Petunjuk Hakim sebagai Pejabat Negara Kian Mencapai Kenyataan

Menyimak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2016 tersibak suatu tanda akan terwujudnya norma hukum terkait hakim sebagai pejabat negara.

Hal ini dikarenakan pada pasal demikian diatur tentang bagi calon hakim yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dinyatakan gugur sebagai calon hakim. Padahal sebelumnya telah terbudaya bahwasanya bagi calon hakim yang tidak lulus pendidikan calon hakim akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik itu sebagai jabatan panitera pengganti atau staf pegawai biasa dalam lingkungan peradilan.

Tetapi nomenklatur sebagaimana dalam perma tersebut telah merubah kebiasaan sebelumnya, sehingga hal demikian menjadi suatu pertanda bahwa calon hakim adalah bukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tetapi ada kemungkinan sebagai Calon Pejabat Negara.

Semoga perkiraan penulis tersebut dapat menjadi kenyataan, yaitu hakim adalah pejabat negara.


Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated