UPAYA HUKUM PRAPERADILAN TERHADAP PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SEMAKIN TERBUKA SEBAGAI DAMPAK DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3/PUU-XI/2013, TERTANGGAL 30 JANUARI 2014

Kutipan berita:

“Pada saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kosong bekas menyimpan sabu. Pihak keluarga baru mengetahui kalau Mama Nio ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan pada 22 Oktober 2012 (24 hari setelah ditangkap). Dengan alasan keterlambatan pemberitahuan itulah upaya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale, Sulawesi Selatan. (Antara)” (www.metrotvnews.com)

Bilamana seseorang dijadikan tersangka dan dilakukan penanahan kepada dirinya, maka tersangka berada dalam keadaan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan hukum bagi dirinya. Oleh karena kedudukan pribadi tersangka berhadapan dengan alat-alat negara yang mempunyai kekuasaan untuk merampas kemerdekaan.

Tidak dibatasinya waktu untuk memberitahukan penangkapan kepada diri tersangka oleh penyidik kepada keluarga tersangka adalah sesuatu yang dapat menghambat bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka dan alasan-alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, sehingga bagi keluarga tersangka dapat terhambat untuk secepatnya sedini mungkin mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka, seperti pendampingan penasehat hukum sewaktu pemeriksaan tersangka di hadapan penyidik atau pun untuk melakukan upaya praperadilan bilamana penangkapan tersebut tidak sah.

Untuk bukan dalam hal tertangkap tangan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia. Sehingga harus diperhatikan nama, pangkat, dan kesatuan petugas polisi yang melakukan penangkapan;

2. Penangkapan disertai dengan memperlihatkan surat tugas ;

3. Tersangka diberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan sertai uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Bila hal ini tidak ada, maka warga negara dapat menolak untuk dilakukan penangkapan, dan bilamana petugas kepolisian tersebut tetap melakukan penangkapan, bisa dianggap penangkapan tersebut adalah tidak sah, yang selanjutnya dapat dilakukan upaya hukum praperadilan.

Dengan diatur jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk polisi memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, maka kemungkinan besar untuk melakukan upaya hukum prapradilan terhadap penangkapan yang tidak sah, lebih terbuka lebar bagi warga negara.

SUMBER PUSTAKA:

MK Kabulkan Permohonan Suami Tersangka Kasus Narkoba: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/01/30/3/212164/MK-Kabulkan-Permohonan-Suami-Tersangka-Kasus-Narkoba, akses Rabu, 5 Februari 2014, 14.21 WIB

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1630_3%20PUU%202013-telahucap-30Jan2014.pdf, akses Rabu, 5 Februari 2014, 14.23 WIB.

0 Responses to “UPAYA HUKUM PRAPERADILAN TERHADAP PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SEMAKIN TERBUKA SEBAGAI DAMPAK DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3/PUU-XI/2013, TERTANGGAL 30 JANUARI 2014”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated