Indonesia, perangkat legal atau aturan yang menindak setiap orang yang menghalang-halangi atau pun mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara di muka persidangan, baru diatur secara spesifik dan tegas di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni di Pasal 138, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda sebanyak lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk hal di luar tindak pidana narkotika, hanya diatur dalam KUHP, yakni pada Pasal 212 tentang melawan pegawai negeri dengan ancaman pidaan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, Pasal 216 dan 217 KUHP tentang gaduh di dalam persidangan dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda seribu delapan ratus rupiah.

Dari semua norma/kaidah di dalam peraturan di atas, telah terlihat bahwa penghormatan terhadap proses peradilan di Indonesia tidaklah ditempatkan sebagaimana martabatnya.

Negara masih ragu-ragu untuk menindak secara tegas kepada para perusuh atau pelaku yang menghalang-halangi jalannya proses pemeriksaan persidangan di muka persidangan,

Aparat Kepolisian pun hanya bersikap jaga-jaga dan tidak mengambil tindakan secara tegas kepada para perusak atau pun perusuh di ruang sidang, dalam artian tidak memajukannya menjadi laporan, penyelidikan, atau penyidikan.

Hal-hal tersebut dikarenakan, perangkat peraturan yang mempayungi gerakan kepolisian hanyalah pada batas-batas aturan yang telah disebutkan di atas.

Akibat lebih jauh adalah kepolisian segan untuk bertindak lebih jauh, alih-alih jika bersikap penangkapan kepada pelaku perusuh di ruang sidang malah akan menjadi malapetaka bagi pihak kepolisian.

Sudah seharusnya, dewan legislatif (DPR = Dewan Perwakilan Rakyat) membuat peraturan perihal contempt of court untuk membuktikan bahwa negara kita benar-benar sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seharusnya pula bagi hakim diberikan kewenangan hukum untuk langsung dapat memberikan sanksi/hukuman kepada pelaku perusuh di ruang sidang, sehingga tidak diperlukan lagi suatu penyelidikan, penyidikan oleh polisi, atau pun penuntutan oleh penuntut umum.

Dan sudah semestinya pula bagi Komisi Yudisial, yang katanya berwenang dan bertugas untuk meningkatkan martabat hakim, untuk memikirkan dan setidaknya mengajukan usulan kepada pemerintah eksekutif atau pun legislatif untuk melahirkan produk hukum peraturan tentang contempt of court.

Jika pemerintah eksekutif dan legislatif tidak ada kemauan politik hukum untuk mengeluarkan peraturan demikian, maka kepada hakim di seluruh Indonesia hanyalah dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk melihat situasi dan kondisi di persidangan, yang akhir kata kemartabatan persidangan/pengadilan hanyalah terletak di pundak para hakim dan pegawai Mahkamah Agung RI.

Sedangkan HARAPAN KEADILAN BAGI RAKYAT tetap harus dijunjung oleh segenap para hakim dan keluarga besar pengadilan, selama rakyat memberikan harapan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana seadil-adilnya.

SELAMA RAKYAT MASIH DATANG DAN MEMPERCAYAKAN PENJATUHAN PUTUSAN ATAS KESALAHAN ORANG DALAM TINDAK PIDANA pada pundak hakim, maka HARAPAN RAKYAT akan keadilan MASIH ADA, dan HARAPAN RAKYAT DEMIKIAN adalah kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya.

Bila hal ini terwujud, peran yudikatif yang dinahkodakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ternunaikan kewajibannya sebagaimana amanat dari para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

M E R D E K A !!!!!!!!!!!!!!!!!!

PUSTAKA:

"Contempt of court is a court order which, in the context of a court trial or hearing, declares a person or organization to have disobeyed or been disrespectful of the court‘s authority. Often referred to simply as "contempt," such as a person "held in contempt," it is the judge‘s strongest power to impose sanctions for acts which disrupt the court’s normal process.

A finding of contempt of court may result from a failure to obey a lawful order of a court, showing disrespect for the judge, disruption of the proceedings through poor behaviour, or publication of material deemed likely to jeopardize a fair trial. A judge may impose sanctions such as a fine or jail for someone found guilty of contempt of court. Judges in common law systems usually have more extensive power to declare someone in contempt than judges in civil law systems. The client or person must be proven to be guilty before he/she will be punished.

In civil cases involving disputes between private citizens, the behaviour resulting in the ruling is often directed at one of the parties involved rather than at the court directly.

A person found in contempt of court is called a "contemnor." To prove contempt, the prosecutor or complainant must prove the four elements of contempt:

  • Existence of a lawful order
  • The contemnor’s knowledge of the order
  • The contemnor’s ability to comply
  • The contemnor’s failure to comply

In use today

Contempt of court is essentially seen as a form of disturbance that may impede the functionality of the court. The judge may impose fines and or jail time upon any person committing contempt of court. The person is usually let out upon his agreement to fulfill the wishes of the court.[7] Civil contempt can involve acts of omission. The judge will make use of warnings in most any situation that may lead to a person being charged with contempt. It is relatively rare that a person is charged for contempt without first receiving at least one warning from the judge.[8] Constructive contempt, also called consequential contempt is when a person fails to fulfill the will of the court as it applies to outside obligations of the person. In most cases, constructive contempt is considered to be in the realm of civil contempt because of its passive nature.

Indirect contempt is something that is associated with civil and constructive contempt and involves a failure to follow court orders. Criminal contempt includes anything that could be called a disturbance such as repeatedly talking out of turn, bringing forth previously banned evidence, or harassment of any other party in the courtroom.[9] Direct contempt is an unacceptable act in the presence of the judge (in facie curiae), and generally begins with a warning, and may be accompanied by an immediate imposition of punishment. Yawning in some cases can be considered contempt of court.[10]

Contempt of court has a significant impact on journalism in the form of restrictions on court reporting which are set out in statute in the UK.[11]"

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_court#In_use_today, diakses hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 pukul 9.37 WIB

1 Response to “"Contempt of Court" di Indonesia”


  1. 1 dwi Defense Department lawyers Agustus 24, 2014 pukul 3:19 pm

    Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and
    look forward to all your posts! Keep up the
    fantastic work!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated