“HARAMKAH” PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENYELESAIKAN SENGKETA

Mengutip tulisan Dr.H.M. Arsyad Mawardi, S.H.,M.Hum, (Hakim Tinggi PTA Makassar) pada artikelnya yang berjudul “EKSEKUSI DAN PERMASALAHANNYA”, sebagai berikut:

“Eksekusi menurut Subketi(1) dan Retno Wulan(2) disebutkan dengan istilah "pelaksanaan" putusan. Putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial(3) yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.
Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan, karena putusan declaratoir dan putusan constitutif tidak memerlukan secara pemaksaan untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak bergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.”

“Eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum tentu dapat dijalankan. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

· sejak tanggal putusan memperoleh hukum tetap, dan

· pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan  memenuhi putusan secara sukarela.”

Tetapi dapat sebaliknya, terutama dalam praktek hukum perdata di pengadilan kerap kali ditemukan putusan-putusan hakim yang tidak menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah Putusan yang tidak dapat dijalankan (putusan noneksekutabel).

Ada kalanya, perkara gugatan atau perkara “contentiosa” yaitu perkara sengketa antara dua pihak di mana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat diputus oleh pengadilan dengan putusan yang bersifat deklarator, yakni putusan yang amarnya hanya meliputi “pernyataan” untuk menegaskan suatu hal kedudukan, hak, kewajiban, atau keadaan.

Sedangkan dalam perkara gugatan diharapkan oleh para pihak kepada pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman (kondemnator) untuk menyelesaikan sengketa di antara penggugat dan tergugat. Oleh sebab itu dalam berkas perkara gugatan selalu tercantum penggugat melawan tergugat.

Putusan penghukuman tersebut selalu menegaskan pernyataan kedudukan, hak, kewajiban, atau keadaan, yang kemudian diikuti dengan amar penghukuman kepada tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan, membongkar, melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang berupa utang atau ganti rugi. Hanya putusan demikian yang dapat dieksekusi, jika tidak memuat salah satu dari hal tersebut, maka putusan yang bersangkutan adalah bersifat deklarator sehingga tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel).

Hal yang menarik kemudian adalah tidak semua putusan perkara gugatan/kontentiosa “mutlak” mengandung amar penghukuman (kondemnator), sebaliknya dapat dimungkinkan putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator seperti amar yang menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara atau tergugat berutang sebanyak satu juta rupiah kepada penggugat tanpa adanya amar penghukuman untuk menyerahkan tanah terperkara atau membayar uang sebanyak satu juta rupiah kepada penggugat.

Contoh kasus demikian sudah dibahas oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 2009, pada halaman 335-366, di Bab 12: Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (noneksekutabel). Dengan pembahasan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan hal yang mustahil putusan perkara kontentiosa mengandung sifat deklarator dan bukan sifat penghukuman/kondemnator. Hal tersebut dapat dimungkinkan bilamana disebabkan pihak penggugat berhasil membuktikan dalil tentang pernyataan kedudukan, hak, kewajiban, atau keadaan. Sebaliknya pihak penggugat tidak berhasil membuktikan dalil tentang prestasi yang harus dilakukan pihak tergugat untuk hakim menjatuhkan amar penghukuman kepada pihak tergugat untuk melakukan prestasi berupa menyerahkan, mengosongkan, membongkar, melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang.

Bisa juga penggugat atau kuasa hukum penggugat tidak memintanya di dalam petitum gugatan, sehingga hakim tidak mengabulkannya untuk menghindari ultra petita.

Bilamana putusan perkara gugatan/kontentiosa yang bersifat deklarator tersebut diupayakan hukum biasa berupa banding dan kasasi, atau diupayakan hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, selalu tetap berupa putusan yang bersifat putusan perkara gugatan/kontentiosa yang bersifat deklarator dengan tidak adanya penghukuman kepada tergugat, maka dapat dipastikan (berupa asumsi) bahwa hal tersebut pada putusan demikian sudah tepat dan kesalahan terletak pada susunan surat gugatan penggugat yang tidak cermat atau pembuktian dalil gugatan untuk penghukuman sebagaimana pada surat gugatan yang tidak dapat dibuktikan oleh penggugat.

Walaupun demikian, hal tersebut bukan sebagai “kiamat” dalam perkara perdata di pengadilan. Oleh karena M. Yahya Harahap, S.H., telah memberikan solusi, yaitu:

“Sifat deklarator yang terdapat dalam putusan perkara kontentiosa (perkara sengketa) dapat berubah menjadi putusan yang berkekuatan eksekusi dengan ‘bantuan gugatan baru’. Tegasnya, putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator dapat diubah dengan jalan mengajukan gugatan baru yang meminta supaya putusan deklarator tersebut dieksekusi. Ini berarti, untuk mengeksekusi suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator.”

Sehingga dengan sampainya penghujung tulisan ini, dapatlah penulis menutup judul tulisan ini dengan pendapat bahwa putusan perkara kontentiosa tidak selalu mutlak/wajib bersifat penghukuman/kondemnator untuk menyelesaikan masalah, tetapi dapat dimungkinkan putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator. Bilamana pihak penggugat tetap berkeinginan agar putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator tersebut dapat dieksekusi, maka hendaknya penggugat mengajukan gugatan baru yang meminta supaya putusan deklarator tersebut dieksekusi.

Penyelesaian hakim untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata gugatan/kontentiosa tidak mesti mutlak berupa penghukuman, walaupun dinamika persepsi masyarakat dalam berperkara perdata di pengadilan selalu mencari menang atau kalah yang dilanjutkan dengan menghukum pihak yang dikalahkan.

Sebaliknya, selalu mencari musyawarah mufakat dalam perdamaian sengketa perdata adalah sebagai jalan yang elegan dan terbaik bagi masyarakat untuk membina kerukunan tanpa melibatkan alat-alat negara sebagai sarana pemaksa.

Bahan Pustaka:

EKSEKUSI DAN PERMASALAHANNYA: http://www.pta-makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=316:eksekusi-dan-permasalahannya&catid=1:berita&Itemid=180, diakses 23 ‎Oktober ‎2013, ‏‎12:58:20.

M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkung Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 2009.

0 Responses to ““HARAMKAH” PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENYELESAIKAN SENGKETA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated