KAPAN DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN?

Surat dakwaan adalah pijakan dasar bagi proses persidangan pidana di ranah hukum pidana di Indonesia. Tetapi ada kalanya surat dakwaan itu mempunyai kesalahan sehingga diperlukan suatu perubahan surat dakwaan.

Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa jika seandainya ada suatu perubahan surat dakwaan dapatlah diuraikan di bawah ini.

Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan Pasal 143 dan 144 KUHAP, yang mana pada Pasal 143 KUHAP mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan Pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan.


Pasal 143 KUHAP:

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144 KUHAP:

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu, yakni pertama sebleum pengadilan menetapkan hari sidang, yang pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali (vide Pasal 144 ayat (1) KUHAP), dan kedua hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (vide Pasal 144 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan hak terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah.

Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah dirubah tidak sesuai Pasal 144 KUHAP.

Dan dalam kebiasaan majelis hakim setelah menerima berkas perkara langsung menetapkan penetapan hari sidang pada hari diterimanya berkas untuk disidangkan tujuh hari kemudian, misalkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2011 hakim ketua sidang menerima berkas, selanjutnya hakim ketua sidang menetapkan penetapan hari sidang pada hari itu juga untuk sidang hari Senin tanggal 8 Februari 2011, yang mana hal ini tidak memungkinkan lagi penuntut umum untuk merubah surat dakwaannya.

Peluang untuk merubah surat dakwaan telah diberikan oleh KUHAP, tetapi dalam praktek keseharian peluang tersebut telah tertutup kemungkinan penuntut umum untuk melakukan perubahan.

Dalam praktek, ada kalanya penuntut umum langsung memberikan perubahan surat dakwaan langsung kepada majelis hakim tanpa melalui jalur panitera muda pidana untuk dilakukan register, dan ada kalanya juga hakim ketua sidang/majelis hakim menolak untuk langsung menerima perubahan surat dakwaan tanpa melalui pantiera muda pidana untuk dilakukan register.

Jika seandainya hal ini terjadi, yakni majelis hakim telah menerima surat dakwaan langsung tanpa melalui panitera muda pidana dan tidak sesuai dengan KUHAP, yakni telah tertutup kemungkinan untuk dapat dilakukan perubahan surat dakwaan, maka terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada perubahan surat dakwaan atau tidak.

Oleh karena itu pada permulaan sidang, selalu ditanyakan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Pada kesempatan ini, yaitu pada waktu pembacaan surat dakwaan, terdakwa harus memperhatikan secara seksama apakah turunan surat dakwaan yang telah diterimanya telah sesuai dengan surat dakwaan yang berada pada berkas perkara di tangan majelis hakim. Kesempatan ini jangan disia-siakan untuk memperhatikan kesesuaian antara turunan dakwaan di tangan terdakwa dengan surat dakwaan di majelis hakim.

Ingat, majelis hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan, dan pertimbangan atas pembuktian perkara adalah berdasarkan pada surat dakwaan yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

Jika seandainya turunan surat dakwaan dengan surat dakwaan di tangan majelis hakim tidak mempunyai kesamaan, maka terdakwa mempunyai hak untuk menolak disidangkan dengan alasan adanya kerancuan surat dakwaan yang selanjutnya dapat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berupa surat dakwaan tidak dapat diterima.

Peran majelis hakim dalam hal penerimaan perubahan surat dakwaan harus berhati-hati tidak semata melihat hubungan kerja yang harmonis antara hakim dengan penuntut umum, tetapi juga memperhatikan hak-hak terdakwa untuk disidangkan secara adil.

0 Responses to “KAPAN DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN?”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated