BERPOLITIKNYA YANG MULIA HAKIM DALAM YUSTISI

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah adanya suatu jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Merdeka dalam artian bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Penjelmaan bentuk merdeka tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana makna “Kekuasaan Kehakiman” adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Jika makna merdeka adalah bebas dari pengaruah kekuasaan lainnya, maka sudah sebagai kewajiban bagi Yang Mulia Hakim di Indonesia untuk menjaga kemandirian peradilan, sehingga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.

Produk fundamental dari urusan peradilan adalah putusan hakim yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, yang mana dalam sidang permusyawaratan tersebut setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertuils terhadap perkara yang sedang diperiksanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan “pejabat negara” yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Selain itu, mengutip dari revolsirait.com mengenai pengertian politik, yaitu:

“Namun banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :

1. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

2. Politik adalah bermacam2 kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan2 itu (Mirriam Budiharjo)

3. Politik adalah perjuangan utk memperoleh kekuasaan / teknik menjalankan kekuasaan2 / masalah2 pelaksanaan dan kontrol kekuasaan / pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

4. Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yg dilembagakan dalam bermacam2 badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik (Sri Sumantri)

5. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles)

6. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

7. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

8. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Melihat banyak versi pengertian politik tersebut, maka sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa “politik adalah siasat/cara  atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu”

Jika pemahaman bahwa politik adalah siasat/cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan dihubungkan dengan tugas hakim sebagai pejabat negara, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, maka berpolitiknya seorang hakim dalam yustisial (peradilan) dapat terlihat dari sikap hakim dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sikapnya tersebut bagaikan pejabat negara yang berprilaku dengan siasat, cara, dan taktik untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berpolitiknya hakim adalah membebaskan hukum dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Berpolitiknya hakim adalah perjuangan untuk memperoleh dan menjaga kemandirian peradilan, sehingga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.

Berpolitiknya hakim dalam putusannya adalah putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, yang mana dalam sidang permusyawaratan tersebut setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dilandaskan kepada seni dan ilmu untuk mencapai keadilan yang ber-Pancasila secara konstitusional.

Sehingga bukanlah hal yang tabu dan aneh, bilamana masyarakat melihat hakim sebagai pejabat negara juga berpolitik dalam tugas kesehariannya.

Yang menjadi keanehan, jika Yang Mulia Hakim tidak berpolitik dalam melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Yang harus disesalkan terhadap Yang Mulia Hakim, bilamana ia tidak berpolitik untuk melahirkan kebijaksanaan dalam putusannya yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang harus diperjuangkan dalam berpolitiknya Yang Mulia Hakim pada masa depan adalah memperjuangkan dan menjaga kemandirian peradilan, sehingga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman wajib dilarang.

Terakhir. Status pejabat negara telah disandang oleh Yang Mulia Hakim, dan pertanyaannya adalah: Apakah Yang Mulia Hakim akan menggunakan status pejabat negaranya untuk berpolitik dalam tugas yustisinya?

PUSTAKA:

http://revolsirait.com/pengertian-politik/, akses 25 ‎Oktober ‎2013, ‏‎14:40:16.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

0 Responses to “BERPOLITIKNYA YANG MULIA HAKIM DALAM YUSTISI”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated