PRAPERADILAN, KEPADA SIAPA BIAYA PERKARA DIBEBANKAN?

Bagi tersangka yang dilakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara tidak sah mempunyai hak untuk mengajukian praperadilan kepada Pengadilan Negeri di tempat tersangka ditangkap atau pun ditahan, sebagaimana pada Pasal 77 KUHAP:


Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Permintaan demikian tidak hanya dapat dilakukan oleh tersangka sendiri, tetapi juga dapat oleh keluarga atau kuasa dari tersangka dalam hal tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (vide Pasal 79 KUHAP).

Keberadaan hak praperadilan dalam KUHAP adalah sebagai salah satu pranata atau alat pengawasan horizontal dalam penegakan hukum, oleh karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah dapat berakibat kepada pencederaan hak asasi manusia.

Ada kalanya hak yang telah dijamin oleh undang-undang tidak digunakan secara maksimal oleh para pencari keadilan dikarenakan dikuatirkan perihal biaya-biaya dan waktu yang harus dikorbankan dianggap terlalu mahal atau tidak sebanding dengan hasil yang akan diperolehnya.

Sebaliknya, pada KUHAP sendiri tidak mengatur tentang siapa yang harus dibebankan untuk menanggung biaya perkara praperadilan.

Walaupun demikian, pada praktek keseharian di lingkungan pengadilan, biaya perkara terhadap praperadilan oleh pihak kepaniteraan dibebankan sendiri kepada jurusita yang memanggil atau pun melalui surat dinas kepaniteraan kepada tersangka, penyidik, atau pun penuntut umum.

Hal ini dikarenakan tersangka dalam mengajukan permintaan (permohonan) praperadilan ke pengadilan negeri tidak ada menyerahkan panjar biaya perkara dan pada putusan pengadilan pun amarnya tentang biaya perkara adalah dibebankan kepada negara yang jumlah sebanyak nihil.

Sehingga atas hal demikian, jurusita yang melakukan pemanggilan tidak akan diberi persekot biaya jalan untuk melakukan pemanggilan, walaupun jarak tempuh pada pemanggilan adalah masih relatif dekat (lapas, kepolisian, kejaksaan negeri, dan pengadilan masih dalam jarak tempuh yang relatif dekat).

Permasalahan di atas tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, baik itu siapakah yang harus memanggil dan kepada siapa beban biaya perkara dipikul.

Ada pun terhadap waktu beracara di praperadilan bukanlah dalam waktu yang cukup lama, karena berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP bahwasanya pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Dari uraian di atas, seyogyanya bagi para tersangka atau pun keluarga tersangka yang dilakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah untuk TIDAK SECARA SUNGKAN-SUNGKAN untuk memanfaatkan pranata praperadilan ini secara maksimal mungkin, oleh karena biaya tidak dipungut dan waktu untuk memperoleh putusan relatif singkat yakni tujuh hari.

 

0 Responses to “PRAPERADILAN, KEPADA SIAPA BIAYA PERKARA DIBEBANKAN?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated