GUGATAN GANTI RUGI KEPERDATAAN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN TINDAK PIDANA

Adanya suatu keraguan dari korban tindak pidana, terutama akibat tindak pidana penipuan dan penggelapan sejumlah uang, untuk mengharapkan sejumlah uang yang telah ditipu dan digelapkan oleh terdakwa/narapidana dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana;

Aturan hukum untuk penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum sudah tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak mudah untuk mengatakan bahwa tidak ada lagi saluran hukum untuk para korban tindak pidana penipuan dan penggelapan untuk menuntut kerugian sejumlah uang yang telah disalahgunakan oleh tergugat (terdakwa/narapidana);

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

Suatu kesalahpahaman, bilamana sarjana hukum mengatakan tergugat yang telah menjalani masa pidananya telah menghapus pertanggungjawaban perdatanya, yaitu membayar/mengganti kerugian keperdataan;

Jika pembaca melihat lebih seksama, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya mengatur masalah perbuatan melanggar hukum perdata saja, tetapi juga mengatur perbuatan melanggar hukum pidana. Oleh karena pasal tersebut berada dalam bab tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang (secara umum);

Sehingga dapat dikatakan adanya suatu asas hukum: “Menjalani masa pemidanaan tidak menghilangkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian keperdataan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum.”

Jika pembaca setuju dan sepaham, timbul pertanyaan hukum: Alat bukti apa yang dipergunakan sebagai alas hak mengajukan gugatan keperdataan atas tindak pidana?

Alat bukti yang dapat diajukan di muka persidangan adalah cukup dengan mengajukan alat bukti tulisan berupa putusan hakim pidana. Bahwa suatu putusan hakim pidana  mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum (dalam hal ini adalah Tergugat) pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan;

Pada umumnya dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-katanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak;

Akhir tulisan, dapat disimpulkan gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum untuk tergugat membayar sejumlah uang akibat tindak pidana (penipuan, penggelapan) adalah dimungkinkan dalam ranah hukum perdata;

SEMOGA BERMANFAAT.

Daftar Pustaka: M. Yahya Harahap, 2009, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

 


Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated