SEJARAH PERGERAKAN MENDUDUKKAN HAKIM YANG SESUAI DENGAN UUD 1945

Mengutip:

"Kalau Hakim Agung di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung) sudah sejak lama diangkat jadi pejabat negara. Tapi, hakim-hakim lain di tingkat terendah sampai pengadilan tinggi itu statusnya masih PNS," kata pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/3).”

“Menurut Jimly, perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara itu penting untuk segera diimplementasikan secara nyata oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi.”

"Persoalan hak-hak bukan yang utama. Namun, dengan status hakim sebagai pegawai, ini mengesankan bahwa dia (hakim) harus menjawab ke atasannya. Seolah-olah dia bisa disetir. Padahal, hakim itu kan ketika memutuskan vonis harus obyektif dan hanya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berdasarkan arahan atasan," kata Jimly.

(Kesejahteraan Hakim belum Diperhatikan, MediaIndonesia.com, Senin, 19 Maret 2012)

Keberadaan terkini mengenai status hakim sebagai pejabat negara telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang disahkan di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Sebelumnya, di tahun 1951 atas prakarsa Bapak Sutadji, SH., yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan negeri Malang dan Bapak Soebijono, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Malang yang berhasil membentuk IKATAN HAKIM yang berkedudukan di Surabaya. Oleh sebab situasi serta keterbatasan komunikasi ketika itu, sehingga di Jawa Tengah dibentuk pula situasi serta keterbatasan komunikasi ketika itu, shingga di Jawa Tengah dibentuk pula Ikatan Hakim Yang berkedudukan di semarang. Terbentuknya kedua organisasi hakim ini, sesungguhnya merupakan reaksi terhadap usaha-usaha pihak tertentu yang menghendaki supaya hakim ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. (Sejarah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI))

Tahun 2012, gerakan hakim mulai bergeliat yang difasilitas melalui situs jejaring sosial, Facebook, yakni para hakim mengancam bila kesejahteraannya atau hak-haknya yang diberikan undang-undang tidak dipenuhi, maka akan digelar aksi mogok sidang. Gerakan ini digagas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam, yang bernama Sunoto, S.H., M.Kn. Gerakan ini lahir dari keprihatinan Sunoto terhadap kondisi para hakim di daerah.

Wacana “Mogok Sidang” merupakan langkah akhir yang ditempuh dan sebelumnya dilakukan dengan cara-cara elegan, yakni dengan beraudiensi dengan lembaga-lembaga negara terkait, seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial (KY), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Komisi III DPR.

Selain gerakan Sunoto untuk mogok sidang, juga ada gerakan lain sebelumnya pada tahun 2011, yaitu gerakan “Menggelar Demonstrasi ke Presiden dan DPR untuk Memperjuangkan Kesejahteraan Hakim”. Gerakan ini pun juga menggunakan situs jejaring sosial, Facebook, yang digagas oleh Hakim Andy Nurvita. Tetapi gerakan ini “tidur” ketika Andy Nurvita dipanggil oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada April 2011.

Selain Hakim Sunoto, Hakim Andy Nurvita, juga ada Hakim Teguh Satya Bhakti yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang tentang peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Umum terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 9 April 2012, yang kemudian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, tertanggal 31 Juli 2012. Bak gayung bersambut, akhirnya Presiden Republik Indonesia SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 94, Tahun 2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012, dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

Dari paparan tulisan di atas, terdapat benang merah, bahwa hakim di daerah yang jauh dari lingkaran kekuasaan pusat kekuasaan, Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 9-13, Jakarta 10110, tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pionir-pionir untuk mendudukkan kembali kedudukan Yang Mulia, yaitu Hakim di Indonesia, yang sepantasnya sebagaimana terdapat pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945.

Selain itu, gerakan terakhir pada masa Presiden SBY untuk mendudukkan hakim yang sepantasnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi digagas/dipelopori oleh hakim yang dijuluki “Hakim Balita”, yaitu Hakim Sunoto, Hakim Andy Nurvita, dan Hakim Teguh Satya Bakti adalah Hakim Angkatan XVIII (CPNS tahun 2003, Diklat tahun 2005), kemudian dilantik menjadi hakim pada tahun 2006, sebagai angkatan terakhir dari transisi masa dua atap (Departemen Kehakiman/Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang tentang kepegawaian/administrasi, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang tentang teknis yustisi) ke satu atap (Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia).

Walaupun sudah ada kemauan politik dari Presiden SBY berupa pengakuan politik untuk hakim sebagai pejabat negara yang hal tersebut terlihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 94, Tahun 2012, tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, pada tanggal 30 Oktober 2012, tetapi perjuangan gerakan terakhir pada tahun 2012 belum sebagai akhir.

Oleh karena hakim masih disamakan kedudukan dengan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terlihat dari “Hakim juga Harus Membuat SKP?”, dikutip:

“Hakim adalah profesi unik. Disebut demikian, karena pada dasarnya hakim adalah pejabat negara, namun dari berbagai segi, hakim tidak berbeda dengan PNS pada umumnya.”

“Berbeda dengan pejabat negara lainnya seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau anggota DPR dan DPRD, hakim harus memulai karirnya dari CPNS. Hakim juga memiliki NIP. Di samping itu, jenjang kepangkatan seorang hakim menggunakan tolok ukur golongan/ruang sebagaimana PNS—dengan nomenklatur yang berbeda tentunya.

Profesi hakim bisa menjadi begitu unik karena pada dasarnya hakim merupakan pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara. Karena itu, dalam hal penilaian kinerja, selama ini hakim juga menggunakan ‘rapor’ bernama DP3 sebagaimana PNS.

Mulai tahun 2014, ‘rapor’ bernama DP3 itu tidak berlaku lagi dan diganti dengan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari SKP dan perilaku kerja. Jika dulu DP3 disusun oleh atasan di akhir tahun untuk diberikan kepada bawahan, kini bawahan harus menyusun SKP di awal tahun, lalu menyerahkannya kepada atasan dan di akhir tahun atasan harus memberi penilaian atas SKP itu beserta perilaku kerja bawahannya.

Dan, seperti ditegaskan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen BKN Endar Setiawan, S.H., baik PNS maupun hakim wajib membuat SKP.”

Sehingga patut untuk dilihatkan kembali kutipan berikut:

"Persoalan hak-hak bukan yang utama. Namun, dengan status hakim sebagai pegawai, ini mengesankan bahwa dia (hakim) harus menjawab ke atasannya. Seolah-olah dia bisa disetir. Padahal, hakim itu kan ketika memutuskan vonis harus obyektif dan hanya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berdasarkan arahan atasan," kata Jimly.”

Apakah akan ada lagi gerakan hakim-hakim muda untuk mendudukkan kembali hakim sebagai pejabat negara “YANG SEMESTINYA” dalam lingkup kekuasaan kehakiman?

Sudah cukup saatnya mendudukkan hakim sama dengan PNS, profesi hakim telah ada instrumen untuk mengukur, menilai, menindak perilakunya sebagaimana pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Oleh karena prestasi kinerja hakim tidak hanya diatur dalam lingkup tugas pokoknya, yaitu memeriksa dan memutus perkara, disandingkan dengan aspek kuantitas (menunjukkan jumlah dokumen putusan/penetapan yang dihasilkan), aspek kualitas (menunjukkan mutu dokumen putusan/penetapan), dan aspek waktu (menunjukkan berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen putusan/penetapan).

Produk hakim berupa putusan/penetapan tidak dapat diukur dari ketiga aspek tersebut, karena dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang diukur adalah keadilan dengan alat ukurnya adalah Hukum Acara.

Selain itu kinerja hakim tidak hanya dilihat dalam ruang perkantoran, hakim pun terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di laur kedinasan.

HARI BEGINI, HAKIM MASIH DISAMAKAN DENGAN PNS?!

0 Responses to “SEJARAH PERGERAKAN MENDUDUKKAN HAKIM YANG SESUAI DENGAN UUD 1945”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated