PENDIDIKAN HAK SEMUA WARGA NEGARA, TANPA ADANYA DISKRIMINASI

Negara yang mampu menjalani pergeseran jaman adalah negara yang mampu memberikan pendidikan kepada warga negaranya untuk transfer pengetahuan dan penempaan ketrampilan dalam rangka ketahanan negara.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada Kamis 29 September 2011 (MK Kabulkan Pendidikan Swasta Dibiayai Pemerintah, Senin, 03 Oktober 2011, 09:42 WIB, www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Dari adanya permohonan uji material tersebut, telah terlihat adanya kesatuan sinergi antara umat beragama yang menginginkan kecerdasan bagi bangsa dan tanah air, yakni permohonan dari Machmudi Masjkur (Perguruan Salafiyah Pekalongan) dan Suster Maria Bernardine (Perguruan Santa Maria Pekalongan).

Penulis mengambil hikmah dari uji material yang diajukan oleh para pemohon/penggat adalah adanya satu niat dari para pecinta pendidikan untuk kiranya tidak adanya diskriminasi dari negara atas warga negaranya untuk memperoleh pendidikan menuju kecerdasan bangsa Indonesia.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah tetap berjuang untuk memberikan keadilan "konstitusi" kepada warga negara Indonesia dari adanya memberikan norma baru yakni dari norma "dapat" menjadi norma "wajib". Sebagaimana pada kutipan berita ini:

MK pun pada Kamis 29 September, membuat putusan untuk mengubah kata “dapat” menjadi “wajib” bagi negara untuk turut membantu pembiayaan teknis di lembaga pendidikan tanpa diskriminasi, baik negeri maupun swasta terutama di pendidikan dasar. Putusan tersebut diambil dalam sidang terbuka yang dipimpin Ketua MK, Mahfud MD. (www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Hal ini memang ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang putus ultra petita. (lihat berita: DPR: MK Tidak Berwenang Putus Ultra Petita, Selasa, 20 September 2011, 09:23 WIB, www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Dengan adanya putusan ini, penulis berharap semua pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah di daerah "wajib" untuk membantu warga negaranya untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak perlu adanya pembedaan dan diskriminasi sesama warga negara dan anak bangsa untuk memperoleh pendidikan. Pencerdasan anak bangsa adalah suatu kewajiban negara alias pemerintah yang sedang berkuasa. MERDEKA.

0 Responses to “PENDIDIKAN HAK SEMUA WARGA NEGARA, TANPA ADANYA DISKRIMINASI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated