SURAT GUGATAN BERCAP JEMPOL (SIDIK JARI), DILEGALISASI ATAU DI WAARTMERKING

Kemendikbud: 3,6 Juta Rakyat Indonesia Buta Huruf, merupakan jumlah yang tidak sedikit bagi buta aksara di negara yang sudah 68 tahun merdeka.

Hal ini dapat berkaitan dengan akses warga negara mencari keadilan di pengadilan dalam perkara perdata. Oleh karena dalam prakteknya, surat gugatan dibuat tertulis walaupun bagi yang tidak dapat menulis gugatannya dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian ketua mencatat itu atau menyuruh mencatatnya (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).

Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana akses keadilan bagi para buta aksara di pengadilan dalam mengajukan surat gugatan?

Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya memberikan kaidah hukum bagaimana surat gugatan itu disusun, yakni: 1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15-3-1970); 2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 492 K/sip/1970, tanggal 21-11-1970); 3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13-5-1975); dan 4. Khsusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 81 K/Sip/1975, tanggal 9-7-1973) (vide Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., Eksekusi Putusan Serta Merta dalam Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Varia Peradilan, Nomor 303 Februari 2013, halaman 46)

Sehingga bagi buta aksara, bisa dimungkinkan untuk membuat surat gugatan secara tertulis tanpa bantuan Ketua Pengadilan Negeri, dengan memberikan cap jempol di surat gugatannya.

Tentang surat gugatan yang bercap jempol, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah ada yurisprudensi, salah satunya yaitu: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 769 K/Sip/1975, tanggal 24 Agustus 1978, mengandung suatu kaidah hukum: “Surat gugatan perdata, dimana penggugat hanya membubuhkan cap jempolnya pada surat gugatan tersebut tanpa ada legalisasi dari yang berwajib. Hal tersebut bukan bersifat batal menurut hukum, melainkan Pengadilan Negeri diminta untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melegalisir cap jempolnya dalam Surat Gugatan tersebut. Selanjutnya setelah dilegalisir maka Pengadilan Tinggi diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut dalam tingkat banding, cap jempol harus dilegalisir.” (vide M. Ali Budiarto, Kompilasi Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, Jakarta: Swara Justitia, 2005, halaman 43)

Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 840 K/Sip/1975, tanggal 4 Juli 1978, mengandung suatu kaidah hukum: “Surat Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri hanya dibubuhi cap jempol dari Penggugat surat yang demikian itu tidak dapat dinilai atau disamakan sebagai ‘akta dibawah tangan’, sehingga surat gugatan tersebut tidak perlu dilegalisir oleh yang berwajib, karena ia tidak terikat pada ketentuan pasl 282 (2) RBg jo Stb 1916 No. 46 jo Stb. 1919/776, konsekwensi juridisnya surat gugatan tersebut tetap sah dan Judex facti harus menerima, memeriksa dan mengadilinya.” (vide M. Ali Budiarto, Kompilasi Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, Jakarta: Swara Justitia, 2005, halaman 42-43)

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1077K/Sip/1972, tanggal 7 Februari 1973, mengandung kaidah hukum: “Suatu gugatan yang diajukan secara tertulis yang tidak ditandatangani oleh Penggugat, melainkan dibubuhi dengan cap jempol oleh Penggugat maka gugatan yang demikian ini, Hakim harus menyatakan bahwa ‘gugatan Penggugat tidak dapat diterima’.” (vide M. Ali Budiarto, Kompilasi Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad, Jakarta: Swara Justitia, 2005, halaman 31)

Dari ketiga putusan demikian, dapat ditarik suatu permasalahan “Apakah surat gugatan yang bercap jempol wajib dilegalisasi?” dan “Apakah pemakaian kata yang tepat antara legalisir dengan legalisasi?”

Sebelum beranjak lebih jauh, terlebih dahulu kita pahami istilah waarmerking dan legalisasi.

Istilah waarmerking dapat ditemukan pada Ord. tanggal 17 Januari 1916 = Stbl. 1916 No. 46, dir. dit. Dengan Stbl. 1917/241, 1919/650 dan 776; 1924/383; 1931/168 dan 423;1925/287,558 dan 666;1931/168 dan 423 jo. 1939/288;1932/204;1934/659 dan 1949/231, Pasal 1: “Selain dari notaris yang diwajibkan menandai surat-surat (akta-akta) di bawah tangan dan tanda tangan atau cap (sidik) jari tangan dalam surat-surat itu, ditunjuk pula: … ke-2. Ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan untuk bangsa Indonesia di luar tanah Jawa dan Madura yang sederajat dengan pengadilan negeri.”; Pasal 2: “Bunyi keterangan yang dibubuh pada surat di bawah tangan oleh notaris atau pegawai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 itu begini: ‘Saya yang bertanda tangan di bawah ini Notaris (Walikota, Wedana, Sekretaris keresidenan, ketua pengadilan negeri, bupati kepala daerah … ) di …… menerangkan, bahwa kepada orang nama ….. yang saya kenal (yang dirinya diperkenalkan kepada saya oleh ….. ) sudah saya kasih mengerti terang bunyi surat akta ini, dan sesudahnya lantas nama ….. tersebut di atas menaruhkan tanda tangannya (cap jari tangannya) di hadapan saya.”

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2): “Akta-akta di bawah tangan yang tidak ada keterangan seperti tersebut dalam ayat pertama kalau mau di jadikan surat buat melawan perkara pada orang lain, mengenai tanggal bulannya akta itu, dapat ditandai (gewaartmerkt) oleh notaris atau oleh salah satu pegawai yang ditunjuk guna hal itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dengan dibubuhi perkataan: ‘ditandai’ di bawah akta dan ditandatangani dengan menyebutkan pula hari bulan ketika penandaan itu berlaku.” (vide Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., dan Ahmad Rifai, S.H., Perbandingan HIR dengan RBg: Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Buku Pedoman untuk Dosen, Mahasiswa, dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju, 2005)

Serupa dengan atas, yaitu pada Pasal 1874 KUHPerdata: “Sebagai surat-surat di bawah tangan di pandang akta-akta, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain surat yang di tanda tangani di bawah tangan dan yang di buat tanpa perantaraan pegawai umum. Disamakan dengan menandatangani surat di bawah tangan yakni apabila di bawah surat itu diadakan kesan (bekas) sidik jari tangan dan disahkan oleh keterangan yang berpenanggalan oleh seseorang notaris atau seseorang pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang (ordonansi); keterangan itu harus menyatakan, bahwa ia kenal orang yang mengadakan sidik jari tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membubuhi sidik jari tangan itu dibubuhi olehnya dihadapan pegawai itu. Pegawai itu membubukan (mendaftarkan) surat itu.”

Adapun legalisasi adalah perbuatan pengesahan suatu surat. Sedangkan terhadap pemakaian kata “legalisir” tidak dikenal dalam Kamus Bahasa Indonesia, jadi pemakaian kata yang tepat adalah “legalisasi”.

Sehingga dari uraian di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa waarmerking adalah cara menandai suatu surat yang telah ditentukan caranya oleh undang-undang, sedangkan legalisasi adalah perbuatan pengesahannya.

Kesimpulan tulisan ini adalah:

1. Surat gugatan dengan kesan (bekas) sidik jari adalah disamakan dengan menandatangani surat di bawah tangan;

2. Surat gugatan demikian wajib disahkan (dilegalisasi) oleh notaris atau seseorang pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang;

3. Pengesahan (legalisasi) tersebut adalah dengan cara menandai (waartmerking) dengan keterangan: “ia kenal orang yang mengadakan sidik jari tangan itu, atau bahwa orang itu telah dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibacakan dengan terang kepada orang yang membubuhi sidik jari tangan itu dibubuhi olehnya dihadapan pegawai itu.”;

4. Selanjutnya surat gugatan tersebut dibubukan/didaftarkan (register) oleh pegawai yang ditunjuk.

Referensi:

legalisasile.ga.li.sa.si
[n] pengesahan (menurut undang-undang atau hukum): — abortus tidak menolong usaha pelembagaan perkawinan dl masyarakat
Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/legalisasi#ixzz2m13C9ZbD, Jumat, 29 November 2013, 14.08 WIB

le·ga·li·sa·si /légalisasi/ n pengesahan (menurut undang-undang atau hukum): — abortus tidak menolong usaha pelembagaan perkawinan dl masyarakat;
me·le·ga·li·sa·si v membuat menjadi legal; mengesahkan (surat dsb);
me·le·ga·li·sa·si·kan v melegalisasi

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, Jumat, 29 November 2013, 14.10 WIB

Kemendikbud: 3,6 Juta Rakyat Indonesia Buta Huruf: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/28/mwyw5l-kemendikbud-36-juta-rakyat-indonesia-buta-huruf, akses Selasa, 03 Desember 2013, 13.55 WIB

0 Responses to “SURAT GUGATAN BERCAP JEMPOL (SIDIK JARI), DILEGALISASI ATAU DI WAARTMERKING”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated