HAK TERSANGKA SEBELUM PEMERIKSAAN

Penulis Drs. M. Sofyan Lubis, S.H., mencoba memperkenalkan prinsip miranda rule dalam ranah hukum Indonesia dengan bukunya yang berjudul Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, terbitan Pustaka Yustisia, Jakarta 2010.

clip_image002clip_image004

Buku ini mencoba membuka pemikiran bahwa miranda rule adalah sebagai hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka, khususnya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia telah ada prinsipnya dalam Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP, seperti memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum.

Buku ini juga memperkenalkan adanya bentuk pelanggaran miranda rule pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Pada buku ini, penulis sengaja mengajak para hakim di Indonesia untuk tidak lagi memberi toleransi terhadap pelanggaran miranda rule, hakim pun harus berani menyatakan dalam putusan atau putusan selanya bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang dibuat, baik oleh pejabat penyidik Polri, Kejaksaan, atau KPK adalah batal demi hukum.

Sebagai bahan perbandingan, buku ini melampirkan resume Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor: 22/Pid.B/2002/PN.WNS, dengan pertimbangan yang pokoknya: “… maka dengan tidak didampinginya para terdakwa selama proses penyidikan oleh penasehat hukum mengakibatkan hasil penyidikan (BAP) atas diri para terdakwa tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum yang didasarkan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima….”

Serta Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor: 03/PID/PLW/2002/PTY, dengan peritmbangan pokoknya: “… penyidikan yang dilakukan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan dalam KUHAP, terutama Pasal 56, oleh karenanya Berita Acara Penyidikan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.”

Selain itu, penulis juga melampirkan resume Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora, Nomor: 11/Pid.B/2003/PN.Bla., yang pada pokok pertimbangan hakim adalah: “… oleh karena surat dakwaan tersebut dibuat atas dasar Berita Acara Penyidikan (BAP) yang menurut penasehat hukum terdakwa adalah cacat hukum, di mana dalam pemeriksaan ditingkat penyidikkan yang dilakukan oleh penyidik Polres Blora telah melanggar hukum, yaitu tidak menaati ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sedang dalam ketentuan tersebut bersifat imperatif yang mewajibkan bagi setiap pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Dengan kehadiran buku ini dalam dunia nyata penegakan hukum di Indonesia, semoga kiranya dapat mencerahkan para penegak hukum untuk tidak melanggar hak asasi manusia si pembuat kejahatan, penegakan hukum tidak kiranya melanggar aturan untuk menegakkan hukum, jika penegak hukum melanggar aturan hukum, apa bedanya dengan para pelaku kejahatan yang melanggar aturan hukum.

Kejahatan itu yang diperangi, tetapi bukan si pelaku kejahatan yang diperangi.

Perbuatannya yang dibenci, bukannya orang yang dibenci.

1 Response to “HAK TERSANGKA SEBELUM PEMERIKSAAN”


  1. 1 ivone Juni 23, 2014 pukul 11:02 pm

    hi salam kenal🙂, sy mau tanya apa anda punya buku ini?? trims


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated