Kemestian Kurungan Pengganti Denda atau Kurungan Subsidaire Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Perbincangan dua orang hakim pengadilan negeri yang memperbincangkan apakah perlu adanya kurungan pengganti denda atau kurungan subsidaire dalam putusan perkara lalu lintas yang mana hakim A mengatakan tidak perlu adanya kurungan pengganti denda dalam putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dengan alasannya bahwa barang bukti berada di kejaksaan negeri sehingga apabila tidak ditebus-tebus tidak menjadi masalah, berbeda halnya dengan perkara tindak pidana ringan yang memang harus segera dieksekusi bilamana terdakwa (terpidana) tidak bisa membayar pidana dendanya.

Lain pihak, hakim B mengatakan kurungan pengganti denda mesti ada (tidak wajib ada) dalam putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, oleh karena hal demikian untuk tidak menjadi sebagai tunggakan perkara.

Dari perbincangan demikian, penulis memutar otak kembali dan mengingat-ingat kuliah terdahulu sewaktu penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Sejenak membuka Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar,maka diganti dengan hukuman kurungan.”

Terlihat dalam pasal tersebut, bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim perkara pelanggaran lalu lintas jalan untuk menetapkan bilamana hukuman denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan. Terlepas dari itu, penulis juga mengingat, bahwasanya hakim itu bukanlah semata-mata menjatuhkan hukuman tetapi juga wajib menyelesaikan perkara.

Bilamana pikiran bahwa kurungan subsidaire tidak diperlukan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang mendasarkan bahwa barang bukti ada di kejaksaan dan bila tidak dibayar dendanya maka barang bukti tersebut tetap ada di kejaksaan adalah alasan yang dapat diterima juga. Teteapi bila demikian, maka perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang barang buktinya tidak diambil dengan jalan membayar pidana dendanya akan berdampak kepada penumpukan perkara yang belum dieksekusi.

Tetapi menjadi pertanyaan kembali pula, bilamana putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tercantum kurungan subsidaire, apakah eksekusi bisa terlaksana sehingga kendala tunggakan perkara menjadi dilema kembali.

Pemikiran hakim A dan B memiliki kebenaran masing-masing. Sebaliknya yang menjadi kendala sebenarnya dalam praktek yang serba modern ini, apalagi dengan hadirnya aplikasi CTS/SIPP (Case Tracking System/Sistem Informasi Penulusuran Perkara). Aplikasi ini memformat putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan dengan sandingan kurungan subsidaire disamping putusan pidana denda.

Kembali kepada prinsip bahwa hakim harus menyelesaikan perkara. Sehingga dengan keberpihakan kepada penyelesaian perkara dan tidak kepada ego pendapat masing-masing, maka diharapkan kebijakan Mahkamah Agung RI yang menghendaki sistem modern sebagaimana pada CTS/SIPP, seyogyanya pula dengan kebijakan hakim-hakim seluruh Indonesia berkenan untuk mencantumkan kurungan subsidaire, sambil berjalan waktu diperbaikinya aplikasi CTS/SIPP untuk mengakomodir independensi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengadili perkara tanpa terpakunya kepada sistem aplikasi komputer.

0 Responses to “Kemestian Kurungan Pengganti Denda atau Kurungan Subsidaire Dalam Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated