PIDANA PENJARA MENANTI BAGI MAJIKAN YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH MINIMUM

TJOE CHRISTINA CHANDRA pada tanggal 5 Desember 2012 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan pada wilayah kota atau provinsi, dengan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak seratus juta rupiah, subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 687 K/PID.SUS/2012.

Putusan tersebut dapat digunakan sebagai landmark bagi para hakim sebagai cara menentukan pertanggungjawaban pidana di dunia kerja, yaitu pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada nama yang tercantum dalam SITU, SIUP, TDP melainkan juga harus melihat siapa yang mengendalikan atau memimpin usaha secara de facto sehari-harinya.

Pertimbangan yang menarik dari putusan ini adalah majelis hakim berpendapat UNTUNG TJANDRA, suami dari terdakwa sedangkan hanya UNTUNG TJANDRA yang namanya tercantum dalam SITU, SIUP, TDP; adapun TJOE CHRISTINA CHANDRA adalah yang menjalankan usaha dan sering pula bersama-sama dengan UNTUNG TJANDRA. Berhubung usaha dagang yang dijalankan oleh UNTUNG TJANDRA dan TJOE CHRISTINA CHANDRA merupakan bentuk usaha (perorangan) yang sangat sederhana dan bersifat kekeluargaan karena modalnya milik suami dan istri. Sehingga terkadang tidak diatur secara tegas dan jelas siapa direktur, siapa wakil bendahara; sehingga di dalam pelaksanaan atau pengendalian usaha dagang seringkali pengambilan keputusan dilakukan oleh siapa saja pemilik usaha tersebut (suami, istri bahkan anak) adalah terdakwa ataupun suami terdakwa. Oleh karenanya cukup bila suami istri tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena berdasarkan atas perintah atau kehendaknya atau kebijakannya para karyawan sebanyak 53 orang tidak diikutkan dalam program Jamsostek, THR, Jaminan Kesehatan, upah di bawah standar minimum regional, selama sakit upah tidak dibayarkan, jaminan keselamatan kerja dalam arti hak-hak normatif karyawan tidak dipenuhi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 13, Tahun 2013.

Selain itu, bagi para hakim di tingkat pertama harus pula menyimak pertimbangan dari hakim agung yang dapat digunakan sebagai pembelajaran, yakni bilamana “terjadi error in persona maka seharusnya amar putusan judex facti bukan menyatakan “membebaskan terdakwa”, melainkan menyatakan “dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima”. Bahwa mengapa amar putusan harus dinyatakan dakwaan jaksa/penuntut umum tidak diterima, hal ini mengandung arti: bahwa jaksa/penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan pelaku sesungguhnya. Sebaliknya apabila dinyatakan “bebas” ini berarti sesuai praktek jaksa/penuntut umum kehilangan hak untuk mengajukan pelaku sesungguhnya.”

PUSTAKA:

“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Membayar Upah Buruhnya Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Regional/UMR”, Varia Peradilan, Nomor 335, Oktober 2013, halaman 124-138.

0 Responses to “PIDANA PENJARA MENANTI BAGI MAJIKAN YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH MINIMUM”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated