KEPIKUNAN PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Membaca berita di  rimanews.com, dengan judul "Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Banyak Pemerintah Daerah Terancam Bangkrut" yang kemudian membuat penulis teringat akan tunjangan jabatan di dunia peradilan, yakni lembaga Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, tidak setakjub apa yang telah diberitakan di dalam berita dimaksud di atas.

Ketua Mahkamah Agung RI hanya memperoleh tunjangan khusus kinerja hakim sebanyak Rp31 jutaan, sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sedangkan sebaliknya, Pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tunjangan sebesar Rp 50 juta.

Apakah ini salah satu tanda "kepikunan" pengelolaan kesejahteraan pegawai di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Tidak menempatkan sebagaimana mestinya antara tanggung jawab dan kesejahteraan, merupakan salah satu indikator kepikunan dalam hal pengelolaan.

Jika hal demikian terus berlanjut, dapat dipastikan berjalannya republik ini tidak lagi dalam bingkai negara kesatuan, yang mana pemimpin-pemimpin daerah akan berlomba-lomba mengeruk potensi ekonomi daerahnya hanya untuk mengisi pundi-pundi ekonomi, walaupun langkah-langkah yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.

Kerancuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang melahirkan peraturan yang membolehkan tindakan-tindakan untuk mengeruk potensi ekonomi bagi kepentingan pribadi pemimpin-pemimpin di daerah, jika hanya dimaksudkan untuk menenangkan pergolakan daerah untuk menjadi "negara federal" alias otonomi untuk mengurus kepentingan derahnya masing-masing, adalah salah satu kepikuknan pengelolaan negara ini.

Semoga apa yang dikuatirkan oleh penulis sebagaimana dimaksud di atas, tidak terjadi. Dan hanyalah sekedar kekhawatiran penulis belaka.

Tunjangan Pejabat Capai Puluhan Juta, Banyak Pemerintah Daerah Terancam Bangkrut

Jumat, 8 Jul 2011 11:29 WIB

JAKARTA, RIMANEWS – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (7/7), melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya? Berikut ini daftarnya.

Pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tunjangan sebesar Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II 2 Rp 28 juta, eselon III Rp 10,55 juta, eselon IV Rp 6,56 juta, dan staf Rp 5,85 juta.

Adapun, pejabat eselon I Pemprov Banten mendapat tunjangan sebanyak Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II Rp 11,48 juta, pejabat eselon III Rp 4,21 juta, pejabat eselon IV Rp 2,61 juta, dan staf Rp 950 ribu.

Sedangkan, pejabat Pemprov Jawa Barat (Jabar) eselon I mendapat tunjangan Rp 40 juta, dan eselon II Rp 30 juta. Untuk pejabat eselon III Rp 11 juta, eselon IV Rp 7 juta, dan staf Rp 5 juta.

Juru bicara Kemendagri Reydonnizar Moenok mengatakan, pemberian tunjangan pejabat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Jadi pemda memberi tunjangan itu ada aturannya,” jelas Reydonnizar.(iAN/rep)

referensi: rimanews.com, diakses hari Senin tanggal 26 September 2011 pukul 15.08 WIB

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa gaji pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota
Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH
AGUNG
Pasal 1
Besarnya gaji pokok:
a. Ketua Mahkamah Agung adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah );
b. Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Ketua Muda Mahkamah Agung adalah Rp. 4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
d. Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
Pasal 2
Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan mengenai gaji pokok Ketua, Wakil Ketua, Ketua
Muda dan Hakim Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Gaji
Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahuin 1993, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

referensi: www.bpkp.go.id, diakses hari Senin tanggal 26 September 2011, pukul 15.19 WIB

1/29/2007
Mahkamah Agung Minta Gaji Hakim Dinaikkan

JAKARTA – Makamah Agung meminta gaji hakim dinaikkan .”Kalau menurut ukuran saya ,gaji hakim sekarang sangat kecil ,”kata Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan di gedung Mahkamah Agung ,Jakarta,Jum’at lalu.

Menurut bagir,kenaikan gaji hakim itu dibutuhkan agar para hakim dapat membiayai kebutuhan keluarga, seperti biaya sekolah anak dan cucilan rumah .Namun Bagir menyerahkan masalah ini kepada pemerintah sebagai penyusun angaran Negara

Sementara itu,Ketua Ikatan Hakim Indonesia Djoko Sarwoko mengatakan sudah mengirim draf usul gaji hakim kepada Menteri Keuangan. Menurut dia ,Pada februari mendatang , Mahkamah Agung bersama Departemen Keuangan akan mengadakan pertemuan yang membahas masalah ini.

Komisi Yudisial juga pernah melontarkan ide untuk kenaikan gaji hakim.Menurut anggota Komisi Yudisial Soekotjo Soeprato, kenaikan gaji ini akan mempengaruhi putusan yang dibuat sehingga lebih baik ”Putusannya juga bisa sejahtera,”ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tempo,Pemerintah sudah menaikkan gaji hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara,dan Peradilan Agama . Berdasarkan aturan itu ,gaji hakim terendah,yaitu pada golongan III-A,adalah Rp.1,79 juta. Jumlah ini naik 10 persen di banding gaji sebelumnya,yang diatur dalam peraturan Pemerintah Nomer 70 Tahun 2005,yakni Rp 1,63 juta.

Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin mengatakan wajar bila gaji hakim dinaikkan. ”Tapi itu harus diimbangi dengan peningkatan kinerja,”ujarnya. Dia juga berharap kenaikan gaji bisa menekan suap dan korupsi.

referensi: www.mahkamahagung.go.id, diakses hari Senin tanggal 26 September 2011, pukul 15.20 WIB

Gaji Pokok

Gaji hakim dibedakan dengan gaji PNS, kalau gaji PNS setiap tahun mengalami kenaikan, gaji hakim terakhir naik 3 tahun yanga lalu tepatnya tahun 2008. kalau dulu gaji hakim dan PNS selisihnya cukup banyak, sekarang hampir sama.Gaji hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2008. Besar gaji terendah dalam PP tersebut untuk Gol. III/a masa kerja 0 tahun Rp. 1.976.600,- untuk golongan tertinggi yaitu IV/e masa kerja 32 tahun (gaji untuk Ketua Pengadilan Tingkat Banding) adalah Rp. 4.294.100.

Tabel Gaji Pokok HaKim

MKG
Golongan III

a
b
c
d

0
1.976.600
2.035.900
2.097.000
2.159.900

2
2.063.300
2.125.200
2.189.000
2.254.700

4
2.153.900
2.218.500
2.285.100
2.353.600

6
2.248.400
2.315.900
2.385.300
2.456.900

8
2.347.100
2.417.500
2.490.000
2.564.700

10
2.450.100
2.523.600
2.599.300
2.677.300

12
2.557.600
2.634.300
2.713.400
2.794.800

14
2.669.800
2.749.900
2.832.400
2.917.400

16
2.787.000
2.870.600
2.956.700
3.045.400

18
2.909.300
2.996.600
3.086.500
3.179.100

20
3.037.000
3.128.100
3.221.900
3.318.600

22
3.170.300
3.265.400
3.363.300
3.464.200

24
3.309.400
3.408.700
3.510.900
3.616.300

26
3.454.600
3.558.300
3.665.000
3.775.000

28
3.606.200
3.714.400
3.825.900
3.940.600

30
3.764.500
3.877.400
3.993.800
4.113.600

32
3.929.700
4.047.600
4.169.000
4.294.100

Golongan IV

a
b
c
d
e

2.641.700
2.720.900
2.802.500
2.886.600
2.973.200

2.224.700
2.291.400
2.360.200
2.431.000
2.503.900

2.322.300
2.392.000
2.463.700
2.537.600
2.613.800

2.424.200
2.496.900
2.571.800
2.649.000
2.728.500

2.530.600
2.606.500
2.684.700
2.765.300
2.848.200

2.757.600
2.840.300
2.925.500
3.013.300
3.103.700

2.878.600
2.965.000
3.053.900
3.145.500
3.239.900

3.004.900
3.095.100
3.187.900
3.283.600
3.382.100

3.136.800
3.230.900
3.327.800
3.427.700
3.530.500

3.274.500
3.372.700
3.473.900
3.578.100
3.685.400

3.418.200
3.520.700
3.626.300
3.735.100
3.847.200

3.568.200
3.675.200
3.785.500
3.899.000
4.016.000

3.724.800
3.836.500
3.951.600
4.070.100
4.192.200

3.888.200
4.004.900
4.125.000
4.248.800
4.376.200

4.058.800
4.180.600
4.306.000
4.435.200
4.568.300

4.237.000
4.364.100
4.495.000
4.629.900
4.768.700

4.422.900
4.555.600
4.692.300
4.833.000
4.978.000

2. Tunjangan Jabatan

Tunjangan Hakim diatur dalam keputusan Presiden No. 89 tahun 2001. Keppres tersebut mengatur hakim yang mendapat tunjangan dibedakan dalam tiga yaitu Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan hakim yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Tabel Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradian Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Agama

Pengadilan Tingkat Pertama:

No
Jabatan
Pangkat
Gol/Ruang
Besaran (Rp)

1
Hakim Utama
Pembina Utama
IV/e
2.600.000

2
Hakim Utama Muda
Pembina Utama Madya
IV/d
2.300.000

3
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda
IV/c
2.050.000

4
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I
IV/b
1.800.000

5
Hakim Madya Pratama
Pembina
IV/a
1.550.000

6
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I
III/d
1.250.000

7
Hakim Pratama Madya
Penata
III/c
1.050.000

8
Hakim Pratama Muda
Penata Muda Tk I
III/b
850.000

9
Hakim Pratama
Penata Muda
III/a
650.000

Tabel Tunjangan Pengadilan Tingkat Banding:

No
Jabatan
Pangkat
Gol/Ruang
Besaran (Rp)

1
Hakim Utama
Pembina Utama
IV/e
4.250.000

2
Hakim Utama Muda
Pembina Utama Madya
IV/d
4.000.000

3
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda
IV/c
3.750.000

4
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I
IV/b
3.500.000

Tunjangan Ketua/Wakil Ketua:
Dalam tunjangan jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sudah termasuk tunjangan dalam jabatan hakim seperti tabel di atas

No
Pimpinan Pengadilan
Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a)
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I (IV/b)
Hakim Madya Utama Pembina Utama (IV/c)
Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya (IV/d)
Hakim Utama Pembina

1
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II
2.000.000
2.250.000

2
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas B
2.400.000
2.650.000

3
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA, Kelas I TUN
3.550.000
3.800.000

4
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/PTUN
4.250.000
4.500.000
5.000.000

3.Tunjangan Kinerja / Remunerasi (70%)

4.Hak pejabat Negara

UU no 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan” adalah salah satu kategori Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara khususnya bagi hakim tingkat pertama.
Sebagai pejabat negara mendapatakan fasilitas sbb:
1. kedudukan protokoler
2. rumah jabatan milik negara;
3. jaminan kesehatan; dan
4. sarana transportasi milik negara.
5. jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya

Tetapi harus diakui faktanya hanya sebagian kecil hakim yang menerima fasilitas diatas. sangat berbeda dengan fasilitas yang diterima pejabat negara eksekutif maupun yudikatif.
Dengan gaji dan tunjangan di atas,  pendapatan seorang yang baru menjadi hakim dengan Gol III a masa kerja 0 Tahun  dapat diketahui:

Pendapatan:
Gaji Pokok : Rp 1.976.600 (belum termasuk tunj pangan, anak/istri kalau ada)
Uang Makan (22 hr kerja): Rp 418.000
Tunjangan hakim : Rp 650.000
Tunjangan Kinerja : Rp 2.900.000
Jumlah: Rp 5.944.600

referensi: setagu.net, diakses hari Senin tanggal 26 September 2011, pukul 15.38 WIB

Berikut perbandingan remunerasi K/L rumpun Penegakan Hukum dan TNI:

No
K/L
Grade
Tertinggi
Terendah
Perpres
Persentase

1
MA
16
21.770.000
861.000
No 19 Tahun 2008
70%

2
Kemenkumham
17
19.360.000
1.645.000
No. 40 Tahun 2011
70%

3
Kejaksaan
18
25.739.000
1.645.000
No. 41 Tahun 2011
70%

4
TNI
19
29.226.000
924.000
No. 72 Tahun 2010
40%

5
Polri
18
21.305.000
553.000
No. 73 tahun 2010
24.5%

referensi: setagu.net, diakses hari Senin tanggal 26 September 2011 pukul 15.48 WIB

0 Responses to “KEPIKUNAN PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI, ANTARA PUSAT DAN DAERAH”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated