TIDAK ADA KESEMPATAN MEMBELA DIRI DAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN KODE ETIK SETELAH ADANYA PUTUSAN PERADILAN PIDANA

Putusan Nomor 47 PK/TUN/2014 tanggal 22 Juli 2014 antara Yusriwan pekerjaan Anggota Polri melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkandung suatu kaidah hukum:

Tidak diberinya kesempatan penggugat untuk membela diri dan menghadirkan saksi dalam persidangan kode etik, hal itu dikarenakan (kesempatan membela diri dan pembuktian) sebelumnya sudah terakomodasi dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya tindakan tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap penggugat merupakan diskresi tergugat berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik dan Putusan Peradilan Pidana.[1]

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk kalangan awam hukum dalam perkara ini sebagaimana pada kasus posisinya adalah pada tanggal 26 Agustus 2010 antara Penggugat dan Ermawanti telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan serta mencabut pengaduannya dan merasa tidak dirugikan serta tidak lagi menuntut penggugat sesuai dengan Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 26 Agustus 2010.

Tetapi Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan tetap menahan penggugat bersama 2 (dua) temannya dan bahkan proses hukum berlanjut sampai penjatuhan hukuman dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Hal yang patut diperhatikan adalah:

  1. Perdamaian tidak menghentikan proses hukum pidana, hanya sebagai hal yang meringankan;
  2. Anggota Polri harus berhati-hati apabila berhadapan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa, oleh karena berdasarkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan: ‘Anggota Polri diberhentikan dari dinas polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri’ juncto Peraturan Kapolri Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 yang menyatakan: ‘Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.[2]

 

Daftar Pustaka:

[1] “Pembuktian Tindak Pidana Anggota Polri yang Sudah Diperiksa Dalam Peradilan Pidana Tidak Perlu Diajukan Lagi Dalam Sidang Profesi Etik Polri”, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXI Nomor 362 Januari 2016, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h. 169.

[2] Ibid. h. 171.

0 Responses to “TIDAK ADA KESEMPATAN MEMBELA DIRI DAN PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN KODE ETIK SETELAH ADANYA PUTUSAN PERADILAN PIDANA”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated