CARA JITU MENYELESAIKAN SECARA CEPAT MEDIASI

Dengan keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan perkara perdata untuk diupayakan proses mediasi terlebih dahulu dalam kurun waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 30 har kerja telah membuat beberapa pihak yang berperkara menganggap hal demikian membuang-buang waktu dan tenaga.

Mereka berpendapat bahwa dengan diajukannya gugatan perdata ke pengadilan negeri adalah karena proses somasi, peringatan, perundingan dan musyawarah sudah dilalui dan tidak membuahkan hasil.

Oleh karena itu penulisan artikel ini adalah bertujuan untuk memenuhi aspirasi pihak-pihak tersebut, agar proses mediasi dilewati tetapi tidak memakan waktu selama 30 hari kerja.

Cara jitu yang dapat diterapkan dengan keberlakuan perma tersebut adalah:

  1. Sudah menyiapkan dan memilih salah satu dari daftar Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus. Bila penunjukan bukan dari daftar Mediator Hakim ada kemungkinan waktu pemanggilan untuk mediasi yang kemudian akan memakan waktu.
  2. Persiapkan alasan sah untuk tidak berkewajiban menghadiri mediasi, seperti salah satunya adalah alasan pekerjaan/tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
  3. Persiapkan resume perkara yang berisikan: kasus posisi dan usulan rencana perdamaian.
  4. Jangan menjadi pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, oleh karena itu wajib hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses mediasi dan mengajukan/menanggapi resume perkara.
  5. Pada kehadiran pertama atau kedua yang bersamaan dengan penyerahan resume perkara atau menanggapi resume perkara pihak lain, langsung menyatakan tidak dapat mencapai kesepakatan.
  6. Hindarkan dimulainya pembuatan konsep kesepakatan perdamaian, bilamana telah ada konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tetapi kemudian tidak ditandatangani tanpa alasan sah, pihak demikian akan dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik.
  7. Upayakan proses mediasi berakhir dengan “tidak berhasil mencapai kesepakatan” dan hindarkan berakhir dengan “tidak dapat dilaksanakan”.
  8. “tidak dapat dilaksanakan” adalah karena alasan hukum ada pihak yang tidak beriktikad tidak baik, dan bagi pihak yang dinyatakan tidak beriktikad tidak baik dibebankan secara hukum untuk membayar biaya mediasi walaupun pihak yang menang, atau gugatan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Cara-cara demikian dapat dilakukan bilamana upaya damai tidak mungkin dapat dilaksanakan dan proses perkara perdata demikian sudah memakan waktu yang lama.

Semoga bermanfaat.

#mediasi #cara #PeraturanMahkamahAgung


Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated