STATUS KEPEGAWAIAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DI INDONESIA

Penulis terkesan dengan tulisan artikel yang berjudul “Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim, yang ditulis oleh Dr. H. M. Abdi Koro, S.H., M.H., M.M., sebagai Kepala Biro Pengawasan Hakim 2005-2009 dan Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI, Ketua Widyaiswara Indonesia se-Indonesia, Lektor Kepala Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, yaitu dalam bagian angka 2. Saran: “Untuk menghindari intervensi politik dari pemerintah, maka status kepegawaian hakim tingkat pertama dan banding yang juga merupakan hakim karier dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), harus dilepaskan dan menjadikan hakim sebagai pejabat negara sesuai UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Indonesia jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

Hal menarik dari artikel ini adalah pokok utama penulisan adalah mengenai dissenting opinion sebagai salah satu wujud kemandirian hakim, yang kemudian akhir dari saran penulisan ini adalah untuk melepas status kepegawaian hakim dari PNS menjadi didudukkan sebagia pejabat negara.

Hal yang menarik selanjutnya adalah dalam penulisan saran tersebut dikaitkan dengan menghindari intervensi politik dari pemerintah.

Penulis mengkira-kira, bahwa Abdi Koro hendak mengajak pembaca untuk memahami makna dari imparsialitas lembaga peradilan sebagai konsep yang mengalir dari doktrin separation of powers (pemisahan/pembagian kekuasaan) yang dikenalkan oleh Montesquieu.

clip_image002 clip_image004

Jalan-jalan menuju perwujudan kemandirian hakim salah satunya adalah lembaga dissenting opinion sebagai wujud kemandirian hakim untuk menyatakan kebebasan hakim dalam menyatakan pendapat dari para kolega hakim lainnya.

Dissenting Opinion dapat juga sebagai sarana kebebasan hakim dari adanya intervensi internal, sedangkan untuk menghindari intervensi politik dari pemerintah, maka Abdi Koro hendak mengajukan suatu wacana untuk mendudukkan hakim sebagai pejabat negara dan harus dilepaskan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga ajaran Montesquieu mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan dapat berjalan dengan baik.

Sehingga kesimpulan penulis setelah membaca artikel demikian memperoleh suatu benang merah bahwa kemandirian hakim dari intervensi internal sudah dapat diwujudkan dengan adanya UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dengan Putusan Nomor 37/PUU-X/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang menegaskan agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mempertegas hak-hak hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana pada berita (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=7327, berita pada Selasa, 31 Juli 2012 | 15:37 WIB) sebagai salah satu wujud untuk kemandirian dari intervensi politik pemerintah

Melepaskan intervensi politik dari pemerintah juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana pada berita (http://www.republika.co.id//berita/nasional/umum/12/05/07/m3n85l-ma-bakal-perjuangkan-hakim-jadi-pejabat-negara, berita pada Senin, 07 Mei 2012, 15:12 WIB)

Harapan pada 2035 terhadap institusi Mahkamah Agung RI mengenai kemandirian adalah kemandirian dalam bidang anggaran untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga Mahkamah Agung RI tidak lagi bergantung pada belas kasih Kementerian Keuangan untuk pengalokasian anggaran.

Bilamana pengalokasian anggaran masih ditentukan oleh Kementerian Keuangan, maka kemandirian yang didengung-dengungkan hanyalah sebagai fatamorgana semata, karena sesungguhnya berjalan tidaknya institusi Mahkamah Agung RI adalah karena kebijakan keuangan dari Kementerian Keuangan.

Sehingga dengan terlepasnya intervensi internal yakni dari para kolega hakim sendiri untuk menjatuhkan putusan, dan terlepasnya intervensi eksternal politik dari pemerintah yakni melepaskan status kepegawaian hakim dari Pegawai Negeri Sipil menjadi pejabat negara serta penentuan sendiri anggaran terlepas dari kebijakan Kementerian Keuangan, maka kemandirian hakim yang sesungguhnya dapat terwujud untuk menegakkan keadilan dan negara hukum menuju civil society.

0 Responses to “STATUS KEPEGAWAIAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DI INDONESIA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated