PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN TANPA HAK/MELAWAN HUKUM DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Pengertian Perbuatan Yang Melanggar Hukum dari aspek hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) adalah perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat, sedangkan undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Walaupun demikian, yurisprudensi telah memberikan kriteria yang melanggar hukum, yaitu bersumber pada undang-undang: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 2. Melanggar hak subyek orang lain; atau bersumber pada hukum tidak tertulis: 3. Melanggar kaidah tata susila, atau 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Adapun dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbedaan mendasar dari pengertian perbuatan melawan/melanggar hukum antara hukum perdata dan hukum pidana adalah pada hukum pidana hanya terletak pada “bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku”yang bersumber pada undang-undang. Tidak demikian pada hukum perdata, perbuatan melanggar hukum tidak hanya terletak pada bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang bersumber pada undang-undang, tetapi juga salah satunya melanggar hak subyektif orang lain yang telah ditentukan oleh undang-undang, atau melanggar kaidah tata susila yang bersumber pada hukum tidak tertulis, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain yang hal tersebut bersumber pada hukum tidak tertulis.

Sehingga cakupan perbuatan melawan/melanggar hukum dari aspek hukum perdata lebih luas dari perbuatan melawan hukum dari aspek hukum pidana.

2 Responses to “PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN TANPA HAK/MELAWAN HUKUM DARI ASPEK HUKUM PIDANA”


  1. 1 Burlian Putra Februari 4, 2014 pukul 10:52 pm

    Dalam Gugatan Perdata dengan alat bukti dari penggugat yaitu :
    1.Perjanjian Perikatan Jual Beli,berbentuk Akta Notaris.antara A dengan B.
    2.Putusan Kasasi No.XX15/PDT/1999 dan Putusan PK No.5XX/PDT/2001.
    Putusan putusan tersebut tidak terdaftar di Derektori putusan MA-RI.
    3.Sidang tidak ada menghadirkan sakti saksi dari penggugat.

    Gugatan ini terhadap pihak yang semestinya di Gugat,terhadap B karena tidak dapat melaksanakan kewajibanya sesuai dengan Perikatan yang mereka telah sepakati dalam Akta.
    Kenyataan yang telah terjadi Gugatan tersebut merupakan penggabungan para tergugat yaitu: pihak III(tidak ada hubungan hukum dengan penggugat,dengan Perikatan yang mereka buat) sebagai tergugat I dan B sebagai tergugat II.

    Ketua Majelis Hakim menerima dan memutuskan gugatan penggugat.

    Apakah Kronologis perkara perdata ini dapat di nilai melanggar Hukum perdata atau tidak ?

  2. 2 marwaldumai April 26, 2014 pukul 12:47 pm

    Dengan Hormat..
    Suatu Gugatan Perdata di PN tertangal 17 Maret 2010…oleh para penggugat dengan alat bukti perikatan untuk jual beli.Perikatan ini antara para penggugat (4) dengan Dohar, dasar hak atas tanah Surat Pernyataan Penjerahan Atas tanah dengan nama : Abdul Halasan Seregar.Perikatan merupakan suatu perjanjian antara para penggugat dengan Dohar pada tanggal 21 Januari 2001.
    Gugatan ini terhadap para pihak tergugat :
    M.Efendi tergugat I.
    Dohar tergugat II.
    S.Guan tergugat III. K.Ho tergugat IV,
    M.Sunjaya tergugat V .dan
    Abdul Halasan S tergugat VI.
    Gugatan di terima PN..tanpa mendudukan pokok permasalahan hubungan hukum sengketa antara pihak pihak.
    Proses Sidang demi sidang tergugat I (dohar) dan tergugat VI (Abd.H.S) tidak pernah hadir di persidangan, sementara merupakan pihak sumber Subyek penggugat.Gugatan tetap berjalan hanya di hadiri oleh tergugat I, , III.IV dan V. Pihak yang tidak ada keterkaitannya dengan perjanjian perikatan alat bukti gugatan.Sampai gugatan di putus tergugat II dan VI tidak pernah hadir tanpa alasan.
    Yang menjadi persoalan dalam perkara ini :
    Perjanjian perikatan tersebut antara para penggugat dengan tergugat II dan VI, yang merupakan POKOK PERMASALAHAN.
    Obyek berkenaan dengan tanah tergugat I.III.IV dan V yang sudah memiliki bangunan Ruko di atasnya.
    Bagaimana dengan System Perkara Perdata seperti ini…Apa dasar hukum dan hungan sengketa antara pihak penggugat dengan para tergugat.
    Sekian
    Terima Kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated