MEMPANTASKAN DIRI

ADA KALANYA KITA HARUS MELIHAT POSISI ATAU KEBERADAAN KITA. Sudah pantaskah saya bertindak seperti ini, seperti itu. Pantaskah saya mengemban amanat itu. Pantaskah imbalan yang saya terima atas usaha yang telah saya kerjakan.

Ada suatu kisah dua orang anak yang mempunyai keinginan atas suatu sepeda.

Anak yang pertama mempantaskan diri dengan sungguh-sungguh belajar, sekolah, dengan berjalan dari rumahnya ke sekolahnya sejauh kiloan meter tanpa sarana transportasi, sang ayah pun melihat usaha dan jerih payah sang anak dan menghadiahkannya dengan sebuah sepeda yang bagus, dengan perasaan sayang dan kebanggaan.

Sedangkan anak yang kedua selalu merengek meminta-minta kepada sang ayahnya dengan alasan sekolahnya jauh dan sungguh melelahkan berjalan kiloan meter, tetapi anak tersebut tidak sungguh-sungguh belajar dan sekolah, yang akhirnya sang ayah pun menghadiahkan kepada anaknya dengan sebuah sepeda yang bagus, tetapi hanya dengan perasaan sayang tanpa adanya kebanggaan.

Dari kisah demikian, kita bisa menarik diri kita ke dalam kisah tersebut.

Kisah pertama, dengan mempantaskan dirinya untuk bisa dihadiahkan sepeda dari sang ayah. Mempantaskan dirinya berupa bersungguh-sungguh belajar dan sekolah.

Kisah kedua, dengan mempantaskan dirinya sebagai seorang anak kepada ayahnya untuk bisa dihadiahkan sepeda dari sang ayahnya. Mempantaskan dirinya berupa untuk dikasihani oleh sang ayahnya.

Terhadap kisah-kisah demikian, penulis berusaha untuk menghubungkannya kepada dunia pekerjaan seorang hakim, sebagiamana pada berita-berita yang sudah dikumpulkan olehpenulis untuk sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran bagi diri penulis.

Perihal “MEMPANTASKAN DIRI” atas sesuatu yang ingin diperoleh adalah hal yang wajar dan manusiawi, tergantung dari sudut pandang melihatnya.

Bagi dunia hakim, yang katanya dan sudah dicantumkan dalam undang-undang sebagai pejabat negara, menurut pendapat penulis SUDAH SEPANTASNYA diberikan kesejahteraan yang pantas.

Bila dilihat dari sudut pandang MEMPANTASKAN DIRI dari usaha dan jerih payah hakim-hakim Indonesia yang memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia, maka sudah patut dan layak diberikan penghargaan berupa kesejahteraan yang memadai dalam mendukung beban kerja yang diemban hakim-hakim Indonesia, sesuai standar kelayakan Internasional.

Tetapi jika dilihat dari sudut pandang MEMPANTASKAN DIRI untuk dikasihani oleh pemerintah dengan anggapan bahwa hakim-hakim Indonesia adalah pejabat negara, maka sudah sepatutnya dan selayaknya bagi Presiden RI untuk memperhatikan kelayakan kesejahteraan hakim-hakim Indonesia.

Akhir tulisan ini, dari sudut pandang kedua hal tersebut adalah sudah sepatutnya dan selayaknya hakim-hakim di Indonesia untuk diberikan kesejahteraan yang sewajarnya, bila MEMPANTASKAN DIRI dengan beban kerja dan penghargaan SEBAGAI PEJABAT NEGARA.

pantaspan.tas
[a] (1) patut; layak: ia memang sudah — menjadi juara, permainannya mengagumkan; (2) sesuai; sepadan: ia — menjadi pemain voli krn tubuhnya tinggi dan kekar; (3) kena benar; cocok: gadis itu — mengenakan kebaya merah itu; (4) tidak mengherankan: — anak itu tidak naik kelas, ternyata dia malas; (5) tampak elok (bagus, cantik, tampan): orang itu tidak — memakai kumis dan janggut
[kl a] cepat; tangkas; cekatan: kuda ini sangat —
Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/pantas#ixzz1kzcpMKMY, 31-Jan-12 11:24.

Sumber berita:

Gaji hakim sudah ketinggalan dari PNS

Jumat, 27 Januari 2012 18:38 WIB | 1381 Views

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa, mengatakan bahwa gaji pokok hakim saat ini sudah ketinggalan dibanding dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS).
"Gaji pokok para hakim ini sudah ketinggalan dari PNS. PNS itu sudah 10 kali mengalami kenaikan, sedang hakim belum naik," katanya saat konferensi pers penutupan "Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast:Integrity based Judicial Reform" di Jakarta, Jumat.
Menurut Harifin, kesejahteraan para hakim ini merupakan perjuangan yang akan dilakukan oleh MA bersama Komisi Yudisial (KY).
Ketua MA ini juga mengatakan bahwa dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh MA-KY selama dua hari itu juga membicarakan masalah meningkatkan integritas hakim, yang didalamnya juga termasuk meningkatkan kesejahteraan hakim.
"Dalam forum ini membicarakan bagaimana meningkatkan integritas dari para hakim yang break down beberapa hal, yakni kode etik dengan prinsip bangalore, pemantauan dan evaluasi kode etik, pemantauan aset hakim dan kesejahteraan hakim," ujar Harifin.
Terkait aset, lanjutnya, hakim diwajibkan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) guna mengetahui apakah harta hakim itu wajar atau tidak.
"Jika ada hakim hartanya di luar kewajaran akan diusut, kalau tidak wajar akan diusut, dan terbukti akan ada sanksinya," tegasnya.
Harifin mengungkapkan bahwa pejabat lembaga peradilan yang wajib melaporkan LHKPN adalah hakim, pejabat eselon I dan pejabat panitera.
"Untuk hakim sudah 92 persen telah melaporkan LHKPN," kata Ketua MA.
Menurut dia, delapan persen hakim yang belum mengisi adalah para hakim yang mutasi atau mendapat promosi jabatan.
"Hakim yang mutasi dan dapat promosi ini kan harus mengisi lagi LHKPN kembali, apakah mereka itu belum dapat formulir atau bagaimana," demikian Harifin. (*)

Editor: Priyambodo RH (http://www.antaranews.com/berita/294769/gaji-hakim-sudah-ketinggalan-dari-pns, diakses 31-Jan-12 11:24)

Ingin Seperti PNS, MA Minta Gaji Hakim Dinaikkan

Jumat, 27 Januari 2012 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Merasa gajinya lebih sedikit dibanding PNS, TNI dan Polri, hakim di Mahkamah Agung (MA) meminta kenaikan. Pasalnya, gaji hakim MA dinilai tidak pernah bertambah.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengungkap, gaji pokok hakim saat ini sudah ketinggalan dibanding dengan gaji pokok PNS.

"PNS itu sudah 10 kali mengalami kenaikan, sedang hakim belum naik," kata Harifin usai seminar Judicial Integrity in Southeast di Jakarta, Jumat (27/1).

Harifin menyatakan, kesejahteraan para hakim sekarang sedang diperjuangkan oleh MA bersama Komisi Yudisial (KY) ke pemerintah. Meski begitu, pihaknya menjanjikan kenaikan gaji juga dibarengi dengan peningkatan integritas hakim.

Salah satu buktinya adalah para hakim diwajibkan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) guna mengetahui apakah harta hakim itu wajar atau tidak. Untuk hakim sudah 92 persen telah melaporkan LHKPN, sedangkan delapan persen hakim yang belum mengisi adalah para hakim yang mutasi atau mendapat promosi jabatan.

"Jika ada hakim hartanya diluar kewajaran akan diusut, kalau tidak wajar akan ada sanksinya," ujar Harifin.

Redaktur: Ramdhan Muhaimin

Reporter: Erik Purnama Putra (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/27/lygl8r-ingin-seperti-pns-ma-minta-gaji-hakim-dinaikkan, diakses 31-Jan-12 11:24)

Ribuan Hakim Minta Naik Gaji, Pantaskah?

Akhirnya ribuan hakim bersuara lantang. Para penegak hukum di lembaga peradilan itu merasa diperlakukan secara tidak adil dalam hal memperoleh kesejahteraan. Mereka mengawali protesnya di dunia maya dan berencana melakukan aksi di Istana Negara dan DPR RI, serta mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Sebuah grup di Facebook telah terbentuk pada Senin (18/4/2011) untuk mewadahi aspirasi mereka. Grup itu diberi judul besar “Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI”. Hingga pukul 01:15 hari ini, Grup yang didirikan seorang hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta itu kini telah menggaet 3074 anggota.

Resistensi atas gerakan ini muncul dari Komisi III DPR selaku mitra kerja Mahkamah Agung—lembaga negara yang menaungi hakim di seluruh Indonesia. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tidak setuju bila penghasilan hakim ditingkatkan sekarang, karena menurutnya lembaga peradilan masih belum bisa melakukan reformasi kultural. Berbagai perilaku korup masih banyak terjadi.

Saya tidak ingin menyampaikan apa yang sudah diberitakan media massa. Saya ingin membeber behind the scene-nya.

Sumber penghasilan hakim sebenarnya beragam. Selain dari gaji, juga dari berbagai tunjangan, termasuk tunjangan khusus kinerja atau biasa disebut dengan remunerasi.

Gaji hakim diatur dalam PP 10/2007. Berdasarkan PP tersebut, gaji hakim terendah adalah Rp 1.796.900. Itu untuk hakim golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan gaji hakim tertinggi adalah Rp 4.525.400. Itu untuk hakim golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun.

Mulai September 2007 para hakim juga menerima remunerasi. Berdasarkan Perpres 19/2008, tunjangan itu dibuat berjenjang hingga 16 jenjang. Jenjang terendah adalah hakim di pengadilan kelas II. Tunjangan yang diterima berjumlah Rp 4.200.000. Sementara itu, jenjang tertinggi adalah Ketua MA. Tunjangannya mencapai Rp 31.100.000.

Hingga kini tunjangan remunerasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya baru diberikan 70 persen. Pembayarannya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Dengan demikian, penghasilan yang bisa didapatkan seorang hakim (take home pay) adalah berbeda-beda. Seorang hakim baru, yang masa bekerjanya tiga tahun, mendapat penghasilan sekitar Rp 6 juta per bulan. Sementara itu, seorang hakim agung di MA bisa membawa pulang lebih dari Rp 25 juta.

Menurut para hakim yang mengeluh soal kesejahteraan, penghasilan sejumlah itu tidak cukup untuk biaya hidup. Masalah cukup atau tidaknya biaya hidup tentu dapat memicu debat tak berkesudahan bila parameternya tidak jelas. Para PNS pun dapat mengeluhkan hal yang sama. Demikian juga dengan pegawai swasta atau buruh pabrik.

Saya melihat, gugatan para hakim mengenai kesejahteraan ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh tiga hal.

Pertama, sebagai pejabat negara, para hakim merasa dianaktirikan. Berdasarkan Pasal 19 UU 48/2009, hakim termasuk dalam kategori pejabat negara. Dengan demikian, kedudukan hakim sederajat dengan pejabat negara di lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara, menteri dan gubernur.

Bagi para hakim, mendapat predikat “pejabat negara” tentu membanggakan. Namun mereka tidak puas dengan predikat itu. Sebab, kenyataannya kesejahteraan mereka sangat tidak sebanding dengan kesejahteraan para pejabat negara lainnya.

Bila dibandingkan dengan penghasilan anggota DPR, misalnya, penghasilan hakim kalah telak. Karena itu sampai ada yang menyeloroh, “Wakil rakyat diperhatikan, wakil Tuhan ditelantarkan.” Ya, konon hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi ini.

Kedua, gaji hakim tidak pernah naik sejak tahun 2007 padahal gaji PNS sudah naik berkali-kali. Dulu selisih gaji hakim dengan gaji PNS cukup besar, namun sekarang tidak jauh berbeda. Menurut para hakim, hal ini tidak adil, sebab hakim mengemban beban yang lebih berat ketimbang PNS.

Di sinilah para hakim dihadapkan pada persoalan dilematis. Di satu sisi, mereka bukanlah PNS, melainkan setara dengan pejabat negara. Di sisi lain, penghasilan mereka berselisih jauh dari penghasilan pejabat negara lainnya.

Ketiga, remunerasi belum 100 persen dan waktu pembayarannya tidak pasti. Bersama Kementerian Keuangan dan BPK, MA menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi. Meski ketiga institusi ini sama-sama berhak mendapat reward berupa remunerasi, namun jumlah tunjangan yang diberikan tidak sama. Remunerasi di MA lebih kecil dibanding di Kemenkeu. Selain itu, hingga kini, remunerasi di MA belum 100 persen.

Para hakim mengeluhkan situasi ini. Apalagi, pembayaran tunjangan remunerasi itu serba tak pasti. Kadang tiga bulan baru dibayarkan. Kadang lebih lama dari itu.

Ketiga persoalan di atas sejauh ini belum terkomunikasikan dengan baik. Banyak anggota masyarakat yang mencibir tindakan para hakim yang mengeluhkan kesejahteraannya kurang. Sebagian masyarakat bahkan sampai menghujat. Mereka menilai para hakim bersikap cengeng, tidak tulus dalam mengabdi, bahkan tidak memiliki sense of crisis karena masih banyak anak bangsa yang nasibnya jauh lebih tragis ketimbang hakim.

Tanpa meremehkan suara-suara publik itu, saya ingin menyimpulkan bahwa sudah waktunya kesejahteraan hakim ditingkatkan. Meski demikian, sebelum menaikkan gaji hakim, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dengan cermat.

Pertama-tama yang harus dilihat adalah beban kerja. Sejauh ini belum ada parameter yang jelas yang dapat mengukur beban kerja para hakim. Sangat tidak fair bila hakim yang jarang menangani perkara diberi reward yang sama dengan hakim yang menangani banyak perkara.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah standarisasi gaji pejabat negara, sebab sejauh ini standar itu belum disusun. Masih terkait dengan hal ini, kondisi keuangan negara juga tidak boleh diabaikan.

Satu lagi, pemberantasan KKN. Menaikkan penghasilan hakim adalah salah satu solusi dari sekian alternatif solusi untuk mengurangi berkembang biaknya mafia hukum di pengadilan. Jika kelak kesejahteraan hakim benar-benar ditingkatkan namun mafia peradilan masih merajalela, rakyat berhak marah pada hakim.

Ya, bagaimanapun juga, uang yang digunakan untuk menggaji hakim berasal dari cucuran keringat rakyat, bukan dari belas kasihan para wakil rakyat. (O-R) (http://hukum.kompasiana.com/2011/04/20/ribuan-hakim-minta-naik-gaji-pantaskah/, diakses 31-Jan-12 11:24)

Standar Gaji Hakim Sudah Relevan

Rabu, 14/12/2011 – 06:34

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Lembaga Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik (LPKHP) Jawa Barat, Erland Jayaputra mengatakan, alasan upah rendah yang diberikan kepada hakim yang memicu mereka untuk bertindak nakal, sangat tidak beralasan.

Pasalnya, gaji yang diberikan negara kepada para hakim sudah relevan. Akan tetapi, permasalahan utamanya yakni karakter dan mental hakim yang tidak baik, sehingga memicu sikap tindakan hakim yang di luar koridor.

"Apabila banyak hakim nakal karena upah yang rendah, saya rasa alasan itu tidak bia diterima. Karena seperti diketahui, standar gaji hakim itu sudah relevan diberikan oleh negara. Justru yang jadi permasalahannya yaitu moral hakim yang tidak baik sehingga memicu tindakan di luar koridor dia sebagai hakim," ujar Erland saat ditemui, Selasa (13/12).

Dengan demikian, dikatakan Erland, banyaknya hakim nakal itu terletak pada moral dan karakter hakim. Apabila seorang hakim ingin menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hukum perundang-undangan, maka berkeadilan itu akan terwujud.

"Apabila ternyata di Indonesia masih banyak hakim nakal, pemerintah pun harus mampu bertindak tegas dengan menonpalukan hakim bermasalah itu. Pemerintah harus terus melakukan pemeriksaan kepada para hakim nakal. Karena apabila pemerintah tidak tegas dalam hal ini, maka saya pesimistis keadilan yang bisa dirasakan masyarakat akan terwujud," katanya.

Untuk membentuk karakter hakim yang baik, lanjut Erland, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk terus membenahi moral hakim. Hal itu bisa dilakukan dengan membekali hakim dengan mengingatkan para hakim akan tujuan mulia seorang hakim. Sehingga profesi hakim itu tidak disalahgunakan.

"Pembenahan karakter hakim yang paling utama. Toh hakim juga tahu bahwa upah yang akan diterima dari profesi hakim itu sekian. Kalau sudah tahu gaji yang ia peroleh ternyata tidak sepadan dengan kebutuhannya, ya jangan jadi hakim. Jadi pengusaha saja," tuturnya.

Seperti diberitakan, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia banyak menerima aduan mengenai adanya hakim-hakim nakal, tidak terkecuali di Jawa Barat. Beberapa penyebab yang mendorong para hakim untuk berbuat nakal, disinyalir dari permasalahan kesejahteraan hakim dan mental hakim yang tidak baik.

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial RI, H. Abbas Said, S.H., M.H, gaji hakim yang masih relatif rendah juga sebaiknya ditinjau kembali oleh negara. Hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme hakim. (A-198/A-26).*** (http://www.pikiran-rakyat.com/node/169260, diakses 31-Jan-12 11:24)

0 Responses to “MEMPANTASKAN DIRI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated