DOUBLE TRACK SYSTEM PADA SISTEM SANKSI HUKUM PIDANA

Masalah penentu kebijakan penetapan jenis sanksi dalam Hukum Pidana Indonesia tidak terpisah dari permasalahan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.

Tujuan pemidanaan tersebut juga tidak harus terlepas dari tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intisarinya terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Buku yang ditulis oleh DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H., M.H., yakni Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, telah memberikan gambaran untuk segeranya mereformasi dan mereorientasi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem peradilan di Indonesia.

clip_image002

clip_image004

Double track system adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidaan itu”.

Sehingga sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sehingga sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Penulis buku ini menemukan bahwa ide dasar dari double track system belum terimplementasi dalam kebijakan produk legislasi di perundang-undangan yang ada, khususnya menyangkut penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Penulis blog ini juga sependapat dengan penulis buku tersebut, yang seyogyanya sanksi tindakan dalam perumusan delik tidak dicantumkan sebagai sanksi yang bersifat komplementer. Oleh karenanya itu, perlunya pembaharuan paradigma pemidanaan di sistem Hukum Pidana Indonesia.

0 Responses to “DOUBLE TRACK SYSTEM PADA SISTEM SANKSI HUKUM PIDANA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated