HAKIM YANG BERILMU DAN BERHARTA, APAKAH MUNGKIN (?) DI NEGARA INI

Dalam perbincangan keseharian dengan rekan-rekan, ada suatu ungkapan yang menggoda hati penulis. Rekan itu mengatakan, bahwa keluarga pengadilan dibiarkan tumbuh tetapi tidak boleh besar, dengan alias kata tetap dibonsai.

Dahulu sebelum satu atap, dunia pengadilan mempunyai simbol/lambang "pohon beringin" dengan slogan "pengayoman".

Tetap, dia sebagai pohon beringin, tetapi bukan pohon beringin yang ditakuti dan mengayomi, tetapi hanya pohon beringin yang dibonsai, yang cukup untuk dilihat keindahannya, bukan karena kebesarannya.

Dihubungkan dengan visi Mahkamah Agung RI yang terkini, dengan slogan visi Mahkamah Agung RI, yaitu: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung." yang tentunya simbol pohon beringin itu pun tidak dipakai lagi.

Dengan adanya visi demikian, penulis menghubungkan dengan pertanyaan, apakah mungkin hakim di Indonesia itu menjadi  AGUNG dengan jalan berilmu dan berharta.

Karena penulis terpancing dengan tulisan Ilmu dan Harta yang ditulis oleh : Yusrizal KW, Wartawan Padang Ekspres.

Tulisan itu adalah "Carilah dalam hidup ini ilmu dan harta, niscaya kau akan memimpin manusia. Karena manusia ada yang pakar dan ada yang awam. Para pakar akan menghormatimu dengan ilmu, dan manusia awam akan menghormatimu dengan harta."

Tiap persidangan, hakim itu disebut atau dipanggil dengan "Yang Mulia". Penulis pun agak risih dengan penyebutan dan panggilan demikian.

Yang Mulia. Dilihat dari sudut pandang manakah?

Pendapatan pun tidak lebih banyak dari "sebagian besar" advokat-advokat yang berperkara di pengadilan.

Keilmuan pun ada yang lebih tinggi dari penulis, yang kadangkala sudah ada yang S3.

Penulis tidak ingin "curhat", curahan hati kepada pembaca, tetapi penulis cukup memberikan pandangan kepada pembaca, untuk kiranya bersudi mendoakan keluarga pengadilan menjadi lebih bermartabat dan agung dengan cara berilmu dan berharta. Dengan ilmunya, hakim itu dapat memberikan keadilan yang bercahaya dan berbarokah, dengan hartanya tidak ada lagi alasan untuk "korupsi karena kebutuhan". AAMIIN.

Untuk kala sekarang, CUKUP KIRANYA BERDOA DAN MENYERAHKAN KEPADA YANG MAHA KUASA.

Kiranya, juga adil untuk negara "memanusiakan hakim yang katanya sebagai pejabat negara."

SUMBER PUSTAKA:

Hakim Minta Kenaikan Gaji, DPR Bilang Sabar Dulu!

Kamis, 21 Apr 2011 10:42 WIB

JAKARTA, RIMANEWS – Rencana demonstrasi sebagian hakim se-Indonesia ke Jakarta untuk meminta kenaikan gaji disesalkan anggota DPR.

Meski, anggota Komisi III dari Ahmad Dimyati Natakusumah mengakui bahwa gaji hakim saat ini sangat kecil. Hal ini ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang ditanggung sendiri.
Karena itulah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini berjanji akan berjuang meningkatkan remunerasi bagi para hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA). Termasuk mendapat fasilitas negara yang layak.

"Sekarang sabar dulu dan saya harap (hakim) bisa menahan diri," kata politisi PPP ini di gedung Nusantara I DPR, Jakarta (Kamis, 21/4).

Dimyati mengingatkan bahwa hakim adalah pintu akhir untuk menegakkan keadilan. Pintu ini jangan sampai didobrak hanya karena larut dalam eforia demokrasi. [zul]

(Juf/RM)

Kenaikan Tunjangan Hakim Harus Jadi Pemicu Kualitas Putusan

Selasa 15 April 2008 – 22:52:58

Padang-RoL– Kenaikan tunjangan hakim di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya dari Rp 4,2 juta sampai Rp31,1 juta, hendaknya menjadi pemicu kualitas putusan (adil) dan mempercepat menuntaskan satu perkara.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumbar, Boy Yendra Tamin, SH.MH, mengatakan, gaji atau tunjangan penegak hukum memang sepantasnya dinaikkan, sehingga lebih optimal dan adil dalam menegakkan hukum di negeri ini. Boy menilai, selama kesejahteraan hakim tidak memadai atau jauh dari harapan, cukup membuka peluang akan terpengaruh pikiran material dalam memutuskan suatu perkara.
Selama ini, masyarakat masih banyak yang kecewa atas putusan hakim, karena memandang putusan hakim sering tanpa pertimbangan lebih matang atau tidak sepatutnya. Menurut praktisi hukum ini, kekecewaan masyarakat tentu banyak faktor, selain tidak puas dengan putusan juga pengaruh keogah-ogahan sebagian oknum hakim.
Justru itu, diberlakukan kenaikan tunjangan hakim sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2008 tertanggal 10 Maret 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja dan Pegawai Negeri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
"Kita berharap kenaikan tunjangan hakim berdampak kepada kualitas putusan perkara dan betul-betul tidak terpengaruh soal materi lagi," katanya dan menambahkan, hendaknya putusan hakim memang benar-benar adil dan penuh pertimbangan hukum yang tepat.
Sebab, 50 persen dalam memutuskan suatu perkara adalah pendapat hakim, bisa saja dipengaruhi pikiran lainnya, diluar ketentuan hukum. "Memang ukuran kualitas putusan hakim bukan materi, tetapi mental. Namun faktor kesejahteraan bisa saja mempengaruhi dalam menetapkan putusan," katanya.
Dengan kenaikan tunjangan tersebut, hakim juga harus meningkatkan kualitas ilmunya, sehingga belajar tidak saja saat perkara sudah ada. Sebab, dewasa ini tindak kejahatan pidana kian beragam, misalnya kejahatan dunia maya (cyber crime), tentu perangkat hukum harus diketahui lebih dalam oleh hakim.
Dia juga berpendapat, seharusnya tidak saja tunjangan yang naik, tetapi biaya pendidikan hakim perlu juga ditingkatkan pemerintah. Pentingnya alokasi biaya pendidikan hakim lebih besar, supaya selalu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.
Menurut Boy, kenaikan gaji atau tunjangan semestinya tidak saja terhadap hakim, tetapi juga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga penegakkan hukum di Indonesia ke depan akan lebih baik. antara/mim
(Sumber Republika online: Selasa, 08 April 2008 16:08:00)

Ketua MA Sudan: Gaji Hakim Agung Indonesia Cukup US $ 2 ribu

Kamis, 17/11/2011 17:36 WIB

Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Sudan, Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman menyatakan kesejahteraan hakim di Sudan memang tinggi. Kendati demikian, terkait keluhan hakim agung MA RI yang gajinya Rp 30 juta perbulan dinilai sudah sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia.

"Ini kami memahami mungkin karena persoalan ekonomi di negara ini. Kami rasa US$ 2 ribu (per bulan) pun cukup untuk hidup di Indonesia," kata Dien Muhammad Othman, yang disambut gelak tawa dari para hakim agung di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (17/11/2011).
Menurut Dien, kesejahteraan memang tidak menjamin menghilangkan persoalan suap sepenuhnya. Tetapi, pihaknya yakin kesejahteraan dapat mengurangi perilaku menyimpang para hakim.
"Dengan sistem kontrol yang kuat sekali. Andai kata ada suatu keputusan ada putusan hakim yang diadukan kami segera menindaklanjutinya. Hakim bekerja untuk negara," kata Dien.
Dien menjelaskan, sederet fasilitas yang dimiliki para hakim di Sudan. Gaji hakim ditentukan langsung oleh MA Sudan. Setiap enam bulan sekali mereka dibagikan pakaian dinas baru, buku, tiket perjalanan ke luar negeri, bahkan tunjangan wisata.
"Baik dia mau berlibur atau tidak kami akan berikan tunjangan itu ke mereka. Semua hakim Sudan diberikan juga tiket perjalan ke luar negeri, dengan aturan setiap hakim berhak berwisata ke luar negeri ke manapun mereka inginkan," jelas Dien. Para hakim dilayani 24 jam lebih oleh MA Sudan. Hakim diberikan kesempatan beasiswa untuk  menambah ilmunya. Beasiswa ini juga diberikan kepada setiap pejabat negara di Sudan.
"Kepada siapapun bagi orang yang bekerja untuk negara baik hakim ataupun tidak, diberikan kesempatan belajar," kata Dien.
(asp/ndr)

Usulan Kenaikan Gaji Pejabat belum Diajukan ke DPR

Oleh: Mosi Retnani Fajarwati

Ekonomi – Kamis, 31 Maret 2011 | 15:20 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) EE Mangindaan menunda penyesuaian tunjangan kinerja pejabat negara, termasuk Presiden.
Saat ini pihak KemenPAN-RB masih menyaring jenjang pejabat-pejabat mana yang akan disesuaikan tunjangannya, yang nantinya akan dikelompokkan dalam 19 jenjang.

"Jadi harus ditentukan berapa grade baru dihitung, bukan kenaikan gaji tapi penyesuaian tunjangan kinerja. Nanti di setiap instansi ada pejabat-pejabat mana atau golongan-golangan mana (yang mendapat tunjangan)," ujar Mangindaan di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/3).
Mangindaan menjelaskan, pengelompokkan tersebut adalah untuk pejabat dari wakil menteri ke bawah. Sementara untuk presiden dan menteri tidak masuk dalam kelompok tersebut karena merupakan pejabat negara.
"Presiden gak masuk grade itu. Presiden, Menteri, Gubernur, itu kan pejabat publik, bukan pegawai. Kalau yang pegawai yang ikut reformasi birokrasi itu seperti Wakil Menteri dan yang di bawahnya, jadi beda," jelasnya.
Ketika dikonfirmasi berapa besar penyesuaian bagi pejabat negara tersebut, ia tidak mengetahui jumlah besaran yang diajukan. Pasalnya, menurut Mangindaan, hal tersebut merupakan ranah Menteri Keuangan. "Kalau rupiahnya di Kementerian Keuangan," tegasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tunjangan pejabat negara belum diputuskan antara pemerintah dan DPR RI. "Ya harus disetujui DPR dulu donk, kalau DPR belum selesai ya belum, konsepnya ada tapi belum dibicarakan," ujarnya.
Ia menilai, selaku pejabat negara lebih baik mengutamakan kenaikan penghasilan rakyatnya ketimbang penghasilannya. "Ya duluan rakyatnya dulu lha," ungkapnya ketika disinggung mengapa hingga kini belum dikucurkan, kendati telah dianggarkan dalam APBN selama 3 tahun berturut-turut. [hid]

Hakim Agung RI Penasaran Gaji Besar Hakim Agung Sudan

Tribunnews.com – Kamis, 17 November 2011 16:11 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hakim agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tampak penasaran dengan gaji yang diterima oleh seorang Hakim Agung Mahkamah Agung Sudan. Hal itu terlihat saat audiensi di antara MA RI dengan Mahkamah Agung Sudan, yang berlangsung pada hari ini, Kamis (17/11/2011).

"Kami ingin bertanya mengenai kesejahteraan hakim yang tadi dijelaskan katanya gajinya itu paling tinggi di antara pejabat yang lain," kata hakim agung Achmad Sukardja.

Achmad mengajukan pertanyaan tersebut setelah Ketua MA Sudan, Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman serta Wakil Ketua MA Sudan Abdurrahman Muhammed, memaparkan kondisi peradilan Sudan berikut kesejahteraan hakim, bahwa gaji seorang Hakim Agung paling tinggi di antara pejabat negara lainnya.

Sejurus dengan Achmad, Hakim Agung, Muhammad Saleh ikut mencurahkan isi hatinya. Menurutnya gaji seorang Hakim Agung di MA RI, hanya Rp 14 juta dengan remunerasi senilai 70 persen dengan tunjangan lain-lain sebesar Rp 15 juta. Sehingga total adalah kurang lebih Rp 30 juta setiap bulan gaji hakim agung dengan indeks kebutuhan Rp 1 juta per hari.

"Kami sudah meminta peningkatan remunerasi sebesar Rp 100 persen tapi sekarang belum. Konon kabarnya karena tingkah laku hakim secara keseluruhan," katanya.

Penulis: Samuel Febrianto  |  Editor: Ade Mayasanto

Ilmu dan Harta

Oleh : Yusrizal KW

Wartawan Padang Ekspres

Padang Ekspres • Minggu, 13/11/2011 11:33 WIB • 206 klik

Carilah dalam hidup ini ilmu dan harta, niscaya kau akan memimpin manusia. Karena manusia ada yang pakar dan ada yang awam. Para pakar akan menghormatimu dengan ilmu, dan manusia awam akan menghormatimu dengan harta.
Kalimat di atas, saya kutip dari buku Mahfuzhat, bunga rampai peribahasa Arab, yang di dalamnya di sebut juga sebagai bait hikmah dan nasehat ulama. Kalimat itu menawarkan makna yang dalam kepada kita, umat yang dilebihkan akal dibandingkan hewan oleh Allah SWT. Dalam kalimat tersebut, kita seakan dibisikkan dua hal untuk kebaikan: ilmu dan harta, sebagai modal kuat, setidaknya begitu, untuk memimpin manusia. Demi memanusiakan manusia.

Saat ini, banyak kita temui, manusia hidup untuk berharta. Kita tentu bisa terinspirasi, apalagi setelah memahami dan memaknai kalimat di atas, jika kemudian dalam mencari harta itu diiringi mencari ilmu. Namun kenyataannya, ketika sebagian besar orang berpikir menjadi kaya adalah bahagia, maka yang dicari adalah harta. Akibatnya, saat ini, kita banyak menemukan orang kaya tak mulia, yang hidup konsumtif, kurang berbagi,  dan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk menjadi berharta.

Mestinya (memang harus begitu ya), berilmu dan berharta, semacam saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, dapat saling menguatkan dan memuliakan satu sama lain. Sebab, ketika seseorang berilmu, ia akan mendapatkan harta (kekayaan) dengan niat dan cara yang baik, karena begitu ajaran agama menganjurkan, agar hidup bisa damai dunia akhirat.

Namun, ketika hari ini kenyataannya orang punya “alat ukur” kalau kemuliaan itu dilihat dari seberapa kaya dia, maka, ukurannya bukan berilmu atau memiliki pengetahuan yang akan menerangi jalan hidupnya. Ketika bangsa kita kesulitan melawan dan melumpuhkan koruptor, ketika itu sesungguhnya kita menyadari, harta (uang) mampu menguasai manusia tertentu. Manusia tertentu dalam hal ini, bisa saja para penegak hukum atau pemegang kekuasaan serta segerombolan besar orang-orang yang menjadikan uang rakyat untuk harta pribadi dan kelompoknya. Kategori ini, bukanlah untuk memimpin manusia, tapi menguasai.

Saya terpikat pada kalimat “niscaya kamu akan memimpin manusia”. Kata memimpin, tentulah sangat dahsyat, karena ia lebih kepada mengarahkan atau membawa kepada yang lebih baik. Bermartabat, untuk menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap hidup dirinya, keluarga, agama serta bangsa dan negaranya. Untuk itu, kata memimpin, lebih terasa memiliki kekuatan ketika ia digerakkan dengan ilmu, pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya harta atau uang, agar sesuatu sesuai porsi bisa diarahkan dan dibangun. Ilmu dan harta, pada dimensi masing-masing, bisa menggerakkan, menguatkan dan membentuk sebuah kenyataan baru yang baik.

Pada dasarnya, ketika kita disekolahkan, atau menyekolahkan anak, agar berilmu. Orang berilmulah yang bisa bermanfaat baik bagi sesamanya. Pemahaman demikian menjadi pondasi orangtua menyekolahkan anak. Para orangtua, pun bersusah payah mencarikan biaya, agar anaknya berilmu. Makanya, jika menasehati anak, ada nasehat yang sering dipakai, yaitu untuk mulia ketika dewasa, belajarlah di waktu kecil. Orang-orang mulia, memang langka, tapi dia ada, dan perlu lebih banyak lagi, agar orang berharta berkuasa, takut menjadi tiada.

Nasehat carilah harta, yang juga sebagai penguatan ilmu yang dimiliki jika hendak memimpin manusia, sama artinya, sebaiknya orang berilmu tidak boleh miskin. Artinya, ilmu yang dimiliki, bisa menyelamatkan dirinya dari kemiskinan. Atau dengan ilmu dan kecukupan finansial, orang berilmu bisa mengajak orang pada kebaikan.

Cuma, mirisnya banyak anak bangsa yang berilmu pengetahuan, justru tidak mendapatkan perlakuan layak dalam memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan bangsa. Rendahnya gaji peneliti, sebagai salah satu contoh, sudah bisa dipahami, seakan-akan penyelenggara Negara atau pemimpin bangsa ini, tidak ingin menyelamatkan Indonesia masa depan dengan orang berilmu. Hal ini, tentu menjadi biasa untuk Indonesia hari, karena yang dipikirkan oleh orang yang diamanahkan memimpin dan mengelola negeri ini, bagaimana bertahan dalam kekuasaan dan berlimpah harta bersamaan angka korupsi yang terus meningkat.

Memiliki ilmu, memiliki harta, kemuliaan yang patut dimiliki. Karena itu, seorang yang berilmu, diharapkan seorang yang hidupnya relatif berkecukupan secara ekonomi. Begitu juga seorang kaya atau berharta, diharapkan memiliki ilmu, senantiasa belajar dan memperkaya dirinya dengan pengetahuan berarti. Jika kita semua berpikir demikian, Insya Allah, Indonesia terselamatkan dari keterpurukkan, dari kehancuran sikap buruk yang meruntuhkan kekuatan nilai-nilai.

Kita hanya berdoa, semoga akan lahir banyak orang berilmu yang tak miskin, tapi memiliki harta yang didapat dengan cara baik. Karena dari situ, kita justru bisa berharap, orang baik dan jujur lagi berilmu, akan lahir dan memimpin bangsa ini ke arah lebih baik. Karena itu, berilmulah, lalu kaya. Atau kayalah, tapi harus menjadi manusia berilmu. (*)[ Red/Redaksi_ILS ]

Tunjanganku Naik Kinerjaku (Hapannya) Membaik

Andaikan kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta lewat kinerja para hakim, maka bila saja dua hal ini adalah mahluk hidup mungkin mereka secara berbarengan akan menyanyikan sepenggal lirik lagu “Sempurna” dari grup band Andra and The Backbone, sebagai berikut: “kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku lengkapi diriku oh hakimku (dalam syair sebenarnya sayangku) kau begitu sempurna” Sebuah dokumen penting tergeletak di Sebuah dokumen penting tergeletak di meja kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dokumen itu terdiri dari beberapa lembar kertas berwarna putih. Isi dokumen itu sangat berharga dan merupakan “angin segar” bagi kesejahteraan para hakim. Seperti berada di padang ilalang tanpa ada satu pun pohon peneduh, matahari membelalakkan sinarnya sangat terang dan terik tanpa ampun seolah-olah dialah satu-satunya mahluk hidup yang diciptakan Tuhan. Panas menyengat
menjalar ke seluruh tubuh menggoyahkan kekuatan jasmaniah, layu pun menyeruak, lemas, tak berdaya. Sang Matahari tertawa terbahak-bahak mengetahui kekuatan dirinya yang membuat mahluk hidup lainnya lemah dan berharap datangnya mendung dan turunnya air dari langit untuk membuat layu menjadi kuncup. Dan, kemudian datanglah mendung, sinar Sang Matahari tak berdaya dibuatnya. Tertutup sampai-sampai tak terlihat bayangannya. Setelah mendung turunlah hujan dan layu pun menjadi kuncup. Segar, tak terungkap kata-kataan
tak terdefi nisikan istilahnya. Hanya mampu dirasakan  dan dinikmati, seringkali bahkan lupa disyukuri. Ini adalah kiasan untuk menggambarkan frase “angin segar” di atas. Satu per satu halaman dari dokumen tersebut dibuka sampai pada halaman di mana terketik rapi nama Presiden secara lengkap dan juga tanggal hari itu, 10 Maret 2008.
Presiden mencengkram pulpennya erat-erat dan tangannya kemudian bergerak secara teratur, perlahan-lahan menggoreskan tinta pulpen yang dipegangnya pada dokumen “angin segar kesejahteraan hakim dan pegawai pengadilan” itu.
Gerakan tangan Presiden pun berhenti, tinta dari pulpen yang dipegangnya telah digoreskan pada selembar kertas putih dan menjadi sebuah tanda tangan. Sah dan resmi, dokumen “angin segar kesejahteraan para hakim dan pegawai pengadilan” itu pun telah disetujui oleh kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara Republik ini. Apa yang baru saja ditandatangani oleh Presiden adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
Walaupun sudah ditandatangani tanggal 10 Maret 2008, Perpres ini baru mendapat perhatian publik pada awal April tahun yang sama karena berita media massa tentang telah terbitnya Perpres tersebut memang baru ada di awal April. Perpres Nomor 19 Tahun 2008 ini menjadikan tunjangan yang diterima oleh para hakim naik, berkali-kali lipat dalam jumlah yang fantastis, 300 %. Suatu kenaikan besar dalam jumlah fantastis di nusantara biasanya hanya sering terjadi pada tingkat infl asi, namun, kali ini ceritanya berbeda hakimlah yang mendapat keistimewaan itu, kenaikan pendapatan. Data yang didapat Buletin Komisi Yudisial tentang besaran nilai tunjangan tersebut dari harian nasional, Republika tanggal 5 April 2008, memperlihatkan jumlah
materiil yang cukup signifi kan dalam hal pendapatan yang dapat diterima oleh seorang hakim nantinya. Nilai terendah dari tunjangan hakim adalah Rp.4.200.000,-.
Jumlah tersebut diperuntukkan kepada hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kelas II. Sementara, jumlah tertinggi tunjangan hakim berdasarkan Perpres Nomor 19 tahun 2008 adalah Rp31.100.000,-. Nilai seharga 2 buah sepeda motor diperuntukkan bagi tampuk pimpinan hakim di Indonesia yaitu Ketua Mahkamah Agung. Sekedar perbandingan, Komisi Yudisial atau KY juga pernah memiliki perhitungan tersendiri mengenai besarnya pendapatan yang sewajarnya diterima oleh para hakim.
Dalam surat resmi KY kepada Presiden RI nomor 189/P.KY/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 disebutkan penghasilan yang sewajarnya diterima oleh hakim Golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp8.796.000,-. Rinciannya Rp1.796.000,- adalah gaji pokok (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007) dan Rp7.000.000,- sisanya adalah tunjangan profesi.
KY juga berpandangan bahwa jumlah penghasilan terbesar bagi hakim memang tetap berada di pundak hakim agung. Perhitungan KY, penghasilan yang seharusnya secara total diterima oleh hakim agung adalah Rp30.000.000,-. Jumlah ini merupakan jumlah minimal pendapatan yang didapat oleh seorang hakim agung.
Lantas apakah KY merasa berhasil memperjuangkan
nasib para hakim dengan keluarnya Perpres Nomor 19 Tahun 2008 ini? “Tidak ada indikasi soal itu, yang jelas 2 kali KY mengirimkan surat dan disampaikan langsung kepada Presiden, terakhir kami sampaikan tanggal 28 Maret 2007 dan Presiden waktu itu bilang akan disatukan dengan usulan kebijakan tentang renumerasi,” ujar Busyro Muqoddas, Ketua KY, diplomatis.
KY sendiri menganggap positif dikeluarkannya kebij akan ini. Meski, diakui oleh Busyro, tidak serta merta akan menghilangkan praktek mafia peradilan. KY memang senafas dengan kebij akan kenaikan pendapatan para hakim karena, menurut KY, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim tidak melulu dilakukan lewat kegiatan pengawasan hakim namun, peningkatan kesejahteraan juga perlu dilakukan. Ditambah, dalam berbagai kesempatan pertemuan antara para hakim dan jajaran KY, muncul satu jeritan yang sama dari bibir para hakim yaitu kesejahteraan yang masih kurang. KY
pun tiba pada satu kesimpulan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan di lingkungan para hakim adalah faktor rendahnya tingkat kesejahteraan mereka yang disebabkan rendahnya gaji dan tunjangan jabatan yang mereka terima. Tidak hanya berdasarkan aspirasi semata, KY juga mendasarkan usulan kenaikan penghasilan para hakim lewat suatu kajian. Salah satu objek kajian itu dilakukan di Propinsi Maluku. Kesimpulannya, KY berpendapat tingkat gaji dan tunjangan yang diterima para hakim di semua tingkatan
dan badan peradilan di sana tidak sebanding dengan tugas dan jabatan yang mereka emban. Terlebih, berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa hakim pada semua badan peradilan adalah “Pejabat Negara”.
Sekarang tuntutan akan kesejahteraan telah diakomodasi konsekuensinya ada beragam harapan dan keinginan yang muncul kepada para hakim. Peningkatan penghasilan tidak berdiri sendiri sebagai suatu komponen tetapi terikat akan tuntutan dan tanggung jawab lebih yang mesti dilakukan. Tuntutan itu adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan hakim agar sebagai “Wakil Tuhan” dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebaliknya malah memberikan ketidakteraturan dan kesemrawutan dalam

Sumber: Repubika, 5 April 2008 yang dikutip dari ICW
Sumber: Surat Ketua KY Nomor 189/P.KY/III/2007
Tabel 1 Besaran Tunjangan Hakim berdasarkan Perpres
Nomor 19 Tahun 2008
Tabel 2 Usulan Pendapatan Hakim versi KY
Jabatan Besaran Tunjangan
(Dalam Rupiah)
Ketua MA
Wakil Ketua MA
Ketua Muda MA
Hakim Agung
Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ketua Pengadilan Tinggi TUN
Ketua Pengadilan Militer
Ketua Pengadilan Tinggi Militer
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Ketua Pengadilan Militer Kelas A
Ketua Pengadilan Negeri Kelas B
Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
Ketua Pengadilan Militer Tipe B
Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
Ketua Pengadilan Agama Kelas II
Hakim Pengadilan Negeri Kelas II
Pengadilan Agama Kelas II
Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB
Pengadilan Agama Kelas IB
Hakim Pengadilan Militer Tipe B
31.100.000
25.800.000
24.230.000
22.800.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
7.400.000
7.400.000
7.400.000
7.400.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
5.100.000
5.100.000
4.200.000
4.200.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
Jabatan Besaran Pendapatan (dalam Rupiah)
Hakim Golongan III/a
masa kerja 0 tahun
(Hakim Pratama)
Gaji Pokok Hakim : 1.796.000
Tunjangan: 7.000.000 dengan rincian:
Akomodasi/Sewa Rumah: 1.500.000
Telepon, Listrik, Air : 1.000.000
Transportasi (20 hari x Rp75.000):
1.500.000
Konsumsi (30 hari x Rp50.000): 1.500.000
Kesehatan : 500.000
Buku : 500.000
Penampilan: 500.000
Hakim Golongan III/a
masa kerja 0 tahun (Hakim
Pratama) di wilayah
Indonesia Timur
Jumlahnya sama seperti di atas ditambah
tunjangan kemahalan sesuai kondisi yang
berlaku
Hakim di atas Golongan
III/a (tanpa jabatan
struktural)
Setiap kenaikan 1 tingkat diberi kenaikan
tunjangan sebesar Rp1.000.000. (Sehingga
total penghasilan hakim dengan Golongan
IV/e dengan masa kerja 32 tahun adalah
Rp19.525.400,-)
Hakim di atas Golongan
III/a (dengan jabatan
struktural)
Setiap kenaikan 1 tingkat diberikan kenaikan
tunjangan jabatan sebesar Rp1.000.000 +
tunjangan jabatan struktural
Hakim Pengadilan
Banding
Gaji Hakim + Tunjangan Hakim + Tunjangan
Hakim Pengadilan Tinggi sebesar
Rp5.000.000
Hakim Agung Gaji Hakim + Tunjangan Pejabat Negara
+ Tunjangan Hakim (Sehingga total
penghasilan minimal hakim agung adalah
Rp30.000.000,-)
perekonomian saat ini. Jimly menilai selama ini pendapatan para hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya pada umumnya masih rendah (Suara Karya, 4 April 2008).
Ketua DPR, Agung Laksono juga ikut rembuk suara
soal kebij akan ini. Agung dengan tegas menyatakan para hakim sudah seharusnya bisa bekerja optimal setelah kesejahterannya dinaikkan, dan bila masih ada yang nekat menerima suap maka harus dipecat detik itu juga, dij erat dengan UU Anti Korupsi dan dibawa ke pengadilan (Pelita, 4 April 2008) Andi Samsan Nganro, mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang sekarang menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan menyatakan senang dengan kebij akan ini. Dengan kebij akan ini teman-teman hakim akan lebih tenang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilihat dari kondisi perekonomian sekarang.
Namun, ia juga berusaha menyadarkan rekan-rekannya bahwa kebij akan ini berimplikasi pada tantangan dan tanggung jawab lebih besar bagi para hakim untuk memperbaiki kinerjanya. Bagi Andi, kenaikan penghasilan ini diharapkan dapat memperkokoh iman teman-temannya, sesama hakim, terhadap segala macam godaan (Suara Karya, 4 April 2008).
Kabar terakhir menyebutkan bahwa tunjangan khusus kinerja hakim ini tidak akan dicairkan dalam waktu dekat. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Harifi n A Tumpa, pencairan tunjangan khusus hakim akan diberikan berbarengan dengan pencairan tunjangan bagi pegawai dan staf di lingkungan lembaga kehakiman (Republika, 7 April 2008)
Harifi n juga berjanji bahwa Mahkamah Agung akan membuat standar kinerja para hakim sehingga hakim yang kinerjanya buruk bisa tidak menerima tunjangan tersebut(Republika, 5 April 2008). Polemik boleh saja berkembang tetapi yang jelas Presiden telah memberikan “restunya” untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Kenaikan kesejahteraan merupakan amanah yang perlu diemban dengan tuntutan dan tanggung jawab lebih karena bersamaan dengan kenaikan penghasilan ada implikasi-implikasi lain yang mengikutinya di antaranya harapan-harapan akan terciptanya kepastian hukum dan keadilan di samping terciptanya lebih banyak sosok-sosok hakim yang jujur, profesional, berkualitas, dan berintegritas.
Andaikan kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta
lewat kinerja para hakim, maka bila saja dua hal ini adalah mahluk hidup mungkin mereka secara berbarengan akan menyanyikan sepenggal lirik lagu “Sempurna” dari grup band Andra and The Backbone, sebagai berikut: kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku lengkapi diriku oh hakimku (dalam syair sebenarnya sayangku) kau begitu sempurna.(DF) tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Hakim itu dituntut untuk mampu membuat putusan secara profesional. Putusan itu antara lain harus didasarkan kepada kuatnya penguasaan hakim terhadap kasus yang diperiksanya dan juga penguasaan hakim terhadap wacana-wacana yang berkaitan dengan kasus yang ditanganinya. Wacana-wacana itu misalnya penguasaan terhadap teori-teori hukum, juga yurisprudensi. Teori-teori hukum ini kan berkembang. Dari sudut ini maka kenaikan tunjangan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatan kapasitas pengetahuan para hakim. Maka itu dalam usulan kenaikan penghasilan hakim versi KY ada perincian biaya pembelian buku tiap bulannya,” kata Busyro. Oleh sebab itu, lanjut Busyro, menarik dikaji apakah dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2008 ada perincian spesifik jumlah tunjangan yang diterima tersebut.
“Apakah jumlah yang diterima itu bulat atau ada perinciannya untuk apa saja tunjangan tersebut diberikan. Bila ada peruntukkannya maka perlu diawasi penggunaannya, misalnya ada pos untuk pembelian buku perlu dicek apakah benar digunakan untuk membeli buku,” lanjut pria asal Yogyakarta yang juga sering disebut dengan singkatan BM ini.
Lalu soal signifi kansi perubahan mentalitas para hakim
disebabkan kenaikan tunjangan pendapatannya, Busyro menjawab tegas bahwa hal tersebut tidak akan berbanding lurus. “Karena tunjangan naik 300 persen lalu terjadi rekonstruksi dan reformasi mental, belum tentu,” katanya. Untuk menjawab ketidakmenentuan ini, Busyro menyarankan, untuk terus menerus dilakukan perbaikan internal di jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Polemik memang bermunculan soal tunjangan khusus kinerja hakim ini. Suara pesimis-kritis maupun suara optimis-positif menghiasi halaman-halaman surat-surat kabar lokal maupun nasional.
Kalangan LSM mengkritisi kebij akan ini. Teten Masduki, Koordinator ICW bilang kenaikan tunjangan tidak akan menurunkan tingkat korupsi, jika tidak disertai perbaikan sanksi, merit system, dan penilaian kinerja. Menurutnya rangsangan suap dari luar pendapatan para hakim nilainya besar sekali (Jurnal Nasional, 4 April 2008). Sementara, Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menganggap kebij akan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Yuna mendasarkan anggapannya pada terus turunnya alokasi anggaran untuk penderita gizi buruk. Selain itu, menurut Yuna, seharusnya tunjangan diberikan setelah target kinerja dicapai karena Yuna berpandangan tidak ada ukuran jelas soal kinerja hakim (Koran Tempo, 3 April 2008).
Sementara nada positif datang dari Ketua Mahkamah Kontitusi, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kenaikan tunjangan hakim sudah tepat dan sesuai dengan situasi.

1 Response to “HAKIM YANG BERILMU DAN BERHARTA, APAKAH MUNGKIN (?) DI NEGARA INI”


  1. 1 manfaat Buah Segar Juni 2, 2014 pukul 10:51 am

    I will immediately snatch your rss as I can not in finding your
    e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
    Do you’ve any? Please permit me realize so that I could
    subscribe. Thanks.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated