BILAMANA HAKIM TERKAIT PENYIDIKAN DALAM SUATU TINDAK PIDANA

Pada kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 2004, hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dikenal sebagai “pejabat” yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (vide Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2, Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Kemudian pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, dikenal sebutan “Hakim Pengadilan” adalah “pejabat” yang “melakukan” tugas kekuasaan kehakiman. Pada mulanya “melaksanakan” menjadi “melakukan”, sehingga tidak terlalu beda pengertian hakim dengan tahun 1986 sampai dengan tahun 2004. (vide Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

Selanjutnya pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan sekarang, dikenal terminologi “Hakim dan hakim konstitusi adalah ‘pejabat negara’ yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” (vide Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48, Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dari kurun waktu tersebut, telah terjadi perubahan status dari yang semula adalah pejabat yang melaksanakan, menjadi pejabat yang melakukan, dan terakhir berubah menjadi pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Penambahan kata “negara” setelah kata “pejabat” memberikan akibat hukum yang cukup signifikan salah satunya kepada kedudukan protokol hakim pengadilan (vide Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 49, Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Walaupun demikian, setelah statusnya berubah dari pejabat menjadi pejabat negara, tetapi terkait dengan suatu tindak pidana tidak ada perbedaan berarti semenjak tahun 1986, yaitu: “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan; b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau; c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” (vide UURI, No.2/1986)

Sedangkan pada tahun 2004, persetujuan demikian dari Menteri Kehakiman sudah tidak diperlukan lagi (vide UURI, No. 8/2004). Hal ini dikarenakan semenjak tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (vide UURI, No. 48/2009)

Sehingga dari uraian tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya seorang hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kedudukan protokoler hanyalah memiliki “kekebalan hukum terbatas” pada penangkapan atau penahanan, yakni pada ada/tidak perintah Jaksa Agung terhadap penangkapan dan penahanan yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung, dengan pengecualian hakim tersebut tertangkap tangan, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Sedangkan jika hakim dipanggil sebagai saksi di hadapan penyidik yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka sebaiknya memenuhi panggilan tersebut sebagai kewajiban hukum. Oleh karena hal tersebut terkait dengan Pasal 224 KUHP: “Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum: 1e. dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan; 2e. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.”

Pasal 224 KUHP tersebut termuat dalam Buku Kedua: Kejahatan; Bab VII: Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Sedangkan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan, salah satunya adalah dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide UURI, No. 49/2009).

Sehingga seorang hakim dapat saja diberhentikan tidak dengan hormat bilamana hakim tersebut tidak memenuhi panggilan sebagai saksi di hadapan penyidik.

Hal tersebut, lebih longgar daripada tahun 1986, yakni berdasarkan UURI, No. 2, Tahun 1986; dan UURI, No. 8/2004: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan salah satunya “dipidana” karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

Sedangkan pada UURI, No. 49/2009: Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan salah satunya adalah “dipidana penjara” karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan usul pemberhentian tersebut diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.

Jadi dari uraian demikian dapatlah diambil kesimpulan, bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2004, seorang hakim dapat saja diberhentikan tidak dengan hormat, jika diputus bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, apakah itu pidana penjara atau pun pidana percobaan. Sehingga bilamana seorang hakim tidak mau menjadi saksi dan kemudian dijatuhi pidana percobaan, maka bisa saja hakim tersebut diberhentikan tidak dengan hormat. Tetapi sejak tahun 2009, paradigma tersebut telah berubah, karena seorang hakim “hanyalah dapat” diberhentikan tidak dengan hormat jika diputus bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara. Sehingga bisa saja bilamana hakim tidak mau menjadi saksi dan kemudian dijatuhi putusan bersalah serta dijatuhi pidana percobaan, maka hakim tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat.

Sehingga, jika hakim dipanggil untuk menjadi saksi di hadapan penyidik, sebaiknya datang memenuhi kewajibannya tersebut. Karena SEMUA ORANG SAMA DI HADAPAN HUKUM dalam hal menjadi saksi.

1 Response to “BILAMANA HAKIM TERKAIT PENYIDIKAN DALAM SUATU TINDAK PIDANA”


  1. 1 Suyadi April 27, 2016 pukul 1:35 am

    bagaimana jika terjadi pada polisi? apakah dalam satu perkara polisi bisa menjadi pelapor,penyidik, penyita barang, serta menjadi saksi persidangan?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated