PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG LARI

Ada kalanya dalam proses persidangan berlangsung terdakwa melarikan diri yang kemudian membuat persoalan di kemudian hari, seperti permasalahan terhadap masa penahanannya, yang mana hal ini sebelumnya tidak di atur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penahanan berkaitan erat dengan hak asasi manusia, yang mana hak ini telah dilindungi dari perbuatan keseweang-wenangan aparatur penegakan hukum, sebagaimana pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga terhadap kewenangan penahanan demikian tidak lagi tanpa kehati-hatian, karena bukan lagi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan tetapi sudah menjadi ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Oleh karena itu, terhadap terdakwa yang lari, bagaimana proses penahanannya, apakah kembali menjadi NOL (dianggap tidak pernah ditahan) ataukah menjadi berlanjut (dihitung kelanjutannya tidak termasuk hitungan hari di luar tahanan/pelarian)?

SOLUSI terhadap permasalahan demikian dapat dipecah menjadi dua kemungkinan solusinya.

Pertama, jika terdakwa belum diperiksa atas keterangannya di muka persidangan, hakim bertanya kepada penuntut umum tentang sikapnya terhadap perkara terdakwa yang lari tersebut, apakah perkara diteruskan dalam jangka waktu tertentu atau tidak dapat diteruskan kembali pemeriksaannya. Jika penuntut umum tidak mampu lagi untuk menghadirkan kembali terdakwa yang lari, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada kejaksaan.

Berkas perkara yang dikembalikan tersebut adalah berupa berkas Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik, tidak termasuk penetapan, berita acara sidang, dan dakwaan, surat-surat lain berkaitan dengan pelimpahan dan penahana.

Untuk berkas Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik yang dikembalikan kepada penuntut umum mempunyai maksud supaya kiranya penuntut umum dapat melimpahkan kembali perkara terdakwa yang lari tersebut menjadi perkara dengan register yang baru di pengadilan.

Konsekuensi dari berkas perkara dikembalikan adalah mengakibatkan perkara pidana di pengadilan menjadi tidak ada atau dianggap tidak pernah ada, oleh karena pemeriksaan dianggap belum selesai, sehingga terhadap perkara demikian menjadi perkara dengan register perkara baru. Akibat selanjutnya adalah masa penahanan hakim menjadi baru kembali/NOL.

Kedua, jika terdakwa sudah memberikan keterangannya, maka dapat diputus di luar hadirnya terdakwa.

Putusan di luar hadirnya terdakwa tidak sama dengan putusan verstek atau in absentia, oleh karena terdakwa sudah pernah diperiksa, sehingga pemeriksaan dianggap selesai. (vide Pasal 182 KUHAP)

Sedangkan Pasal 196 KUHAP:

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

(2) Dalam hal terdakwa lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Ada pun untuk putusan di luar hadirnya terdakwa menggunakan dasar hukum Pasal 12 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

KESIMPULAN:

Terdakwa yang lari dari tahanan hanya mempunyai akibat langsung terhadap penahanannya bilamana terdakwa tersebut belum memberikan keterangannya di muka persidangan, yakni pemeriksaan belum dinyatakan selesai oleh majelis hakim, sedangkan sebaliknya jika terdakwa sudah memberikan keterangannya di muka persidangan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh majelis hakim, maka terhadap perkara terdakwa yang lari dari tahanan tersebut dapat dijatuhkan putusan akhir oleh majelis hakim.

Nasehat bagi terdakwa adalah jangan melarikan diri dari proses persidangan.

 

0 Responses to “PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG LARI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated