PERUBAHAN KONSEP PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

Penegakan hukum di tahun 2012 ramai pembicaraan dengan putusan sandal di Pengadilan Negeri Palu dengan Terdakwa AAL.

Fenomena penegakan hukum demikian dapatlah diambil hikmahnya bagi para penegakan hukum untuk kiranya dilakukan terobosan hukum (law breakthrough). Momen ini kiranya dipergunakan bagi para aktivis penegakan hukum dan aparatur untuk membuat perubahan konsep pemidanaan yang lebih Pancasilais dengan pengaturan batas minimum nilai ekonomis barang atau kerugian yang dapat diajukan ke meja hijau.

Ada beberapa anggota masyarakat yang mengatakan, bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku kepada orang-orang lemah sedangkan kepada orang-orang kuat, seperti para koruptor, hukum itu yang lemah.

Jika selalu diturutkan oleh “omongan” orang, para praktisi hukum yang sebagian pun akan tertawa kecil. Katanya penegakan hukum itu tidak pandang bulu, itulah akibatnya bagi orang yang tidak berpunya, selalu menjadi korban dalam semua sistem hukum yang ada.

Memang benar juga adanya pendapat demikian, bukankah hukum pidana tentang pencurian itu hanyalah untuk melindungi orang-orang yang berpunya, sedangkan bagi tersangka/terdakwanya dilindungi dengan hukum acara pidana yang menegakkan hukum materil pidana pencurian tersebut.

Penulis pun teringat akan teori jendela pecah. Teori tersebut menggariskan suatu kaedah, bahwasanya perbuatan-perbuatan pelanggaran kecil yang tidak ditindak secara tegas akan mengakibatkan pelanggaran yang lebih besar, seperti misalnya jendela yang pecah yang tidak segera diganti akan terus dilempari oleh anak-anak nakal, sedangkan jika jendela pecah tersebut segera diganti, maka anak-anak nakal tersebut akan berpikir dua kali untuk melempari jendela kaca.

Pemberitaan tentang AAL yang diputus bersalah melakukan pencurian bukanlah dijadikan saling mengejek dan mencela institusi-institusi penegakan hukum, tetapi marilah dijadikan sebagai perenungan masing-masing anggota masyarakat.

Bukankah simbol-simbol institusi penegakan hukum adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Bukankah manusia yang ada di dalam institusi penegakan hukum itu (DPR, KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, PENGADILAN/MAHKAMAH AGUNG) adalah anggota-anggota masyarakat itu sendiri.

Jika dikatakan institusi penegakan hukum sudah tidak punya hati nurani untuk memberikan keadilan, maka dapat pula dikatakan bahwa masyarakat itu sendiri yang sudah tidak adil.

Fenomena AAL dapatlah dijadikan cerminan bagi masing-masing individu anggota masyarakat untuk saling intropeksi untuk kiranya DIBAWA KEMANA HUKUM PIDANA INDONESIA. Hal demikianlah yang harus menjadi perhatian untuk kiranya tidak ada lagi korban-korban ketidakadilan dari sistem hukum pidana Indonesia.l

HUKUM ITU UNTUK MASYARAKAT, BUKAN MASYARAKAT UNTUK HUKUM.

Sumber Referensi:

Putusan Sandal Jepit untuk Selamatkan Kepolisian-Kejaksaan

Sandro Gatra | Heru Margianto | Jumat, 6 Januari 2012 | 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan bersalah terhadap AAL (15) terkait kasus pencurian sandal yang dijatuhkan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Palu, Rommel F Tampubolon, dinilai hanya untuk menyelamatkan kepolisian yang melakukan penyidikan dan kejaksaan yang menyusun dakwaan serta menuntut AAL.

Penilaian itu disampaikan Indra, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ketika dihubungi, Jumat (6/1/2012).

Ia mengatakan, seharusnya hakim menolak seluruh dakwaan jaksa lantaran barang bukti sandal merek Ando yang diajukan di pengadilan bukan milik pelapor yakni Briptu Ahmad Rusdi Harahap. "Di situ tuduhan mencuri tidak terbukti. Cuma mengambil sesuatu itu persoalan lain," kata dia.

Dalam persidangan, AAL didakwa mencuri sandal merek Eiger Nomor 43 milik Rusdi, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah. Namun, dalam persidangan, barang bukti yang diajukan adalah sandal merek Ando Nomor 9,5.

Dalam putusan, hakim tak menyebut AAL bersalah mencuri sandal Briptu Rusdi. Namun, AAL divonis bersalah karena telah mengambil milik orang lain. Hakim memvonis AAL dikembalikan ke orangtuanya.

Menurut Indra, tidak ada manfaat AAL dinyatakan bersalah. Putusan itu malah mengoyak rasa keadilan masyarakat menyusul rentetan kasus yang menyeret rakyat kecil. Adapun kasus korupsi besar tak terselesaikan.

"Polisi seharusnya bersikap arif dalam bertindak. Dipilah mana yang bisa diselesaikan dalam taraf musyawarah. Saya anggap polisi berlebihan menerapkan hukum," ucapnya.

Indra menambahkan, kepolisian harus menindak tegas Rusdi yang menganiaya AAL agar mengaku mencuri. Tidak cukup hanya pelanggaran disiplin, kepolisian harus menjerat dengan tindak pidana penganiayaan.

Anggota Komisi III lainnya, Aboe Bakar Alhabsy, mengatakan, Komisi III tengah mengodok Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak agar kasus seperti AAL tidak terulang. Nantinya, RUU itu akan mengedepankan prinsip restorative justice atau konsep keadilan restoratif.

"Pemidanaan anak bukan lagi sekadar memberikan efek jera, namun bagaimana mengembalikan sebuah persoalan pada keadaan yang semestinya terjadi. Nantinya anak-anak yang berhadapan dengan hukum tak mesti harus masuk penjara, melainkan dibina dalam sebuah panti, pemondokan, atau sejenis boarding school," jelas Aboe Bakar.

Sumber: http://nasional.kompas.com/, hari Senin tanggal 9 Januari 2011 pukul 11.38 WIB

MA: Putusan Terdakwa Pencuri Sandal Tepat

Jumat, 06 Januari 2012 13:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, menyangkal kalau barang bukti terdakwa pencurian sandal jepit, AAL (15 tahun), hasil manipulasi. Menurut Hatta, mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kalau prosesnya terdakwa itu mengakuinya maka pasti barangnya tidak beda.
Apalagi sebelumnya barang bukti itu ditunjukan dan ditanyakan penyidik kepada korban, dan diakui terdakwa. “Kalau sudah sampai pengadilan, artinya sudah klop dan sudah diakui kedua belah pihak,” kata Hatta ketika dihubungi, Jumat (6/1).
Hatta menyatakan kalau tuntutan jaksa cukup bagus. AAL, imbuh dia, didakwa sebab unsur di dalam pasal yang didakwakan memang sudah tepat dan terpenuhi. Dengan begitu, terpenuhi barang bukti sudah terbukti. Hatta melanjutkan, dengan pertimbangan masih anak-anak dan berstatus siswa, maka hakim sangat bijaksana kalau memutuskan dikembalikan kepada orangtuanya daripada dipenjara.
Karena itu, pihaknya menegaskan kalau putusan hakim tidak termasuk kontroversial. Pasalnya korban mengakui barang bukti itu yang diambilnya. “Kalau dipermasalahkan, masa masyarakat yang mau didengarkan?”
Hatta melanjutkan, kalau memang tindakan pencurian AAL terbukti, entah harga barangnya itu mahal atau murah, tidak termasuk prinsip. Yang jelas, kata dia, itu barangnya orang lain dan diambil tanpa sepengetahuan korban. “Itu semua sudah memenuhi unsur pencurian.”

Redaktur: Johar Arif

Reporter: Erik Purnama Putra

Sumber: http://www.republika.co.id, hari Senin tanggal 9 Januari 2011 pukul 11.42 WIB

0 Responses to “PERUBAHAN KONSEP PENEGAKAN HUKUM INDONESIA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated