EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG WAJIB MELALUI PROSES PENJUALAN LELANG

Praktek hukum acara perdata dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum seringkali advokat atau kuasa penggugat lalai dalam meminta (petitum) di gugatannya untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda tergugat, selain itu juga langsung meminta untuk harga benda tergugat menjadi milik penggugat;

Penghukuman untuk membayar sejumlah uang semestinya diikuti dengan eksekusi pembayaran uang, bilamana tergugat tidak mempunyai uang tunai dan yang ada hanyalah berupa harta benda, maka untuk mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dari harta benda kekayaan tergugat diperlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terinci agar jangan menimbulkan penyalahgunaan penggugat pada pihak lain;

Praktek hukum acara perdata mengenal eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya tetap melalui proses “penjualan lelang” terhadap harta benda kekayaan tergugat, sehingga diperlukan tata cara yangt cermat dalam pelaksanaan eksekusinya, yang garis besarnya adalah:  pertama, dimulai dari somasi/peringatan; kedua, harus melalui tahap proses sita eksekusi; ketiga, pengumuman lelang; keempat, dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan jawatan lelang;

Hal yang perlu diingat, bilamana telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag di atas harta benda kekayaan tergugat), maka dengan sendirinya mengecualikan dan menghapuskan tahap proses sita eksekusi. Sehingga sita jaminan otomatis mempunyai kekuatan hukum sita eksekusi dan wajibnya tahap sita eksekusi pada eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah sepanjang belum ada sita jaminan diletakkan;

Uraian tersebut diambil dari pendapat dari M. Yahya Harahap, sehingga cukup kurang tepat bilamana dalam petitim gugatan perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh advokat atau kuasa penggugat meminta untuk harta benda kekayaan tergugat menjadi milik penggugat tanpa melalui proses sita jaminan, somasi, sita eksekusi (sita eksekusi tidak diperlukan bila sudah ada sita jaminan),  pengumuman lelang, dan penjualan lelang;

 

 

Daftar Pustaka: M. Yahya Harahap, 2009, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

 

 


Jumlah Pengunjung

  • 98,298 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated