REALITAS KETIDAKADILAN BAGI HAKIM

Apakah asas praduga tidak bersalah atau tidak buruk sangka terhadap hakim itu benar adanya pada kenyataan kehidupan praktek hukum di Indonesia?

Perhatian kepada media massa sebagai salah satu pilar penunjang demokrasi bagi negara yang berdaulat dapat sebagai penunjuk kehidupan masyarakat bagi tiap-tiap anggota masyarakat yang haus akan informasi di sekitarnya.

Sehingga hak atas informasi merupakan hak asasi manusia pada era modern sekarang ini. Walapun demikian, tidak semua hak atas informasi tersebut tidak dibatasi oleh etika, kaidah, norma, atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan demokrasi tiap-tiap warga negaranya.

Tulisan ini sengaja untuk merekam jejak keberitaan sekitar dunia hakim yang memberikan keadilan bagi masyarakat dari sudut pandang apakah juga hakim itu telah diberikan keadilan oleh masyarakat dalam ruang lingkup kesosialan  dan negara dalam ruang lingkup kenegaraan.

Prinsip jurnalis yang utama adalah melaporkan kenyataan di sekitar kehidupan manusia yang layak untuk diangkat sebagai berita.

Tetapi ada kalanya, pemberitaan yang tidak seimbang mengakibatkan opini publik menjadi sesat terhadap kenyataan/realitas yang sebenarnya.

Tulisan ini sengaja memuat perjalanan pemberitaan yang telah melekat pada dunia hakim  sebagaimana di bawah ini yang menjadi realitas ke-tidakadil(?)-an bagi si hakim sendiri.

1. Perjuangkan Hak Hakim lewat Tulisan

KETIKA banyak hakim memilih berdemonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Achmad Fauzi lebih memilih menyuarakan pendapat dan aspirasi melalui tulisan.

2. Hakim dalam UU disebut sebagai pejabat negara. Namun fasilitas dan penggajiannya tidak mencerminkan pejabat negara.

Ketika PNS setiap tahun naik gaji, hakim tidak demikian. Banyak hakim di daerah yang harus mengontrak rumah petak, lantaran tidak memiliki rumah dinas. Ke kantor naik becak, angkot atau jalan kaki karena tidak ada kendaraan dinas. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka sangat rentan menerima suap jika tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi.
Mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki pernah menyampaikan bahwa reformasi aparatur peradilan bisa dilakukan, salah satunya dengan pemuliaan hakim. Yaitu, jadikan hakim sebagai the honourable, yang dimuliakan dengan memberi gaji, upah, tunjangan dan fasilitas terbaik bagi hakim.

3. 1.600 Hakim Nakal Diadukan ke KY

Selama Januari-November 2011, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menerima sekitar 1.600 laporan dari masyarakat mengenai adanya hakim "nakal". Kasus tersebut terjadi diduga akibat mental hakim yang tidak baik dan kesejahteraan hakim yang masih kurang.
"Gaji hakim di Indonesia saat ini memang masih rendah. Guna meningkatkan profesionalisme hakim, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali oleh negara mengenai kesejahteraan tersebut," ungkap Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial RI, H. Abbas Said, S.H., M.H. saat ditemui seusai menghadiri kegiatan Sosialisasi Penjaringan Calon Hakim Agung 2011 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Jln. Lengkong, Bandung, Senin (12/12).

Belum dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan dari 1.600 hakim, predikat NAKAL sudah tersandang, padahal bila masih terlapor seharusnya predikatnya adalah TERLAPOR, bukan artian baru dilaporkan sudah menjadi predikat NAKAL.

4. Hakim "curhat" remunerasi pada Komisi Yudiial

Ali sempat membandingkan dengan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi lain yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah empat kali mengalami perbaikan pendapat.
Hakim karier itu pun mengajak anggota Komisi Yudisial untuk melihat langsung kondisi di rumah para hakim karier di daerah itu.
"Ini bagaimana Komisi Yudisial menyikapinya, bila perlu saya ajak ke rumah-rumah hakim, karena memang kondisinya seperti itu," ujarnya.

5. Hakim: Pejabat Negara yang Dimiskinkan

Dia berangkat ke kantornya, dari rumah yang juga mewah setelah sebelumnya sarapan roti bersama istri dan anak-anaknya, kemudian memastikan bahwa anak-anaknya diantarkan ke sekolah dengan selamat oleh supir pribadinya dengan memakai mobilnya yang lain.
Akan tetapi akan sangat keliru dan ibarat jauh panggang dari api, bila "Pejabat" yang dimaksud adalah Hakim, terutama ditujukan pada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

6. PKS Prihatin Gaji Hakim Kecil

Kondisi hakim di berbagai daerah cukup memperihatinkan. Selain gaji kecil, tempat tinggal yang tak memadai, bangunan pengadilan pun tidak layak.

“Kondisi itu memang riil dan anggaran itu dibutuhkan apalagi di daerah-daerah jauh, misalnya di daerah kepulauan,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, di gedung DPR, Jakarta (Senin, 13/6).

7. MA: Gaji Kecil, Jangan Jadi Hakim

"Karena dia (hakim) telah menerima dan memilih profesi hakim sebagai pilihan hidupnya. Apapun kejadian terhadap pilihan hidupnya, itulah yang harus mereka terima. Kalau gajinya kecil jangan jadi hakim," tegas Harifin usai membacakan surat penonaktifkan hakim Syarifudin di Gedung MA, Senin 6 Juni 2011.

8. Mahkamah Agung meminta gaji hakim dinaikkan.

Kalau menurut ukuran saya, gaji hakim sekarang sangat kecil, kata Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat lalu.Menurut Bagir, kenaikan gaji hakim itu dibutuhkan agar para hakim dapat membiayai kebutuhan keluarganya, seperti biaya sekolah anak dan cicilan rumah. Namun, Bagir menyerahkan masalah ini kepada pemerintah sebagai penyusun anggaran negara.

SUMBER REFERENSI:

Perjuangkan Hak Hakim lewat Tulisan

23 Apr 2011

KETIKA banyak hakim memilih berdemonstrasi untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Achmad Fauzi lebih memilih menyuarakan pendapat dan aspirasi melalui tulisan.

"Saya lebih suka menuangkan pikiran, pendapat, dan aspirasi saya lewat tulisan di berbagai media nasional," tandas Achmad saat dihubungi Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Salah satu tulisan Achmad yang pernah dimuat ialah Menjadi Hakim Digdaya. Dalam tulisannya itu, Achmad menge-mukakan persoalan utama praktik jual beli hukum di pengadilan lebih dipengaruhi oleh dua faktor yang saling berkelindan, yakni moral dan finansial.

Belum terpenuhinya aspek kesejahteraan inilah yang kemudian membuat hakim-hakim di daerah aiasih ada yang rumahnya mengontrak, harus naik kendaraan umum, dan bahkan sampai berjalan kaki ke kantor pengadilan.

"Tulisan saya diapresiasi oleh banyak kalangan, tapi sayangnya karena tulisan saya itu pula saya dianggap mem-provokasi dan mendukung aksi demonstrasi hakim menuntut kesejahteraan," keluh Achmad.

Akibat tulisannya tersebut, Achmad pun mendapat teguran dari pimpinannya.

"Saya dapurnya dua, istri saya di Balikpapan dan saya di sini (Kalsel). Bagaimana sayabisa hidup untuk mencukupi kebutuhan? Yang pasti saya tidak melakukan hal seperti menyuap. Saya menyambung hidup melalui tulisan," cetus Achmad.

Sementara itu, pencetus penggugat kesejahteraan hakim dalam jejaring Facebook, Andy Nurvita, mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa di Jakarta, Kamis (21/4). Andy datang memenuhi panggilan MA terkait tindakannyamenggagas grup di Facebook dengan nama Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI. Bersamanya ikut pula Teguh Satya Bhakti. Teguh merupakan hakim PTUN Semarang yang mengajukan judicial review UU MA terkait independensi anggaran.

Ketua Muda Bidang Pengawasan Hatta Ali membantah proses pemanggilan itu sebagai pemeriksaan.

"Wawancara sekalian berdialog dengan yang bersangkutan," ujar Hatta, yang juga berperan sebagai juru bicara MA, dalam jumpa pers di Gedung MA, Kamis lalu. Mereka berdua dimintai keterangan selama kurang lebih 4,5 jam sejak pukul 12.00 WIB.

Pemanggilan itu, ujar Hatta, dilakukan untuk mengetahui motivasi yang mendorong Andy sehingga menyampaikan hal-hal terkait kesejahteraan hakim dalam Facebook.

Menurut Hatta, Andy memperjuangkan agar tunjangan remunerasi hakim naik dari 70% menjadi 100% dari gaji. Dia pun menegaskan MA belum bisa memberi sanksi kepada Andy. Dalam jumpa pers itu, MA tidak menghadirkan Andy ataupun Teguh. (*/P-5)

(http://bataviase.co.id/node/649117, 13 Desember 2011, 16:39:10)

Hakim, Suap, dan Kesejahteraan
Oleh Achmad Fauzi

Kamis, 1 Desember 2011

Sorotan publik terhadap hakim akhir-akhir ini sangat tajam. Produk putusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan disinyalir memiliki kandungan kecurangan dan unsur kejahatan hukum di dalamnya. Di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), misalnya, vonis bebas dianggap petaka yang harus segera ditelusuri, baik dari segi materi putusan maupun kemungkinan keterlibatan oknum hakim dalam praktik jual beli hukum.

Penulis sesungguhnya tidak setuju jika putusan pengadilan direcoki oleh otoritas non-yudisial karena bisa menjadi petaka bagi kemerdekaan hakim dalam mengadili suatu perkara. Sementara entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar mensyaratkan adanya imunitas yudisial dan independensi hakim. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada undang-undang yang memberikan saluran tersendiri sehingga ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan ditempuh melalui upaya hukum yang lebih tinggi.
Kendati demikian masyarakat tetap memiliki ruang yang luas untuk memantau kinerja peradilan. Iklim keterbukaan peradilan yang selama ini dibangun serta rencana pendirian jejaring Komisi Yudisial (KY) di daerah sebagaimana termaktub dalam UU Komisi Yudisial yang baru, sangat membantu masyarakat dalam memantau dan melaporkan oknum hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan mengurangi timbangan keadilan. Ini kemajuan menggembirakan.
Lihat saja, data hukuman disiplin berikut ini. Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung merilis setidaknya ada 110 hakim yang dikenai sanksi. Perinciannya, sebanyak 33 hakim dihukum berat, 13 hakim dihukum sedang, dan 64 hakim dihukum ringan. Sedangkan hukuman disiplin periode Januari-September 2011 yang dijatuhkan kepada hakim berjumlah 35 orang Pelanggaran kode etik yang dikategorikan berat, salah satunya adalah praktik jual beli hukum.
Banyak pakar berasumsi bahwa praktik jual beli hukum tumbuh subur karena kran informasi di pengadilan tersumbat, sehingga menghambat hak publik untuk mengontrol secara langsung etos kerja aparat peradilan. Namun, asumsi itu tidak sepenuhnya benar.
Mahkamah Agung melalui KMA 1-144/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, telah membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari publikasi putusan, transparansi anggaran dan biaya perkara, pos bantuan hukum, standar operasional prosedur beracara, hingga prosedur pengaduan bagi yang tidak puas atas pelayanan peradilan.
Bahkan hasil penelitian Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap layanan pengadilan di Indonesia, beberapa waktu lalu, menunjukkan persepsi positif. Sebanyak 70% masyarakat Indonesia menyatakan puas jika berurusan dengan birokrasi di pengadilan. Meski ada beberapa aparat peradilan yang tersangkut kasus suap dan pelanggaran kode etik lainnya, namun masyarakat menilai mekanisme kerja yang dibangun MA telah memenuhi syarat terwujudnya good sustainable development governance.

Sebab Utama

Penulis melihat bahwa persoalan utama praktik jual beli hukum di pengadilan lebih dipengaruhi oleh dua faktor, yakni moral dan finansial. Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh Mahfud MD dalam seminar "Suap dan Pemerasan dalam Perspektif Moral dan Penegakan Hukum" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), baru-baru ini mengatakan bahwa aturan moral di masyarakat lebih efektif dalam mencegah terjadinya suap dan pemerasan.
Suap bagi hakim merupakan godaan berat dalam proses supremasi hukum dan keadilan. Kendati hakim kuat menahan godaan suap, tak jarang anak dan keluarganya menjadi sasaran suap. Para penyuap kadangkala paham membaca situasi, ia datang tatkala hakim atau keluarganya sedang membutuhkan sokongan finansial.
Oleh karena itu, untuk membendung godaan suap, hakim harus membentengi diri dengan kesadaran moral dan keimanan yang kokoh. Kesadaran itu tentunya harus ditumbuhkan dan dibiasakan dari lingkungan keluarga yang notabene menjadi komunitas terkecil dalam masyarakat berbangsa.
Ada ajaran kebajikan yang mengatakan, jika ingin menjadi bangsa bermartabat, maka perbaikilah perilaku pemimpinnya. Jika ingin memperbaiki moral pemimpin, tatalah peradaban masyarakatnya. Jika ingin memperbaiki kualitas masyarakat, maka perbaikilah moral keluarganya. Jika moral keluarga sudah baik, maka baik pula tatanan masyarakatnya, kualitas pemimpinnya, dan martabat bangsanya.
Semangat untuk menegakkan kode etik/moral bagi hakim tanpa dibarengi dengan kebijakan pemerintah dengan memberikan gaji dan fasilitas yang cukup kepada hakim, seperti menegakkan benang yang basah. Perlu dipahami, bahwa hakim dalam UU disebut sebagai pejabat negara. Namun fasilitas dan penggajiannya tidak mencerminkan pejabat negara.
Ketika PNS setiap tahun naik gaji, hakim tidak demikian. Banyak hakim di daerah yang harus mengontrak rumah petak, lantaran tidak memiliki rumah dinas. Ke kantor naik becak, angkot atau jalan kaki karena tidak ada kendaraan dinas. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka sangat rentan menerima suap jika tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi.
Mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki pernah menyampaikan bahwa reformasi aparatur peradilan bisa dilakukan, salah satunya dengan pemuliaan hakim. Yaitu, jadikan hakim sebagai the honourable, yang dimuliakan dengan memberi gaji, upah, tunjangan dan fasilitas terbaik bagi hakim. ***

Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalsel, alumnus UII Yogyakarta.

(http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=292197, 13 Desember 2011, 16:36:47)

Selasa, 13 Desember 2011

1.600 Hakim Nakal Diadukan ke KY

LENGKONG,(GM)-
Selama Januari-November 2011, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menerima sekitar 1.600 laporan dari masyarakat mengenai adanya hakim "nakal". Kasus tersebut terjadi diduga akibat mental hakim yang tidak baik dan kesejahteraan hakim yang masih kurang.
"Gaji hakim di Indonesia saat ini memang masih rendah. Guna meningkatkan profesionalisme hakim, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali oleh negara mengenai kesejahteraan tersebut," ungkap Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial RI, H. Abbas Said, S.H., M.H. saat ditemui seusai menghadiri kegiatan Sosialisasi Penjaringan Calon Hakim Agung 2011 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Jln. Lengkong, Bandung, Senin (12/12).
Dikatakan Abbas, meski jumlah aduan dari masyarakat mencapai 1.600 laporan, namun hanya sekitar 8-10% saja yang diproses oleh KY. Mengenai jenis aduannya tersebut, Abbas tidak merinci secara jelas. Namun, proses pengaduan masih dalam konteks klarifikasi dari terlapor dan pelapor.
"Laporan dari masyarakat biasanya karena kalah saat di persidangan. Masyarakat curiga ada pelanggaran yang dilakukan para hakim yang mengakibatkan perkaranya kalah di persidangan," ucapnya.
Data dari Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial (KY) telah melakukan penindakan sedikitnya 4 hakim terlapor terkait sejumlah pelanggaran. Terdiri atas seorang hakim mendapat sanksi diberhentikan dengan tidak hormat (TDH) terkait permainan uang, diberhentikan dengan hormat terkait pelanggaran susila (1 orang), diskorsing dengan pencabutan izin sidang selama dua tahun (1 orang), dan mendapat teguran tertulis serta tidak menerima remunerasi selama tiga bulan (1 orang). Sementara daerah yang memiliki laporan terkait hakim nakal terbanyak adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Seleksi hakim agung
Sementara mengenai seleksi hakim agung, katanya, perlu dilakukan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Karenanya, sebelum seleksi perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mahkamah Agung (MA) telah mengajukan permohonan untuk mengisi hakim agung pada 10 November lalu dan pendaftaran peserta seleksi calon hakim agung berakhir pada 21 Desember. Semua orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan oleh MA, boleh mendaftar.
"Karena itu dibuat terbuka, agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Meski pendaftaran dibuat terbuka, nanti yang menentukan adalah DPR RI untuk uji kelayakan," tambahnya.
Mengenai sosialisasi dan seleksi hakim agung, Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dari Fakultas Hukum Unpas menambahkan, agar tidak sekedar seremonial dan rutinitas. Mengingat hanya karena sejumlah hakim agung memasuki masa pensiun. "Tetapi harus pula dijadikan sebagai upaya untuk mencari seseorang yang memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni sebagai hakim agung," katanya dalam seminar.
Tidak jauh berbeda juga dikatakan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unpas, Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. "Dengan memiliki kualitas yang berasal dari kompetensi dan integritas yang baik, maka mampu menciptakan hakim agung berkualitas akan membawa kecerahan terhadap kondisi hukum di Indonesia," tambahnya. (B.107) (
http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20111213090810&idkolom=beritautama, 13 Desember 2011, 16:29:49)

Hakim "curhat" remunerasi pada Komisi Yudisial

Senin, 12 Desember 2011 14:46 WIB

Mataram (ANTARA News) – Hakim karier yang mengabdi di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memanfaatkan momentum sosialisasi penjaringan calon hakim agung, untuk "curhat" tentang realisasi nilai remunerasi untuk hakim yang baru 70 persen.
"Remunerasi yang kami terima baru 70 persen, belum lagi dana cek kesehatan yang kurang diperhatikan," kata Ali Makki, hakim karier yang masih menjabat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram, saat berdialog dengan anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015 Dr Taufiqurrohman Syahuri SH MH, di Mataram, Senin.
Sosialisasi dan penjaringan Calon Hakim Agung (CHA) itu digelar di Gedung Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Senin, yang dilakukan Dr Taufiqurrohman Syahuri SH MH selaku anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015.
Peserta sosialisasi merupakan kalangan akademisi yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum, dan para hakim di wilayah NTB baik hakim Pengadilan Negeri (PN) maupun hakim Pengadilan Tinggi (PT) dan hakim Pengadilan Agama (PA).
Ali sempat membandingkan dengan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi lain yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah empat kali mengalami perbaikan pendapat.
Hakim karier itu pun mengajak anggota Komisi Yudisial untuk melihat langsung kondisi di rumah para hakim karier di daerah itu.
"Ini bagaimana Komisi Yudisial menyikapinya, bila perlu saya ajak ke rumah-rumah hakim, karena memang kondisinya seperti itu," ujarnya.
Selain "curhat", Ali juga menyoroti persyaratan menjadi hakim agung yakni usia minimal 45 tahun, namun tidak ada penegasan batas usia maksimal.
Menurut dia, tidak baik bagi sistem penegakan hukum jika hakim agung yang berasal dari hakim karier kemudian terpilih dan hanya bisa menjalankan tugas selama dua tahun kemudian pensiun, karena batasan usia hakim karier 65 tahun dan hakim agung 70 tahun.
Ali juga mengkhawatirkan terjadi pengukuhan hakim agung secara "instant" karena hakim agung dari kalangan non-karier tidak banyak pengalaman dalam menangani berkas perkara, sementara setiap tahun berkas perkara menumpuk.
"Penambahan hakim agung tentu untuk menyelesaikan berkas perkara yang menumpuk, maka yang menjadi hakim agung harus bisa menyelesaikan tumpukan perkara itu. Makanya harus yang berpengalaman," ujarnya.
Menanggapi keluhan remunerasi hakim karier itu, Taufiqurrohman membenarkan realiasi bertahap dana remunerasi untuk hakim karier yang belum 100 persen itu.
"Memang begitu, meski jaksa yang belakangan sudah 100 persen. Komisi Yudisial juga baru kemarin remunerasinya 100 persen," ujarnya.
Taufiqurrohman kemudian menyarankan Ali dan hakim karier lainnya untuk mengajukan "yudicial review" terhadap aturan agar pengertian pejabat negara itu termasuk hakim, dengan harapan MK akan memberi penafsiran pejabat negara itu termasuk hakim," ujarnya.
Program remunerasi itu merupakan bagian dari rancangan besar pemerintah dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi periode 2007-2025.
Pemerintah bahkan menyediakan anggaran 1,46 triliun rupiah pada 2007 dan sekitar 6 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk penataan struktur remunerasi tersebut.
Pada Juli 2008 pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya memberikan tunjangan kepada para hakim sebesar Rp4,5 juta sampai Rp31,1 juta.
Mengenai batasan usia maksimal calon hakim agung yang tidak ditetapkan, Taufiqurrohman mengatakan, meskipun tidak ada batasannya, namun Komisi Yudisial tidak akan meloloskan kandidat calon hakim agung yang usianya mendekati 70 tahun.
"Meskipun tidak dibatasi, kami juga tidak akan memilih calon hakim agung tinggal dua tahun pensiun. Minimal lima tahun sama seperti masa tugas anggota DPR yang lima tahun," ujarnya.
(A058/M025)

Editor: Desy Saputra

(http://www.antaranews.com/berita/288600/hakim-curhat-remunerasi-pada-komisi-yudisial, 13 Desember 2011, 16:22:09)

Rabu, 23/11/2011 08:49 WIB

Hakim: Pejabat Negara yang Dimiskinkan

Febby Fajrurrahman – detikNews

Jakarta – Dalam persepsi normal masyarakat, yang pertama terbayang bila kita mendengar istilah "Pejabat" ialah seseorang yang berdasi, turun dari mobil mewah dengan pakaian mahal dan aksesoris mewah lainnya.
Dia berangkat ke kantornya, dari rumah yang juga mewah setelah sebelumnya sarapan roti bersama istri dan anak-anaknya, kemudian memastikan bahwa anak-anaknya diantarkan ke sekolah dengan selamat oleh supir pribadinya dengan memakai mobilnya yang lain.
Akan tetapi akan sangat keliru dan ibarat jauh panggang dari api, bila "Pejabat" yang dimaksud adalah Hakim, terutama ditujukan pada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan tegas disebutkan bahwa "Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan" adalah salah satu kategori Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara. Implikasinya pun tak sebatas penyebutan "Pejabat" saja, akan tetapi juga pada hak-hak yang dimiliki dan harus diterima, tidak akan sama dengan hak-hak yang dimiliki dan harus diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
Hak-hak Pejabat
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang".
Dan bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang itu pula, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
Yang berarti bahwa "Pejabat" yang dimaksudkan, tak hanya Hakim Agung, melainkan juga seluruh Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.
Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa:
1. Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
3. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

  1. tunjangan jabatan; dan
  2. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundangundangan.

4. Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

  1. rumah jabatan milik negara;
  2. jaminan kesehatan; dan
  3. sarana transportasi milik negara.

Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Realita
Dengan indahnya ketentuan perundang-undangan itu, kenyataan yang dialami oleh para Hakim tingkat Pertama di seluruh lingkungan peradilan ternyata sangat jauh berbeda.
Jangankan kedudukan protokoler atau sarana transportasi milik negara, rumah dinas pun kadang sangat sukar didapatkan, terutama oleh Hakim di daerah terpencil, mereka harus saling menunggu giliran dengan Hakim-hakim sebelumnya, dan bila telah ada pun keadaannya tidak layak disebut sebagai rumah dinas seorang "Pejabat". Kenyataan berbeda didapat, apabila "Pejabat" yang dimaksud adalah seorang Pejabat dalam lingkup Eksekutif atau Legislatif.
Dikotomi dan perlakuan berbeda terhadap keadaan Pejabat dalam lingkup Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, semestinya tidak pernah ada bila Pemerintah benar-benar konsisten dan tegas memaknai bahwa Pejabat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yang artinya terlepas dari dia duduk di ranah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.
Faktanya bahwa, selama ini Pejabat di ranah Yudikatif, sering dikesampingkan keberadaaannya dan dinomorduakan kebutuhannya.
Ironisnya, kesejahteraan Hakim tingkat Pertama tidak lebih baik dari Pegawai Negeri Sipil biasa setingkat Kepala Dinas. Faktanya, taraf hidup Kepala Dinas Kabupaten/Kota, lumrahnya akan lebih baik apabila dibandingkan seorang Hakim di Kabupaten/Kota.
Padahal bila dilihat dari kedudukan, hakim adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden, sedangkan Kepala Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kedudukan struktural yang diangkat oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, atau paling tinggi oleh Menteri.
Tunjangan Kinerja atau kerennya Remunerasi, yang konon merupakan upaya perbaikan sistem dengan jalan perbaikan kesejahteraan aparat tak berjalan sebagaimana mestinya.
Tunjangan kinerja yang diharapkan mampu memacu produktivitas dan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan, lebih sering ditanyakan daripada diterima para aparat pengadil, termasuk Hakim. Pencairannya yang berbelit dan membutuhkan waktu lama, terkadang membuat kesejahteraan Hakim berjalan periodik. Kadang sejahtera, selebihnya tidak.
Malah ada istilah, remunerasi itu ibarat gatal yang baru bisa digaruk tiga atau empat bulan kemudian. Jadi, gatalnya sekarang, tapi digaruknya tiga atau empat bulan setelahnya. Entah dimana letak kekeliruannya, sehingga pemberiannya tidak berbarengan dengan gaji atau tunjangan lainnya.
Mafia hukum
Alasan yang kerap diujarkan mengapa belum ada niatan dari pemegang kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan Hakim maupun aparat di lingkungan yudikatif secara umum adalah karena masih banyak ditemui kasus penyalahgunaan kewenangan dalam proses peradilan, entah dengan bentuk mafia kasus maupun praktek percaloan lain.
Hal yang dilontarkan oleh Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, yang menyatakan bahwa Kesejahteraan (Gaji dan Tunjangan) Hakim belum saatnya dinaikan karena kinerja Hakim belum memuaskan.
Secara sepintas, orang awam pun akan menganggap lucu pernyataan tersebut, mengingat Ketua Komisi III tersebut tidak menyebutkan parameter apa yang dipakai sehingga menyebutkan bahwa kinerja aparat peradilan khususnya Hakim, tidak/belum memuaskan.
Hanya karena mengetahui ada oknum Hakim yang menerima suap dari pihak yang berperkara, dengan mengabaikan keberadaan � 7000 hakim lain yang mati-matian menegakan keadilan berbarengan dengan bekerja keras menopang hidupnya dan keluarganya, Anggota DPR itu menyatakan Hakim belum bekerja secara maksimal.
Padahal bila mau jujur, kinerja seperti apa yang dianggap oleh Anggota DPR itu memuaskan? Parameter hanya menyelesaikan 16 dari 72 RUU menjadi UU, dan lebih sering jalan-jalan itukah yang memuaskan?
Amanat UUD 1945 dan UU
Yang diminta oleh para Hakim bukanlah peningkatan kesejahteraan, melainkan pemenuhan janji Undang-Undang sebagaimana amanat. Apakah itu berlebihan? Justru pelanggaran dengan bentuk tidak ditepatinya janji Undang-Undang sebagaimana amanat konstitusi itulah yang merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi.
Kalau sekiranya Pemerintah dan DPR selaku pemegang hak menyusun undang-undang tidak mampu memberikan hak-hak "Pejabat" kepada Hakim-hakim di semua lingkungan Mahkamah Agung, janganlah menjanjikan hal-hal tersebut dengan menuangkan janji-janji kosong dalam Undang-undang.
Sementara dalam persoalan lain, Pemerintah menggembar-gemborkan keberhasilan mewujudkan anggaran pendidikan sebesar 20%, merupakan keberhasilan pemerintahan. Padahal jelas itu juga amanat konstitusi, bahwa anggaran pendidikan setidaknya harus 20% dari APBN (lihat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 setelah Perubahan), yang sejak 2002 diamanatkan oleh konstitusi.
Itu bukan prestasi, itu amanat konsitusi. Seperti halnya kesejahteraan hakim, itu bukan hal yang harus dituntut terlebih dahulu pemenuhannya, itu merupakan janji konstitusi. Yang apabila tidak dipenuhi, maka merupakan tindakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Konklusi
Gerakan yang digagas oleh seorang Hakim Pengadilan Negeri tentang perubahan kesejahteraan Hakim dengan membentuk grup di Facebook, atau permohonan JR Hakim PTUN ke Mahkamah Konstitusi terkait independensi Kekuasaan Kehakiman termasuk dalam hal finansial, semuanya bermuara pada satu alasan yakni Konstitusionalitas kedudukan Hakim di Indonesia.
Bahwa, tak boleh ada lagi pengekangan terhadap keadilan dan penegakan keadilan. Hal mana, yang secara logika terbalik dibahasakan: bagaimana bisa seorang penegak keadilan berbuat adil, sementara ia sendiri kerap diperlakukan tidak adil?
Jangan ada standar ganda dalam pemberlakukan nomenklatur Pejabat, terkait pemberian tunjangan dan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi, Eksekutif dan Legislatif dengan predikat Pejabat di depannya, mendapatkan fasilitas yang serba cukup dan memuaskan. Sedangkan apabila Pejabat itu ada di lingkup kekuasaan Yudikatif, maka pemenuhannya diberikan dengan setengah hati dan parsial.
Seperti yang diungkapkan Todung Mulya Lubis, bahwa ia setuju wacana peningkatan kesejahteraan hakim. Akan tetapi ia menggarisbawahi bahwa tidak berarti dengan kesejahteraan Hakim yang pas-pasan menjadi pembenaran dari tindakan merusak keadilan, dengan berperilaku tidak adil dalam memutus suatu perkara/sengketa.
Konklusinya secara sederhana adalah, apabila seseorang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya penerapan Undang-undang oleh Pemerintah, maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan penerapan Undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Akan tetapi, apabila terjadi seseorang dirugikan akibat tidak dilaksanakan atau tidak diterapkannya ketentuan dalam Undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif), maka upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Gugatan secara perdata kah? Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (O.O.D)?
Mosi tidak percaya kah? Atau lebih ekstrim, Impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden selaku Kepala Pemerintahan, akibat perbuatan tercela melanggar Konsitusi dan Undang-undang? Patut direnungi lebih seksama.
Febby Fajrurrahman SH
Jl. Mentawai No. 53 Jelutung, Jambi
mr_faz@ymail.com
081334172472
(wwn/wwn)

(http://www.detiknews.com/read/2011/11/23/ 084939/1773407/471/hakim-pejabat-negara-yang-dimiskinkan, 13 Desember 2011, 15:24:50)

PKS Prihatin Gaji Hakim Kecil

Published On Monday, June 13, 2011

Kondisi hakim di berbagai daerah cukup memperihatinkan. Selain gaji kecil, tempat tinggal yang tak memadai, bangunan pengadilan pun tidak layak.

“Kondisi itu memang riil dan anggaran itu dibutuhkan apalagi di daerah-daerah jauh, misalnya di daerah kepulauan,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, di gedung DPR, Jakarta (Senin, 13/6).

Namun, kata Nasir, meskipun DPR menyetujui penambahan anggaran dalam APBN Perubahan tahun 2012 untuk para hakim, namun pihaknya juga meminta meminta Ketua MA untuk mengawasi hakim dengan ketat.

“Kasus Hakim Syarifudin yang tertangkap tangan oleh KPK, menjatuhkan marwah kaum berjubah hitam itu. Makanya kami mewanti-wanti Ketua MA untuk memperketat pengawasan,” kata Nasir.

Nasir mengingatkan tidak akan memberikan cek kosong dengan peningkatan anggaran untuk para hakim.

“Kita tidak kasih cek kosong lagi lah, kita nanti beri catatan lah,” demikian Nasir. [yan]

(http://beritapks.com/pks-prihatin-gaji-hakim-kecil/, 14 Desember 2011, 14:21:21)

MA: Gaji Kecil, Jangan Jadi Hakim

Jika remunerasi didapat penuh, seorang hakim pengadilan negeri bisa mengantongi Rp8-9 juta

Senin, 6 Juni 2011, 11:52 WIB

Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati

VIVAnews – Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menegaskan gaji tidak boleh jadi alasan hakim berbuat cela seperti menerima suap. Hal ini menanggapi kasus hakim Syarifudin Umar yang kini jadi tersangka karena kasus suap.
"Karena dia (hakim) telah menerima dan memilih profesi hakim sebagai pilihan hidupnya. Apapun kejadian terhadap pilihan hidupnya, itulah yang harus mereka terima. Kalau gajinya kecil jangan jadi hakim," tegas Harifin usai membacakan surat penonaktifkan hakim Syarifudin di Gedung MA, Senin 6 Juni 2011.
Dia lantas memaparkan berapa gaji hakim setingkat Syarifudin di pengadilan negeri. Untuk pemula, kata dia, hakim menerima gaji Rp4-4,5 juta. "Gaji hakim pengadilan negeri itu berkisar Rp 6-7 juta. Itu termasuk remunerasi, tergantung pangkatnya," jelas dia.
Jika remunerasi didapat penuh, seorang hakim pengadilan negeri bisa mengantongi Rp8-9 juta sebulan. "Kalau ada yang menilai gaji hakim rendah, itu publik saja yang menilai."
Karena berstatus tersangka, imbuhnya, Syarifudin tidak berhak mendapat remunerasi dan hanya menerima 50 persen gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak. Jumlah ini, kata dia, akan kembali ditinjau sesuai proses hukum yang bersangkutan. "Jika terbukti (bersalah), pasti dipecat." (adi)

(http://nasional.vivanews.com/news/read/224776-ma–gaji-kecil–jangan-jadi-hakim, 4 Desember 2011, 14:25:27)

Antikorupsi.Org
14/12/2011 14:21 WIB

Mahkamah Agung Minta Gaji Hakim Dinaikkan

Mahkamah Agung meminta gaji hakim dinaikkan. Kalau menurut ukuran saya, gaji hakim sekarang sangat kecil, kata Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat lalu.Menurut Bagir, kenaikan gaji hakim itu dibutuhkan agar para hakim dapat membiayai kebutuhan keluarganya, seperti biaya sekolah anak dan cicilan rumah. Namun, Bagir menyerahkan masalah ini kepada pemerintah sebagai penyusun anggaran negara.

Sementara itu, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Djoko Sarwoko mengatakan sudah mengirimkan draf usul gaji hakim kepada Menteri Keuangan. Menurut dia, pada Februari mendatang, Mahkamah Agung bersama Departemen Keuangan akan mengadakan pertemuan yang membahas masalah ini.

Komisi Yudisial juga pernah melontarkan ide untuk menaikkan gaji hakim. Menurut anggota Komisi Yudisial, Soekotjo Soeparto, kenaikan gaji ini akan mempengaruhi putusan yang dibuat sehingga lebih baik. Putusannya juga bisa sejahtera, ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tempo, pemerintah sudah menaikkan gaji hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Berdasarkan aturan itu, gaji hakim terendah, yaitu pada golongan III-A, adalah Rp 1,79 juta. Jumlah ini naik 10 persen dibanding gaji sebelumnya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, yakni Rp 1,63 juta.

Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Firmansyah Arifin mengatakan wajar bila gaji hakim dinaikkan. Tapi itu harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, ujarnya. Dia juga berharap kenaikan gaji bisa menekan suap dan korupsi. TITO SIANIPAR

Sumber: Koran Tempo, 29 Januari 2007

(http://m.antikorupsi.org/?q=node/9702, 14 Desember 2011, 14:30:15)

1 Response to “REALITAS KETIDAKADILAN BAGI HAKIM”


  1. 1 jual aksesoris mobil September 16, 2014 pukul 11:58 am

    Good post. I’m facing many of these issues as well..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated