KE(TIDAK)SELARASAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM

Perbincangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum selalu menjadi primadona dalam diskusi praktisi hukum, terutama bagi para penjaga benteng keadilan, juru keadilan, yakni orang-orang yang disebut Yang Mulia di ruang persidangan, tidak lain adalah sang Hakim di peradilan Indonesia.

Kadangkala bagi para hakim yang dihadapkan pada suatu kasus konkret selalu menjumpai ketidakselarasan antara kepastian hukum dan keadilan. Pertimbangan antara kedua hal tersebut selalu menjadi pertempuran di dalam putusan-putusan pengadilan.

Tetapi pemikiran yang sederhana selalu dijumpai dalam pemakaian makna-makna dalam kata-kata yang dipakai oleh institusi pengadilan terutama pada irah-irah putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta penyematan kata “pengadilan” pada instansi yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hal yang sederhana demikian, penulis menemukan bahwa para pakar hukum yang terdahulu telah memaknai kata “keadilan” sebagai sesuatu yang paling luhur dari hukum untuk mengatur perikehidupan rakyat Indonesia.

Pemakaian kata untuk peradilan dilakukan demi keadilan adalah sungguh tepat, dan bukan dengan demi kepastian atau pun demi kemanfaatan hukum.

Dari alur pemikiran sederhana tersebut, sudah selayaknya bagi para hakim di Indonesia untuk menegakkan keadilan semata dalam mengadili suatu perkara, dan bukan karena demi kepastian atau pun demi kemanfaatan semata.

Antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bukanlah sebagai badan yang terpisah tersendiri, tetapi merupakan satu badan yang utuh. Karena keadilan itu sendiri tidak dapat berdiri tanpa ditopang oleh kepastian dan kemanfaatan.

Kepastian diperlukan karena manusia tidak dapat hidup dalam dunia yang tidak mempunyai nilai kepastian.

Begitu pun dengan kemanfaatan, manusia selalu mencari sesuatu yang bermanfaat dan penilaian dari manusia adalah atas sesuatu yang bermanfaat.

Kembali kepada pemikiran di atas, manakah yang paling luhur dalam dunia hukum antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sudah pasti jawabannya adalah keadilan itu sendiri yang mempunyai nilai paling luhur di antara kepastian dan kemanfaatan hukum. Walaupun mempunyai nilai paling luhur, keadilan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kepastian dan kemanfaatan hukum.

Sehingga tidak jarang dalam praktek hukum keseharian, para hakim sering tersandera pada tuntutan dari penuntut umum dalam perkara pidana.

Hakim selalu tersandera dengan rumus banding dari penuntut umum. Jika pada perkara biasa putusan hakim di bawah setengah dari tuntutan pidana penuntut umum, sudah dapat dipastikan penuntut umum akan banding, yang tentunya akan memakan waktu proses persidangan terdakwa, atau pada perkara tindak pidana khusus hakim memberikan putusan di bawah dua pertiga dari tuntutan pidana penuntut umum, sudah dapat dipastikan penuntut umum akan banding pula.

Penglihatan secara biasa, dapatlah dipastikan para pencari keadilan memberikan stigma kepada para hakim, bahwa yang diutamakan adalah hanyalah kepastian hukum semata, sehingga oleh karena itu diubah saja dengan nama instansi “penghukuman” dan bukan sebagai “pengadilan”.

Bila dilihat secara mendalam, maka dari tersanderanya hakim dalam rumus banding dari penuntut umum, terdapat suatu nilai-nilai kepastian dan kemanfaatan yang tersirat.

Penulis juga selalu berharap, bahwa hakim-hakim di Indonesia menjatuhkan putusannya adalah atas dasar “keadilan” sebagai nilai yang paling luhur selain dari kepastian dan kemanfaatan. Karena sewaktu membacakan putusan, hakim tidak selalu lupa membacakan dalam putusannya berupa kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, maka ketidakselarasan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum tidak dapat ditemukan dalam praktek keseharian, tetapi justru manusia itu sendiri yang selalu diwarnai dengan kepentingan duniawi yang masih memperdebatkan mana yang paling utama, apakah keadilan, kepastian, atau kemanfaatan.

Jika hakim selalu mendasarkan kepada keadilan yang paling luhur, maka pertimbangan putusannya tidak terlepas pula dari kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Dalam pandangan agama Islam, berbuat adil adalah suatu perilaku yanag dekat kepada ketakwaan, sedangkan ketakwaan adalah suatu predikat yang menjadi cita-cita dan dambaan para muttaqin. Orang yang bertakwa dijamin akan bahagia di dunia dan memperoleh keselamatan di akhirat.

Penulis berharap kepada semua hakim di Indonesia, untuk kiranya dalam menjatuhkan putusannya selalu mengutamakan “keadilan” dengan tidak meninggalkan kepastian dan kemanfaatan hukum.

0 Responses to “KE(TIDAK)SELARASAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated