Apakah Hakim Berwenang Memberikan Perintah atau Memberi Kuasa Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran?

Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melahirkan konsekuensi hukum kepada setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang tidak melaporkan kelahirannya setelah lampaui waktu satu tahun sejak kelahirannya untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan pencatatan kelahirannya.

Dalam praktek hukum keseharian, sudah menjadi kebiasaan bagi hakim-hakim senior untuk selalu mencantumkan amar/diktum pada penetapannya berupa:

“Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil ______ untuk mencatat dan mendaftarkan kelahiran Pemohon yang bernama ________ ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dengan sebuah akta kelahiran.”

Sehingga yang menjadi persoalan hukum adalah: Apakah masih berwenang hakim pengadilan negeri untuk memberikan perintah atau pun memberikan kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

Bahwa pertama-tama sebelum pengadilan memeriksa perkara a quo, terlebih dahulu pengadilan akan menilai apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menggariskan kaidah hukum pencatatan kelahiran di Indonesia adalah berasaskan di tempat terjadinya kelahiran (peristiwa kelahiran) dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara in casu, pengadilan menilai apakah benar, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri ______ dan apakah lahir di wilayah hukum pengadilan setempat.

Setelah itu dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri ______ adalah yang berwenang secara mutlak (absolute competentie) dan berwenang relatif (relative competentie) untuk mengadili perkara a quo.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang dijadikan judul dalam artikel ini, pengadilan dapat mendasarkan pernyataan hukum bahwasanya putusan pada perkara perdata berupa permohonan adalah putusan yang bersifat declaratoir, yaitu putusan yang hanya menetapkan, menegaskan dan menerangkan suatu keadaan hukum, sedangkan jika ada penetapan/putusan yang berupa “memerintahkan” hanyalah pada putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman atau mengandung perintah kepada suatu pihak dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan.

Bahwa sejalan dengan M. Yahya Harahap, S.H., pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 halaman 29, yakni ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah: 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; 2) Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party); 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte.

Bahwa selain itu, pihak yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana pada putusan yang bersifat condemnatoir hanyalah terhadap pihak-pihak yang berada dalam suatu perkara dan tidak serta merta pihak yang berada di luar perkara harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan condemnatoir. Adapun pada perkara ini, pihak Pejabat Pencatat Sipil tidak sebagai pihak dalam perkara in casu.

Bahwa sejalan dengan M. Yahya Harahap, .H., (2005:37-38) yakni petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, tetapi harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan: 1) Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; 2) Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon; 3) Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum); 4) Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya; dan 5) Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono.

Bahwa selain itu bentuk dari putusan permohonan adalah: 1) Berbentuk penetapan; 2) Diktum bersifat deklarator, yakni diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun, dan juga tidak boleh memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (2005:40-41).

Bahwa selain itu dapat pula timbul suatu pertanyaan hukum, bagaimana jika pada perkara in casu, yang tidak bersifat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat Pencatat Sipil, apakah dapat Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatat Sipil di Kota ______ perihal peristiwa kelahiran anak-anak dari Pemohon yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Bahwa pengadilan yang memeriksa perkara a quo dapat dan bisa sependapat dengan Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1997, halaman 129, yaitu pada asasnya suatu putusan hakim/pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap yang dapat dijalankan, pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 191 RBg/Pasal 180 HIR. Selain itu tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Bahwa pada perkara in casu, pengadilan tidak perlu memberikan perintah kepada Pejabat Pencatat Sipil di Kota ______, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;” dan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

sehingga sudah sebagai “kewajiban hukum” bagi Pejabat Pencatat Sipil di Kota ______ untuk mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

Bahwa seandainya ada petitum dari permohonan Pemohon yang berbunyi “memberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kota ______ untuk mencatat dan mendaftarkan kelahiran PEMOHON yang bernama ­­­­­______ yang lahir di ______ pada tanggal _______, ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dengan sebuah AKTE KELAHIRAN”, pengadilan dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara a quo, dapat berpendapat pengadilan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk memberi kuasa kepada Pejabat Pencatat Sipil di Kota ______, karena berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menggariskan kaidah hukum bahwa Pegawai Pencatat Sipil yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dan mencatatnya pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah sudah senyatanya sebagai kewajiban dan kewenangan hukum yang bersifat atributif dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bahwa selain itu sudah sebagai hak bagi Pemohon untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahwa pernyataan memerintahkan/memberi kuasa, pengadilan dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara a quo dapat berpendapat bahwasanya pengadilan tidak berwenang untuk memberikan perintah atau pun pemberian kuasa kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota ______ in casu. Oleh karena Pejabat Pencatatan Sipil yang telah diberikan kewenangan atributif dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Bahwa dari uraian tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengadilan pada perkara a quo, tidak perlu mencantumkan amar penetapan/putusan yang “Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kota ______ untuk mencatat dan mendaftarkan kelahiran anak yang bernama _____ yang lahir pada tanggal ______, anak kandung dari Pemohon ______ dan suaminya ______, ke dalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dengan sebuah AKTE KELAHIRAN”.

Bahwa selanjutnya setelah pertimbangan terhadap memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kota ______ untuk mencatat dan mendaftarkan kelahiran anak, yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya pengadilan dapat mempertimbangkan tentang pendaftaran kelahiran Pemohon dalam perkara in casu.

Bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

  1. Dokumen Kependudukan;
  2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  3. Perlindungan atas Data Pribadi;
  4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan bunyinya:

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

  1. Mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  3. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
  4. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  5. Menjamin kerahasiaan dan keamaan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat domisili bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

Bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

  1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  2. Nama danidentitas saksi kelahiran;
  3. KK orang tua;
  4. KTP orang tua; dan
  5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Bahwa Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan-undangan dimaksud di atas dan dihubungkan dengan keadaan dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan perkara in casu, maka secara logika yuridis sudah sewajarnya jika Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri ______ sebagai salah satu persyaratan pencatatan kelahiran Pemohon dalam perkara in casu.

Bahwa berdasarkan kaidah hukum demikian dalam pertimbangan di atas, pengadilan dalam hal ini hakim yang memerika pokok perkara a quo dapat menyimpulkan bahwa hanya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kota ______ yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil, sedangkan hubungannya terhadap penetapan Pengadilan Negeri ______ yang dimintakan oleh Pemohon adalah hanyalah sebagai salah satu persyaratan pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengadilan hanyalah dapat memberikan perintah atau putusan yang bersifat menghukum kepada pihak-pihak dalam perkara permohonan a quo, sedangkan kepada pihak yang berada di luar pihak perkara permohonan a quo, yakni Pegawai Pencatatan Sipil in casu, pengadilan tidak berwenang untuk memberikan perintah atau putusan yang bersifat menghukum.

Bahwa oleh karena asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah berasaskan di tempat terjadinya kelahiran (peristiwa kelahiran) dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, maka pengadilan berpendapat bahwasanya sebagai hak Pemohon untuk melakukan pelaporan kelahiran anak-anak Pemohon di Instansi Pelaksana pada Kota ______, yakni perangkat pemerintah Kota ______ yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota .

Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwasanya Penetapan Pengadilan Negeri ______ hanyalah sebagai salah satu syarat dari pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Sehingga sudah sebaiknya jika bunyi amar/diktum dari penetapan pengadilan yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran adalah berbunyi:

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya.

Menetapkan bahwa di ______ pada tanggal ____bulan _____tahun _____ telah lahir _____, anak ke _____, laki-laki dari _____ dan _____..

Menetapkan Pemohon melakukan pelaporan kelahiran Pemohon tersebut di Instansi Pelaksana pada Kota ______, yakni perangkat pemerintah Kota ______ yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota ______.

Menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri ______ pada perkara a quo, yaitu Perkara Permohonan No.: ____/Pdt.P/2012/PN.____, sebagai salah satu persyaratan pencatatan kelahiran Pemohon di Instansi Pelaksana pada Kota ______, yakni perangkat pemerintah Kota ______ yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota ______.

Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon hingga pada saat ini seluruhnya ditaksir sebanyak Rp________

1 Response to “Apakah Hakim Berwenang Memberikan Perintah atau Memberi Kuasa Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran?”


  1. 1 sektiekaguntoro Juli 16, 2014 pukul 1:45 pm

    setuju, tidak perlu karena itu sudah kewajiban hukum pegawai pencatat, btw kog ada amar menetapkan bahwa penetapan ini dst… bukannya itu juga berkelebihan ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated