ANGGOTA MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN KETIDAKADILAN BERHADAPAN DENGAN KEKUATAN SISTEMIK YANG DIJALANKAN OLEH APARATUR NEGARA

Dimanakah posisi anggota masyarakat sebagai korban dari ketidakadilan ketika berhadapan dengan kekuatan negara yang dijalankan oleh aparatur negara?

Suatu institusi negara memiliki organ-organ pemerintahan yang berfungsi menjalankan suatu roda pemerintahan, dan pelaksana dari organ-organ tersebut adalah aparatur negara.

Ada suatu adagium yang mengatakan, bahwa kekuasaan dekat kepada perilaku yang korup.

Bagi negara demokrasi, yakni suara rakyat adalah suara Tuhan, dengan perwujudan perwakilan suara rakyat di parlemen/legislatif dan Kepala Pemerintahan (Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah) dipilih langsung oleh rakyat sebagai bentuk kontrak sosial untuk memerintah, yang mana hal ini salah satu cerminan pemerintahan di negara Indonesia.

Sehingga dengan demikian, rakyat memiliki kekuasaan absolut dalam bernegara.

Tetapi bagaimana dengan "anggota masyarakat" terutama yang tidak memiliki perwakilan di pemerintahan atau pun yang memiliki perwakilan di pemerintahan.

Ada kalanya, perhatian rakyat berbangsa dan bernegara selalu luput kepada anggota-anggota masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, baik itu ketidakadilan di lapangan pelayanan publik maupun privat.

Ada kalanya pula anggota masyarakat berada dalam posisi yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan sistemik yang dijalankan oleh aparatur negara.

Meskipun demikian, pemerintah untuk melayani rakyat selalu membentuk badan, institusi, lembaga, komisi, yang melaksanakan sebagian dari fungsi pemerintahan.

Tetapi hal ini tidak menjadi jaminan untuk melindungi anggota masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan dalam bernegara.

Ada kalanya, pembentukan badan, institusi, lembaga, dan komisi demikian selalu dibentuk dari tuntutan rakyat yang berhulu dari civil society (red: organisasi kemasyarakatan).

Ada pun civil society adalah suatu wadah menampung aspirasi anggota-anggota masyarakat (bedakan dengan rakyat secara mayoritas) yang berfungsi untuk mewujudkan aspirasi tersebut dan sebagai salah satu dari alat kontrol kepada pemerintahan.

Keberadaan civil society ini juga sebagai penyeimbang kekuasaan rakyat mayoritas dari minioritas.

Bilamana keberadaan civil society tidak diakui oleh negara (dalam artian rakyat secara mayoritas) maka dapat dipastikan anggota-anggota masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan selalu dalam posisi yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan sistemik yang dijalankan oleh aparatur negara.

KESIMPULAN: Anggota masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan selalu berposisi tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan sistemik yang dijalankan oleh aparatur negara. Hal yang diperlukan dalam keadaan pertolongan atas ketidakberdayaan demikian adalah harapan akan keberadaan pranata civil society yang bertugas mengembalikan keadaan tidak berdaya menjadi kekuatan pengontrol roda pemerintahan.

Pustaka:

negara
ne.ga.ra
[n] (1) organisasi dl suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yg menduduki wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya: kepentingan — lebih penting dp kepentingan perseorangan.

korup
ko.rup
[a] (1) buruk; rusak; busuk; (2) suka memakai barang (uang) yg dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi): aparatur negara harus bersih dan tidak —

rakyat
rak.yat
[n] (1) penduduk suatu negara: segenap — Indonesia berdiri di belakang pemerintah; (2) orang kebanyakan; orang biasa: bioskop untuk –; (3) kl pasukan (balatentara): maka raksasa itu pun terbang diiringkan segenap — lengkap dng senjatanya; (4) cak anak buah; bawahan: Lurah harus melindungi – nya

masyarakat
ma.sya.ra.kat
[n] sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama: — terpelajar

(sumber: kamusbahasaindonesia.org, diakses hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011)

Civil society is composed of the totality of voluntary social relationships, civic and social organizations, and institutions that form the basis of a functioning society, as distinct from the force-backed structures of a state (regardless of that state’s political system), the commercial institutions of the market, and private criminal organizations like the mafia. Together, state, market, civil society constitute the entirety of a society, and the relations between these components determine the character of a society and its structure.

(sumber: wikipedia.org, diakses hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011)

 

 

0 Responses to “ANGGOTA MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN KETIDAKADILAN BERHADAPAN DENGAN KEKUATAN SISTEMIK YANG DIJALANKAN OLEH APARATUR NEGARA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated