PERMOHONAN PERDATA ATAS KEADAAN TAK HADIR ATAU PERNYATAAN BARANGKALI MENINGGAL DUNIA

Kemanakah permohonan perdata atas keadaan tak hadir atau pernyataan barangkali meninggal dunia diajukan, apakah ke penggadilan agama atau pengadilan negeri?

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terdapat kaidah hukum terkait kewenangan absolut pengadilan agama perihal pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang salah satunya adalah waris;

Bahwa dalam penjelasannya diatur apa yang dimaksud dengan waris, yaitu waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta  peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Sehingga bilamana pemohon yang beragama Islam tetap mengajukan permohonannya kepada pengadilan negeri, maka secara hukum cukup beralasan untuk hakim pengadilan negeri menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang dan menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertanyaan selanjutnya bisa berupa: apakah masih diperlukan pemanggilan umum dalam kurun waktu tiga bulan dan masa lima tahun untuk dapat dikabulkannya permohnan perdata?

Dalam beberapa kurun waktu lima tahun ke belakang, sudah adanya perubahan dalam paradigma hakim terkait dengan permohonan perdata atas keadaan tak hadir atau pernyataan barangkali meninggal dunia, yakni tidak lagi terpaut dengan adanya kurun waktu lima tahun dan pemanggilan umum dalam waktu tiga bulan;

Hal ini dapat dilihat dalam penetapan Nomor 20/Pdt.P/2010/PAJP tanggal 5 Mei 2010 dalam salah satu amarnya berbunyi menetapkan sebagai hukum bahwa Wimpi Suhendra bin Zainal Arifin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 dan menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Wimpi Suhendara bin Zainal Arifin adalah ….;

Pada penetapan ini dapat diketahui bahwa selain menetapkan pernyataan barangkali meninggal dunia juga ditetapkan siapa ahli waris dari yang diduga meninggal dunia tersebut dan tidak perlu menunggu lima tahun ataupun tidak perlu adanya panggilan umum;

Hal yang perlu disimak juga untuk penambahan wawasan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 03K/Pdt.Pen/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang abtrak hukumnya adalah batas tenggang waktu 5 tahun yang diatur dalam Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak relevan lagi;

 

Daftar pustaka:

pa-jakartapusat.go.id, akses tanggal 12 Oktober 2016.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVI No. 303 Februari 2011, ISSN 0215-0247, diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), halaman 150

 

 

 


Jumlah Pengunjung

  • 97,602 pengunjung

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabunglah dengan 12 pengikut lainnya

Top Rated